DEPOK, POSNEWS.CO.ID – Di tengah sorotan tajam terhadap Korps Bhayangkara akibat kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan pesan khusus kepada personel Brimob.
Suyudi menyinggung dinamika yang terjadi di lingkungan internal Polri selama satu bulan terakhir. Ia meminta seluruh anggota tidak kehilangan keberanian selama menjalankan tugas demi kepentingan institusi, bangsa, dan negara.
Pesan tersebut disampaikan Suyudi saat menghadiri syukuran HUT ke-81 Korps Brimob di Gedung Satya Haprabu, Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Senin (16/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita bisa melihat fenomena satu bulan ini, mungkin ada dinamika yang terjadi di tengah kita. Tapi selama itu kita lakukan untuk kepentingan Polri yang kita cintai dan bangsa dan negara ini, jangan pernah ragu, jangan pernah mundur,” kata Suyudi.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada kepolisian. Karena itu, setiap personel harus tetap berpegang pada kebenaran dan menjalankan tugas secara profesional.
“Karena kebenaran pasti akan datang, dan polisi akan menjadi kekuatan yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia,” ujarnya.
Kasus Penyadapan Seret Empat Jenderal Polri
Pernyataan Kapolri tersebut muncul ketika Polri menghadapi ujian besar menyusul pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan nomor telepon kepala negara.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Kamis (12/11/2026), Suyudi memaparkan bahwa sasaran penyadapan diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Dalam pemaparan tersebut, Suyudi mengungkap dugaan rantai perintah penyadapan yang bermula dari Listyo Sigit, kemudian diteruskan melalui Slamet Uliandi kepada sejumlah perwira lainnya.
Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan prosedur yang semestinya. Selain itu, penyidik mengusut dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Dari empat tersangka, tiga orang ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah karena kondisi kesehatannya setelah mengalami stroke.
Brigjen Berinisial TK Juga Diperiksa Propam
Pengusutan perkara tersebut turut berkembang ke pemeriksaan seorang perwira tinggi Polri berinisial TK. Sosok yang berpangkat Brigadir Jenderal itu disebut diduga mendapat perintah untuk melakukan pemantauan atau surveilans.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan TK sedang menjalani pemeriksaan di Divisi Propam. Namun, Polri belum mengungkap identitas lengkap maupun jabatan perwira tersebut.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pendalaman terhadap dugaan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian perkara penyadapan. Meski demikian, status TK harus dibedakan dari empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain perkara penyadapan, Bareskrim juga telah menerbitkan laporan polisi untuk mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Hingga perkembangan yang disampaikan pada 12 November, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam penyelidikan dugaan makar itu.
Soliditas Polri Diuji, Integritas Jangan Sekadar Slogan
Di hadapan personel Brimob, Suyudi kembali menekankan pentingnya soliditas dan integritas. Ia meminta seluruh anggota tidak melupakan nilai perjuangan yang diwariskan para senior.
“Jangan pernah kita mengecilkan apa arti perjuangan, apa arti soliditas, integritas. Kalau dua itu sudah kita pegang, insyaallah sinergitas akan kita wujudkan,” pungkasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh anggota Polri. Namun, di tengah kasus yang melibatkan sejumlah perwira tinggi, soliditas institusi juga perlu berjalan beriringan dengan keterbukaan dan akuntabilitas.
Sebab, menjaga nama baik kepolisian bukan berarti menutup persoalan internal.
Sebaliknya, kepercayaan masyarakat hanya dapat dipulihkan jika setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif, tanpa perlakuan istimewa berdasarkan pangkat maupun jabatan.
Publik kini menunggu pembuktian melalui proses hukum yang transparan: siapa saja yang bertanggung jawab, bagaimana dugaan penyadapan berlangsung, serta untuk kepentingan apa data hasil penyadapan digunakan.
Pada akhirnya, pesan “jangan ragu, jangan mundur” akan memiliki makna kuat apabila diterapkan juga dalam keberanian mengungkap persoalan di tubuh sendiri.
Integritas Polri tidak cukup diucapkan dalam peringatan hari besar, tetapi harus terlihat dari tindakan dan pertanggungjawaban setiap anggotanya. **
Editor : Hadwan













