Skandal AI di Kanada: Pemerintah Panggil Pimpinan OpenAI Terkait Kegagalan Deteksi Dini Penembakan Massal

Selasa, 24 Februari 2026 - 15:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Langkah besar dalam perang teknologi AI. OpenAI meluncurkan seri GPT-5.6 ke publik setelah mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah Amerika Serikat. Dok: Istimewa.

Ilustrasi, Langkah besar dalam perang teknologi AI. OpenAI meluncurkan seri GPT-5.6 ke publik setelah mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah Amerika Serikat. Dok: Istimewa.

OTTAWA, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Kanada mengambil tindakan tegas terhadap raksasa teknologi asal Amerika Serikat, OpenAI. Menteri Kecerdasan Buatan Kanada, Evan Solomon, secara resmi memanggil jajaran pimpinan senior perusahaan tersebut ke Ottawa pada hari Senin (23/2/2026).

Pemanggilan ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai alasan OpenAI tidak melaporkan aktivitas daring mencurigakan dari seorang individu yang kemudian melakukan aksi pembantaian. Oleh karena itu, pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa ini akan fokus pada evaluasi total protokol keamanan dan tanggung jawab sosial perusahaan AI.

Kegagalan Deteksi Dini dan Pemblokiran Akun

OpenAI mengonfirmasi bahwa sistem pendeteksi penyalahgunaan mereka telah mengidentifikasi akun ChatGPT milik Jesse Van Rootselaar (18) pada Juni 2025. Van Rootselaar merupakan pelaku penembakan massal yang membunuh ibu, saudara laki-lakinya, serta enam orang lainnya di Tumbler Ridge Secondary School pada 10 Februari lalu.

Pihak perusahaan mengakui bahwa akun tersebut teridentifikasi melalui proses investigasi yang mencari penggunaan terkait aktivitas kekerasan. Namun demikian, OpenAI hanya melakukan pemblokiran akun tanpa memberikan informasi kepada pihak Kepolisian Kanada (RCMP) saat itu. Keputusan tersebut menuai kritik tajam karena dinilai membuang kesempatan untuk melakukan intervensi dini.

Perdebatan “Ambang Batas” Pelaporan

Menteri Evan Solomon melabeli keputusan OpenAI sebagai tindakan yang “sangat mengganggu”. Menurutnya, perusahaan teknologi harus memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melaporkan potensi ancaman terhadap keselamatan publik secara tepat waktu.

Di sisi lain, OpenAI memberikan pembelaan bahwa mereka menggunakan “ambang batas yang sangat tinggi” dalam memutuskan keterlibatan penegak hukum. Perusahaan berargumen bahwa pada Juni 2025, penggunaan ChatGPT oleh Van Rootselaar tidak menunjukkan perencanaan serangan yang kredibel atau mendesak. “Pikiran kami menyertai semua pihak yang terdampak oleh tragedi Tumbler Ridge,” tulis OpenAI dalam pernyataan resminya. Mereka baru menghubungi RCMP secara proaktif setelah pembantaian terjadi guna mendukung penyelidikan yang sedang berjalan.

Baca Juga :  Prajurit TNI Kembali Gugur di Lebanon, Dihantam Artileri Tank Israel Saat Misi UNIFIL

Dampak bagi Regulasi AI dan Keamanan Nasional

Tragedi ini mengguncang masyarakat Kanada karena penembakan massal merupakan peristiwa yang sangat jarang terjadi di negara dengan hukum senjata yang ketat tersebut. Jesse Van Rootselaar, seorang wanita transgender dengan riwayat gangguan kesehatan mental, tewas di lokasi kejadian akibat luka tembak yang ia timbulkan sendiri.

Sebagai tindak lanjut, Evan Solomon menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Ottawa kini sedang mengkaji berbagai opsi, termasuk kemungkinan pengesahan undang-undang baru untuk mengatur penggunaan dan tanggung jawab platform kecerdasan buatan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa algoritma AI tidak hanya berfungsi sebagai alat produktivitas, tetapi juga sebagai garda depan yang mampu mencegah aksi kekerasan di masa depan.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polisi Tembak Mati Pelaku Penabrakan Minivan Pride
Pelaku Lepaskan Tembakan ke Gedung Konsulat AS
Gelombang Fitur AI Interaktif Ubah Pengalaman Membaca
Langkah Diplomasi Presiden Sharaa: Suriah Upayakan Perjanjian
Hujan Rudal Balistik dan Drone Rusia Gempur Kyiv
Militer Myanmar Tingkatkan Serangan Udara dan Pembantaian
Bassirou Diomaye Faye Meluncurkan Partai Baru Kiiraay
Brasil Tolak Visa Pejabat AS yang Ingin Awasi Pemilu

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 09:31 WIB

Polisi Tembak Mati Pelaku Penabrakan Minivan Pride

Selasa, 28 Juli 2026 - 09:30 WIB

Pelaku Lepaskan Tembakan ke Gedung Konsulat AS

Selasa, 28 Juli 2026 - 08:30 WIB

Gelombang Fitur AI Interaktif Ubah Pengalaman Membaca

Selasa, 28 Juli 2026 - 08:24 WIB

Langkah Diplomasi Presiden Sharaa: Suriah Upayakan Perjanjian

Selasa, 28 Juli 2026 - 07:20 WIB

Hujan Rudal Balistik dan Drone Rusia Gempur Kyiv

Berita Terbaru

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna. (Posnews/Humas Kejagung)

NASIONAL

Kasus TPPU Febrie Adriansyah, Kejagung Periksa Tujuh Saksi

Selasa, 28 Jul 2026 - 18:27 WIB