JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Kondisi infrastruktur jalan yang rusak semakin membuat sengsara hidup masyarakat Maros, Sulawesi Selatan.
Seorang ibu hamil ditandu sejauh 7 kilometer di pedalaman Maros, Sulawesi Selatan, memicu reaksi keras dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras.
Politikus Gerindra itu menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak boleh tinggal diam menghadapi penderitaan rakyat di pelosok.
Ia menilai, buruknya akses jalan menuju fasilitas kesehatan adalah bukti lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat.
“Kami sangat prihatin dan menyesalkan kejadian ini. Jangan sampai peristiwa seperti ini terulang,” ujar Iwan, Senin (20/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai langkah tindak lanjut, Iwan meminta Pemda proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar persoalan infrastruktur segera teratasi.
Dikatakan, pembangunan jalan dan jembatan merupakan tanggung jawab negara yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.
“Kalau ruang fiskal daerah sempit, ajukan ke pusat. Apalagi Presiden Prabowo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Gunakan kesempatan itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, Kementerian PUPR sebagai mitra Komisi V DPR siap memberikan bantuan teknis dan anggaran sesuai dengan usulan daerah.
Ia menegaskan, pemerintah melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2025–2026 memfokuskan pembangunan untuk mendukung swasembada pangan, energi, konektivitas, serta sektor pariwisata.
Sebagai perbandingan, sebagian besar proyek IJD difokuskan ke wilayah Indonesia timur, termasuk Kabupaten Maros yang dinilai memenuhi kriteria prioritas karena merupakan sentra pertanian produktif.
“Maros punya banyak kawasan tani. Jalan yang baik akan memperlancar hasil panen dan mendukung ketahanan pangan nasional,” jelas Iwan.
Selain itu, Iwan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat agar pembangunan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
“Komisi V DPR siap mendorong Kementerian PUPR untuk memfasilitasi pembangunan jalan di Maros dan daerah terpencil lainnya,” ujarnya menegaskan.
Menurutnya, inisiatif Pemda menjadi faktor penentu dalam percepatan pembangunan. Tanpa laporan dan koordinasi yang jelas, pemerintah pusat sulit menyalurkan bantuan.
“Kalau Pemda diam, pusat tidak akan tahu kebutuhan nyata di lapangan,” pungkasnya.
Kisah Pilu di Pedalaman Maros
Sebelumnya, video yang viral di media sosial memperlihatkan perjuangan warga menandu ibu hamil bernama Nina (21) sejauh 7 kilometer dari Dusun Cindakko, Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu.
Kondisi jalan yang rusak parah membuat kendaraan tidak bisa melintas. Akibatnya, warga menggunakan bambu sebagai tandu darurat untuk membawa Nina menuju Puskesmas Tompobulu.
Beruntung, Nina berhasil melahirkan bayi laki-laki dalam keadaan sehat. Namun, dua hari kemudian ia terpaksa berjalan kaki melewati jalur berlumpur yang sama untuk pulang ke rumahnya.
Kisah itu menyulut gelombang simpati dan kemarahan publik, sekaligus kritik keras terhadap lambannya kinerja Pemda Maros dalam memperbaiki akses jalan yang menjadi urat nadi kehidupan warga. (red)
