JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kapolda Metro Jaya yang baru, Komjen Pol. Dadang Hartanto, memulai kepemimpinannya dengan pesan yang patut diapresiasi: polisi harus bersedia mendengar, menerima kritik, dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
Pada Sabtu (10/10/2026), Dadang membuka ruang dialog bersama insan pers di Gedung Promoter Polda Metro Jaya.
Ia juga menyediakan saluran pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di nomor 08118129494. Langkah tersebut menunjukkan kesediaan pimpinan kepolisian membuka komunikasi dengan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, dalam institusi penegak hukum, keterbukaan tidak boleh berhenti pada pertemuan, pernyataan, atau nomor pengaduan.
Publik membutuhkan bukti bahwa setiap kritik benar-benar ditindaklanjuti, setiap laporan ditangani secara profesional, dan setiap proses hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Di sinilah tantangan sesungguhnya bagi Dadang Hartanto. Ia bukan hanya dituntut membangun komunikasi yang baik, tetapi juga membuktikan bahwa kepemimpinannya mampu menghasilkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Berani Mendengar Kritik, Beranikah Membenahi Internal?
Kesediaan seorang Kapolda menerima kritik merupakan langkah penting. Sebab, kepolisian bekerja di tengah masyarakat yang memiliki beragam persoalan, mulai dari gangguan keamanan, konflik sosial, tindak kriminal, hingga keluhan terhadap pelayanan aparat.
Warga yang datang ke kantor polisi membutuhkan kepastian, bukan birokrasi yang berbelit. Pelapor membutuhkan informasi tentang perkembangan kasusnya, bukan jawaban yang terus menggantung.
Sementara itu, korban kejahatan berhak memperoleh perlindungan dan penanganan yang layak.
Karena itu, saluran pengaduan yang dibuka Kapolda Metro Jaya harus memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas.
Masyarakat perlu mengetahui apakah laporan diterima, siapa yang menangani, berapa lama proses evaluasinya, dan bagaimana hasil akhirnya.
Lebih penting lagi, kritik tidak boleh dianggap sebagai serangan terhadap institusi. Kritik yang disampaikan dengan itikad baik justru dapat membantu kepolisian menemukan kelemahan dalam sistem pelayanan dan memperbaikinya.
Sebaliknya, keterbukaan akan kehilangan makna apabila warga berani mengadu, tetapi tidak pernah mengetahui nasib laporannya.
Polisi yang kuat bukan polisi yang antikritik, melainkan polisi yang mampu membuktikan bahwa kritik dapat melahirkan perbaikan.
Kasus Firli Bahuri, Ujian Nyata Komitmen Kapolda
Salah satu perkara yang patut menjadi perhatian publik adalah penanganan kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.
Perkara ini bukan kasus baru. Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka pada November 2023 dalam perkara yang berkaitan dengan penanganan kasus mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Pada Juni 2026, penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru.
Namun, laporan yang terbit pada awal Oktober kembali menyoroti belum jelasnya perkembangan konkret perkara tersebut setelah dokumen penyidikan itu diterbitkan.
Fakta tersebut semestinya menjadi perhatian serius pimpinan baru Polda Metro Jaya.
Publik berhak mengetahui sejauh mana penyidikan berjalan, apa saja kendala yang dihadapi, dan langkah apa yang akan ditempuh untuk memberikan kepastian hukum.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah komitmen keterbukaan dan profesionalisme yang disampaikan Dadang Hartanto juga akan terlihat dalam penanganan perkara yang menyita perhatian publik selama bertahun-tahun ini?
Tentu, Kapolda tidak boleh mengintervensi penyidikan demi memenuhi tekanan opini publik.
Namun, sebagai pimpinan, ia memiliki tanggung jawab memastikan penyidik bekerja profesional, transparan sesuai ketentuan, dan akuntabel.
Publik tidak sedang meminta kepolisian mengabaikan prosedur hukum. Yang ditunggu ialah penanganan perkara yang terukur, perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta keputusan berdasarkan alat bukti dan hukum yang berlaku.
Jangan Biarkan Perkara Besar Terus Menggantung
Perkara Firli Bahuri menjadi ujian penting karena menyangkut kepercayaan terhadap penegakan hukum. Ketika suatu perkara berjalan bertahun-tahun tanpa kejelasan penyelesaian, pertanyaan masyarakat akan semakin besar.
Apalagi, perkara ini melibatkan mantan pimpinan lembaga antirasuah. Karena itu, penanganannya membutuhkan profesionalisme, ketelitian, dan komunikasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung. Status tersangka tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Kepolisian juga tidak boleh menentukan hasil perkara berdasarkan tuntutan publik semata.
Justru di sinilah integritas penegakan hukum diuji: berani menuntaskan penyidikan berdasarkan bukti, memberikan penjelasan yang memadai, dan memastikan proses berjalan sesuai aturan tanpa perlakuan istimewa maupun diskriminasi.
Dadang Hartanto memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa keterbukaan bukan sekadar slogan kepemimpinan.
Perkembangan penanganan perkara Firli dapat menjadi salah satu tolok ukur keseriusan Polda Metro Jaya dalam menjaga akuntabilitas.
Pelayanan Publik Harus Dirasakan, Bukan Sekadar Dijanjikan
Selain perkara besar yang menjadi sorotan, masyarakat juga menunggu perubahan dalam pelayanan sehari-hari.
Penanganan laporan kehilangan, pengaduan tindak pidana, perlindungan korban, respons terhadap gangguan keamanan, hingga perilaku personel di lapangan merupakan bagian penting dari wajah kepolisian.
Karena itu, keberhasilan Kapolda baru seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa sering ia tampil di hadapan publik.
Ukuran yang lebih relevan ialah seberapa cepat petugas merespons laporan, seberapa jelas informasi yang diberikan kepada warga, dan seberapa tegas institusi menindak pelanggaran anggotanya.
Media juga harus tetap memiliki ruang untuk mengawasi, mengkritik, dan meminta penjelasan. Hubungan baik antara polisi dan wartawan tidak berarti pers harus berhenti bersikap kritis.
Sebaliknya, komunikasi yang sehat memungkinkan persoalan masyarakat terungkap dan mendapat perhatian.
Di sisi lain, masyarakat perlu menggunakan saluran pengaduan secara bertanggung jawab, menyampaikan informasi yang dapat diverifikasi, serta menghormati proses hukum.
Publik Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Gebrakan
Komjen Dadang Hartanto telah membuka pintu dialog. Itu merupakan awal yang positif. Namun, pekerjaan yang lebih berat justru dimulai setelah pertemuan selesai dan sorotan kamera beralih ke isu lain.
Kini, masyarakat menunggu tindak lanjut yang nyata: pelayanan yang semakin responsif, pengaduan yang ditangani dengan jelas, pengawasan internal yang berjalan, serta penyidikan perkara besar yang memberikan kepastian hukum.
Termasuk kasus Firli Bahuri, publik menunggu penjelasan mengenai perkembangan penyidikan dan langkah berikutnya berdasarkan hukum.
Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat tidak lahir hanya karena seorang pejabat berani mendengar kritik. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat perubahan, memperoleh jawaban, dan menyaksikan hukum ditegakkan secara adil.
Gebrakan awal boleh mendapat apresiasi. Namun, konsistensi, transparansi, dan hasil nyata yang akan menentukan apakah kepemimpinan Dadang Hartanto benar-benar membawa perubahan bagi Polda Metro Jaya. REDAKSI
Editor : Hadwan
