JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menantang publik ikut membahas arah baru struktur Polri di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai, masukan publik bisa menjadi sumbangan pemikiran penting bagi Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Silakan masyarakat berdiskusi secara akademik, seminar, atau forum publik lainnya soal masa depan struktur Polri. Semua masukan itu bisa disampaikan ke Komite Reformasi Kepolisian,” ujar Yusril saat menghadiri acara di Universitas Tarumanagara (Untar), Jakarta, Senin (20/10/2025).
Yusril menegaskan, masyarakat bebas mengkaji apakah Polri tetap berada langsung di bawah Presiden atau akan berada di bawah kementerian baru. Menurutnya, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo.
“Apakah Polri tetap langsung di bawah Presiden seperti sekarang, atau dibentuk kementerian baru, atau ditempatkan di bawah kementerian yang ada — silakan saja dibahas. Tapi keputusan final tetap di tangan Presiden,” tegas Yusril.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo pasti akan mengambil keputusan terbaik untuk masa depan Polri, sesuai kebutuhan reformasi hukum dan keamanan nasional.
“Saya yakin Bapak Presiden akan memutuskan yang terbaik bagi Polri ke depan,” tambahnya optimistis.
Terkait pembentukan Komite Reformasi Polri, Yusril mengaku belum menerima informasi resmi dari pemerintah. Namun, ia memastikan pengumuman resmi akan disampaikan dalam waktu dekat.
“Kita tunggu saja pengumumannya. Saya kira, Presiden akan segera menyampaikan pembentukan Komite Reformasi Polri itu,” pungkasnya. (red)
