Skandal AI di Kanada: Pemerintah Panggil Pimpinan OpenAI Terkait Kegagalan Deteksi Dini Penembakan Massal

Selasa, 24 Februari 2026 - 15:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Etika teknologi di bawah pengawasan. Pemerintah Kanada menuntut akuntabilitas OpenAI setelah perusahaan tersebut gagal melaporkan aktivitas berbahaya pelaku pembantaian Tumbler Ridge sebelum tragedi pecah. Dok: Istimewa.

Ilustrasi, Etika teknologi di bawah pengawasan. Pemerintah Kanada menuntut akuntabilitas OpenAI setelah perusahaan tersebut gagal melaporkan aktivitas berbahaya pelaku pembantaian Tumbler Ridge sebelum tragedi pecah. Dok: Istimewa.

OTTAWA, POSNEWS.CO.ID – Pemerintah Kanada mengambil tindakan tegas terhadap raksasa teknologi asal Amerika Serikat, OpenAI. Menteri Kecerdasan Buatan Kanada, Evan Solomon, secara resmi memanggil jajaran pimpinan senior perusahaan tersebut ke Ottawa pada hari Senin (23/2/2026).

Pemanggilan ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai alasan OpenAI tidak melaporkan aktivitas daring mencurigakan dari seorang individu yang kemudian melakukan aksi pembantaian. Oleh karena itu, pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa ini akan fokus pada evaluasi total protokol keamanan dan tanggung jawab sosial perusahaan AI.

Kegagalan Deteksi Dini dan Pemblokiran Akun

OpenAI mengonfirmasi bahwa sistem pendeteksi penyalahgunaan mereka telah mengidentifikasi akun ChatGPT milik Jesse Van Rootselaar (18) pada Juni 2025. Van Rootselaar merupakan pelaku penembakan massal yang membunuh ibu, saudara laki-lakinya, serta enam orang lainnya di Tumbler Ridge Secondary School pada 10 Februari lalu.

Pihak perusahaan mengakui bahwa akun tersebut teridentifikasi melalui proses investigasi yang mencari penggunaan terkait aktivitas kekerasan. Namun demikian, OpenAI hanya melakukan pemblokiran akun tanpa memberikan informasi kepada pihak Kepolisian Kanada (RCMP) saat itu. Keputusan tersebut menuai kritik tajam karena dinilai membuang kesempatan untuk melakukan intervensi dini.

Perdebatan “Ambang Batas” Pelaporan

Menteri Evan Solomon melabeli keputusan OpenAI sebagai tindakan yang “sangat mengganggu”. Menurutnya, perusahaan teknologi harus memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melaporkan potensi ancaman terhadap keselamatan publik secara tepat waktu.

Di sisi lain, OpenAI memberikan pembelaan bahwa mereka menggunakan “ambang batas yang sangat tinggi” dalam memutuskan keterlibatan penegak hukum. Perusahaan berargumen bahwa pada Juni 2025, penggunaan ChatGPT oleh Van Rootselaar tidak menunjukkan perencanaan serangan yang kredibel atau mendesak. “Pikiran kami menyertai semua pihak yang terdampak oleh tragedi Tumbler Ridge,” tulis OpenAI dalam pernyataan resminya. Mereka baru menghubungi RCMP secara proaktif setelah pembantaian terjadi guna mendukung penyelidikan yang sedang berjalan.

Baca Juga :  Sosialis Muda Rebut New York: Zohran Mamdani Tumbangkan Dinasti Politik, Jadi Wali Kota

Dampak bagi Regulasi AI dan Keamanan Nasional

Tragedi ini mengguncang masyarakat Kanada karena penembakan massal merupakan peristiwa yang sangat jarang terjadi di negara dengan hukum senjata yang ketat tersebut. Jesse Van Rootselaar, seorang wanita transgender dengan riwayat gangguan kesehatan mental, tewas di lokasi kejadian akibat luka tembak yang ia timbulkan sendiri.

Sebagai tindak lanjut, Evan Solomon menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Ottawa kini sedang mengkaji berbagai opsi, termasuk kemungkinan pengesahan undang-undang baru untuk mengatur penggunaan dan tanggung jawab platform kecerdasan buatan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa algoritma AI tidak hanya berfungsi sebagai alat produktivitas, tetapi juga sebagai garda depan yang mampu mencegah aksi kekerasan di masa depan.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemilu Armenia Jadi Saksi Perjuangan Pashinyan Dekati Barat
Penjaga Pantai Taiwan Usir Empat Kapal Tiongkok
Mendang-Mending: Kenapa Vivo X300 Lebih Unggul dari Xiaomi 17T Pro?
Penolakan Keras Iran: Aset Negara Bukan Rampasan Perang
E3 dan Ukraina Sepakat Genjot Senjata Lawan Rudal Hipersonik
Xi Jinping Kunjungi Korea Utara demi Perkuat Aliansi
Pramono Anung Buka Ribuan Lowongan Kerja, Cukup Bermodal KTP Jakarta Gaji UMP
Trump Ngamuk dan Walk Out dari Wawancara NBC

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 17:26 WIB

Pemilu Armenia Jadi Saksi Perjuangan Pashinyan Dekati Barat

Senin, 8 Juni 2026 - 16:21 WIB

Penjaga Pantai Taiwan Usir Empat Kapal Tiongkok

Senin, 8 Juni 2026 - 15:02 WIB

Mendang-Mending: Kenapa Vivo X300 Lebih Unggul dari Xiaomi 17T Pro?

Senin, 8 Juni 2026 - 14:51 WIB

Penolakan Keras Iran: Aset Negara Bukan Rampasan Perang

Senin, 8 Juni 2026 - 12:39 WIB

Xi Jinping Kunjungi Korea Utara demi Perkuat Aliansi

Berita Terbaru

Ujian kedaulatan di Kaukasus. Rakyat Armenia memberikan suara dalam pemilu parlemen untuk menentukan arah masa depan geopolitik negara mereka antara Barat dan Rusia. Dok: AP Photo/Anthony Pizzoferrato)

INTERNASIONAL

Pemilu Armenia Jadi Saksi Perjuangan Pashinyan Dekati Barat

Senin, 8 Jun 2026 - 17:26 WIB

Ketegangan baru di Selat Taiwan. Penjaga pantai Taiwan mengusir empat kapal pemerintah Tiongkok yang menerobos wilayah perairan selatan mereka setelah aksi saling lempar peringatan keras. Dok: Britannica.

INTERNASIONAL

Penjaga Pantai Taiwan Usir Empat Kapal Tiongkok

Senin, 8 Jun 2026 - 16:21 WIB

Sikap tegas Tehran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menegaskan aset negaranya bukan barang rampasan perang AS untuk membiayai ganti rugi sekutu Teluk. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Penolakan Keras Iran: Aset Negara Bukan Rampasan Perang

Senin, 8 Jun 2026 - 14:51 WIB