POSNEWS.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance meragukan rencana penayangan siaran langsung eksekusi Nidal Hasan.
Selain itu, Vance menegaskan tidak bakal menyaksikan tayangan eksekusi tim tembak mantan psikiater militer tersebut.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Pete Hegseth terus mendorong penayangan eksekusi untuk memberikan efek jera kepada publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, Vance menilai kepastian pelaksanaan siaran langsung eksekusi tersebut masih belum memiliki kepastian penuh.
Sebelumnya, pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati kepada Nidal Hasan atas aksi penembakan massal Fort Hood.
Gelombang Kecaman Internasional
Rencana penayangan eksekusi secara terbuka tersebut langsung memicu gelombang kritik dari berbagai pihak internasional.
Bahkan, Konferensi Uskup Katolik Amerika Serikat mengecam keras rencana tersebut sebagai tindakan yang sangat biadab.
Selain itu, mantan Kepala Pusat Kontraterorisme Nasional Joe Kent menilai siaran tersebut menguntungkan kelompok teroris.
Sebab, kelompok ekstremis dapat memanfaatkan rekaman eksekusi sebagai bahan propaganda dan perekrutan anggota baru.
Di samping itu, Kantor Hak Asasi Manusia PBB menegaskan eksekusi terbuka melanggar larangan penyiksaan manusia.
Sikap Donald Trump dan Tanggapan Senator
Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan Nidal Hasan memang layak menerima hukuman mati eksekusi tembak.
Namun, Trump belum memberikan konfirmasi resmi mengenai persetujuan penayangan siaran langsung acara eksekusi tersebut.
Selain itu, Senator Thom Tillis menilai penayangan siaran langsung eksekusi secara terbuka sangat menjijikkan.
Dengan demikian, pemerintah Amerika Serikat menghadapi tekanan besar jelang jadwal eksekusi pada 3 Desember mendatang.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
