JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Solar bersubsidi yang seharusnya membantu masyarakat justru diduga dialihkan melalui transaksi antarkapal di perairan Makassar.
Praktik yang berlangsung selama beberapa bulan itu diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp67,9 miliar.
Kini, Bareskrim Polri turun tangan mengembangkan perkara penyalahgunaan pengangkutan bio solar bersubsidi di Sulawesi Selatan (Sulsel) ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Penyidik tidak hanya memburu pihak yang terlibat dalam pengangkutan, tetapi juga menelusuri aliran uang dan aset yang diduga berasal dari praktik tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Suhasto mengatakan, pengusutan TPPU berawal dari laporan polisi tipe A yang diterbitkan Ditreskrimsus Polda Sulsel pada 20 Oktober 2026.
“Dalam proses penyidikan tindak pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi dan satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka,” kata Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Menurut Suhasto, dugaan penyalahgunaan BBM subsidi itu berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026. Total volume bio solar yang dipindahkan tercatat sekitar 3.532 kiloliter (KL).
Adapun potensi kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp67.904.375.000 atau sekitar Rp67,9 miliar.
Solar Dipindahkan dari Kapal ke Kapal
Penyidik mengungkap dugaan modus pengangkutan dan pemindahan bio solar menggunakan dua kapal, yakni SPOB Sannia dan SPOB Sukses Rahayu 999.
Dalam praktiknya, BBM tersebut diduga dipindahkan melalui metode *ship-to-ship* atau pengalihan muatan dari satu kapal ke kapal lain. Transaksi itu melibatkan kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Taufik Herdiansyah Zeinardi menjelaskan, penyidik menemukan dugaan ketidaksesuaian antara jumlah BBM yang dibeli perusahaan dengan volume yang dikirimkan.
Sebagai contoh, perusahaan diduga hanya mencatat pembelian sebanyak 30 kiloliter dalam dokumen. Namun, jumlah BBM yang dikeluarkan dan dikirim ke tujuan diduga lebih besar daripada angka yang tercantum.
Penyidik masih menelusuri sumber selisih volume tersebut, termasuk jalur pengangkutan dan transaksi yang melibatkan sejumlah kapal.
Temuan itu menjadi salah satu petunjuk untuk mengungkap bagaimana BBM bersubsidi dapat dialihkan dari jalur distribusi yang seharusnya.
Tujuh Tersangka, Barang Bukti Kapal dan Truk Disita
Dalam penyidikan perkara asal, polisi telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka setelah memeriksa 43 saksi dan satu ahli dari BPH Migas.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam praktik tersebut. Barang bukti itu meliputi dua kapal SPOB, tujuh truk pengangkut BBM, dua mesin pompa Alcon beserta selang, serta satu kapal tanker MT Bakti 1.
Selain itu, polisi menyita sekitar 120 kiloliter bio solar yang ditemukan di kapal dan truk tangki, berikut sejumlah dokumen transaksi.
Perkembangan penting lainnya, perkara penyalahgunaan pengangkutan BBM sebagai tindak pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026.
Dengan demikian, penyidikan yang kini dikembangkan Bareskrim berfokus pada dugaan pencucian uang, terutama untuk mengungkap ke mana hasil praktik tersebut mengalir dan siapa saja yang diduga menikmatinya.
PPATK Dilibatkan, Polisi Telusuri Aliran Uang dan Aset
Dalam pengusutan TPPU, Bareskrim berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Suhasto mengatakan, penyidik menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset. Artinya, polisi akan menelusuri aliran uang sekaligus mencari aset yang diduga dibeli atau dikuasai menggunakan hasil tindak pidana.
Penyidik menelusuri aliran keuntungan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga menikmati hasil penyalahgunaan BBM subsidi.
“Setiap aliran dana dan aset yang diduga berasal dari kejahatan ini akan terus kami telusuri sesuai ketentuan hukum,” kata Suhasto.
Pengusutan TPPU juga menjadi upaya agar penanganan perkara tidak berhenti pada penindakan terhadap pengangkutan BBM.
Aparat perlu mengungkap keuntungan yang diperoleh, pihak penerima dana, serta aset yang diduga berasal dari praktik tersebut.
Subsidi untuk Rakyat Jangan Jadi Ladang Keuntungan
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Pemerintah mengalokasikan subsidi agar masyarakat dan sektor yang berhak dapat memperoleh energi dengan harga terjangkau.
Karena itu, dugaan pengalihan ribuan kiloliter bio solar bukan sekadar persoalan administrasi pengangkutan. Jika terbukti, praktik tersebut dapat mengganggu ketepatan sasaran subsidi sekaligus membebani keuangan negara.
Penegakan hukum juga perlu mengungkap seluruh rantai distribusi, mulai dari pembelian, pengangkutan, pemindahan antarkapal, hingga pihak yang menerima keuntungan.
Publik kini menunggu hasil penelusuran Bareskrim dan PPATK. Sebab, pengungkapan perkara tidak cukup hanya menghitung volume BBM yang diduga disalahgunakan. Aparat juga harus memastikan ke mana uang dan aset hasil kejahatan mengalir. **
Editor : Hadwan













