Prabowo Siap Bentuk Komite Reformasi Kepolisian untuk Bongkar Struktur Lama

Senin, 20 Oktober 2025 - 15:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Posnews/Humas)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Posnews/Humas)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menantang publik ikut membahas arah baru struktur Polri di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai, masukan publik bisa menjadi sumbangan pemikiran penting bagi Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

β€œSilakan masyarakat berdiskusi secara akademik, seminar, atau forum publik lainnya soal masa depan struktur Polri. Semua masukan itu bisa disampaikan ke Komite Reformasi Kepolisian,” ujar Yusril saat menghadiri acara di Universitas Tarumanagara (Untar), Jakarta, Senin (20/10/2025).

Baca Juga :  Hukuman Penjara Mulai Digeser, Ini 968 Lokasi Pidana Kerja Sosial Versi Kemenimipas

Yusril menegaskan, masyarakat bebas mengkaji apakah Polri tetap berada langsung di bawah Presiden atau akan berada di bawah kementerian baru. Menurutnya, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo.

β€œApakah Polri tetap langsung di bawah Presiden seperti sekarang, atau dibentuk kementerian baru, atau ditempatkan di bawah kementerian yang ada β€” silakan saja dibahas. Tapi keputusan final tetap di tangan Presiden,” tegas Yusril.

Baca Juga :  Prabowo Rayakan Tahun Baru 2026 di Pengungsian Tapsel, Tegaskan Negara Tak Tinggalkan Rakyat

Ia menambahkan, Presiden Prabowo pasti akan mengambil keputusan terbaik untuk masa depan Polri, sesuai kebutuhan reformasi hukum dan keamanan nasional.

β€œSaya yakin Bapak Presiden akan memutuskan yang terbaik bagi Polri ke depan,” tambahnya optimistis.

Terkait pembentukan Komite Reformasi Polri, Yusril mengaku belum menerima informasi resmi dari pemerintah. Namun, ia memastikan pengumuman resmi akan disampaikan dalam waktu dekat.

β€œKita tunggu saja pengumumannya. Saya kira, Presiden akan segera menyampaikan pembentukan Komite Reformasi Polri itu,” pungkasnya. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor
KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa
BNPB Catat Banjir di 8 Daerah, Cuaca Ekstrem Tewaskan Satu Orang
Bareskrim Geledah Posko Makar di Cipete, Gelar Perkara Hari Ini
Poin RUU Perampasan Aset, DPR Jamin Bukan Alat Pemerasan
Kode Istana soal Pengganti Gibran: Wapres yang Suka Pempek
Mangkrak 18 Tahun, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:48 WIB

Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi

Kamis, 19 November 2026 - 19:10 WIB

Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor

Kamis, 19 November 2026 - 18:51 WIB

KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa

Kamis, 19 November 2026 - 14:06 WIB

Bareskrim Geledah Posko Makar di Cipete, Gelar Perkara Hari Ini

Kamis, 19 November 2026 - 13:03 WIB

Poin RUU Perampasan Aset, DPR Jamin Bukan Alat Pemerasan

Berita Terbaru