BEKASI, POSNEWS.CO.ID – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berlangsung aman dan kondusif. Sebanyak 154 desa menggelar pemungutan suara pada Minggu (20/9/2026).
Antusiasme warga juga terlihat tinggi. Laporan sementara Pemerintah Kabupaten Bekasi menyebut partisipasi pemilih di sejumlah wilayah berada di kisaran 90 hingga 95 persen. Namun, angka tersebut belum menjadi hasil rekapitulasi final.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Setda Kabupaten Bekasi Hudaya mengatakan, laporan dari sejumlah wilayah menunjukkan warga cukup aktif menggunakan hak pilihnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Beberapa laporan menyampaikan partisipasinya cukup tinggi, ada yang sampai 90 sampai 95 persen. Itu secara umum saja karena belum secara real penghitungan partisipasinya,” ujar Hudaya saat memantau pelaksanaan Pilkades melalui Command Centre Diskominfosantik, Cikarang Pusat.
Warga Rela Pulang Demi Memilih
Tingginya kehadiran warga, menurut Hudaya, tidak terlepas dari kedekatan pemilih dengan calon kepala desa.
Berbeda dengan pemilihan pada tingkat yang lebih luas, Pilkades berlangsung di lingkungan yang relatif dekat. Pemilih umumnya mengenal calon, keluarga, maupun rekam aktivitas mereka di desa.
Karena itu, sebagian warga yang sedang bekerja di luar daerah bahkan menyempatkan diri pulang untuk menggunakan hak pilihnya.
“Biasanya kalau Pilkades partisipasinya tinggi karena hubungan emosional antara yang dipilih dengan yang memilih lebih dekat,” katanya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pilkades bukan sekadar memilih pemimpin administratif desa.
Hasil pemilihan juga berkaitan langsung dengan kehidupan warga sehari-hari karena kepala desa memiliki peran dalam pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa.
Polisi Pastikan 154 Desa Kondusif
Dari sisi keamanan, Polres Metro Bekasi memastikan tahapan pemungutan suara di TPS digital maupun konvensional berjalan aman dan tertib.
Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Andi Oddang Riuh Hutomo menyebut kesiapan panitia, sistem antrean, fasilitas TPS dan personel pengamanan membantu menjaga situasi tetap terkendali.
Sebelum pemungutan suara, sebanyak 12.261 personel gabungan disiapkan untuk mengawal pelaksanaan Pilkades. Personel tersebut melibatkan kepolisian, TNI, Satpol PP, Linmas dan Babinsa.
Pengamanan menjadi perhatian penting karena polisi sebelumnya memetakan 112 TPS kategori rawan dan sembilan TPS sangat rawan. Pemetaan tersebut menjadi dasar penebalan pengamanan di sejumlah titik.
Meski demikian, pada hari pemungutan suara polisi melaporkan pelaksanaan secara keseluruhan berlangsung kondusif.
TPS Sempat Terdampak Puting Beliung
Pilkades di Kabupaten Bekasi memang tidak sepenuhnya tanpa kendala.
Salah satunya terjadi di TPS Desa Sukamukti, Kecamatan Bojongmangu. Sekitar pukul 12.15 WIB, lokasi TPS terdampak angin puting beliung.
Namun, kejadian tersebut tidak sampai mengganggu proses penghitungan suara.
Hudaya mengatakan angin hanya merusak atau mengganggu tenda TPS. Sementara itu, surat suara tetap aman.
“Surat-surat suara tidak ada yang terkena angin puting beliung, cuma tendanya saja. Bahkan, penghitungan di desa tersebut sudah selesai,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penyelenggaraan pemilihan tidak hanya membutuhkan kesiapan panitia dan keamanan, tetapi juga antisipasi terhadap kondisi cuaca.
TPS Digital Mulai Diuji
Selain menjaga kelancaran pemungutan suara, Pilkades Serentak 2026 juga menjadi momentum uji coba TPS Digital.
Pemkab Bekasi menerapkan konsep digitalisasi untuk mendukung proses pemungutan dan penghitungan suara.
Pemerintah sebelumnya menyebut konsep 1 desa 1 TPS Digital diarahkan untuk membuat proses lebih efektif, transparan dan akuntabel.
Hasil pemantauan pada hari pemungutan suara menunjukkan sistem tersebut secara umum berjalan baik.
Kendati sempat muncul kendala teknis di salah satu desa di Kecamatan Cibarusah, tim teknologi informasi segera turun tangan sehingga proses kembali berjalan normal.
“Setelah dikabari ke tim IT, langsung ditangani dan semuanya berjalan normal kembali,” kata Hudaya.
Di sejumlah lokasi, masyarakat juga memberikan respons positif terhadap penggunaan teknologi tersebut. Pemerintah Kabupaten Bekasi selanjutnya akan mengevaluasi pelaksanaan TPS Digital sebelum mengembangkan sistem tersebut lebih jauh.
Teknologi Harus Tetap Bangun Kepercayaan
Digitalisasi pemilihan bukan hanya soal mempercepat proses. Lebih dari itu, sistem baru harus mampu membuat warga merasa yakin bahwa suara mereka tercatat dan diproses secara transparan.
Karena itu, evaluasi menjadi bagian penting setelah Pilkades selesai. Pemerintah perlu melihat pengalaman pemilih, kesiapan panitia, stabilitas perangkat, keamanan data hingga penanganan ketika terjadi gangguan teknis.
Hudaya menegaskan tujuan utama penerapan teknologi tersebut adalah membangun kepercayaan masyarakat.
“Paling tidak yang ingin kita bangun adalah trust daripada masyarakat,” ujarnya.
Pada saat yang sama, masyarakat juga memiliki peran penting. Perbedaan pilihan seharusnya tidak memutus hubungan antarwarga yang selama ini hidup berdampingan.
Pilkades pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak. Setelah pemungutan dan penghitungan selesai, seluruh warga kembali menjadi bagian dari desa yang sama.
Karena itu, menjaga persaudaraan, menghormati hasil yang sah, dan menyelesaikan keberatan melalui mekanisme yang tersedia menjadi bagian penting dari demokrasi di tingkat desa. **
Editor : Hadwan
