POSNEWS.CO.ID, NEW DELHI – Kepolisian India menangkap lebih dari 2.000 pengunjuk rasa di New Delhi pada Sabtu lalu.
Pasalnya, massa menggelar aksi unjuk rasa besar untuk menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum Gyanesh Kumar.
Selain itu, aparat juga mengamankan pendiri gerakan pemuda Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke di bandara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, pemerintah lokal memblokir layanan internet seluler serta menutup puluhan stasiun metro demi membendung gelombang demonstrasi.
Tudingan Manipulasi Data Pemilih
Massa menuduh KPU India menghapus sekitar 130 juta nama dari daftar pemilih tetap menjelang pemilu.
Sebab, kebijakan pembersihan data pemilih tersebut menguntungkan Partai Bharatiya Janata pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.
Sementara itu, pihak KPU dan partai penguasa membantah keras seluruh tudingan manipulasi data tersebut.
Namun demikian, pemimpin oposisi Rahul Gandhi menegaskan bahwa kelompok masyarakat tidak akan menghentikan gelombang protes.
Respon Perserikatan Bangsa-Bangsa
Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan kekhawatiran mendalam atas aksi penangkapan massal oleh aparat keamanan.
Oleh karena itu, PBB mendesak pemerintah India agar menjamin hak warga dalam menyampaikan aspirasi secara damai.
Meskipun demikian, perwakilan diplomatik India menganggap teguran PBB sebagai bentuk campur tangan urusan dalam negeri.
Dengan demikian, eskalasi politik di India kini menciptakan tekanan baru bagi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
