JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Hampir tiga tahun menyandang status tersangka, perkara dugaan pemerasan yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri belum juga mencapai meja persidangan.
Lamanya proses hukum ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa kasus yang menyita perhatian publik tersebut tak kunjung menemukan ujung?
Terlebih, penyidik Polda Metro Jaya masih menunggu kepastian kehadiran Firli untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Hingga Senin (16/11/2026), polisi belum mengumumkan jadwal pemeriksaan karena masih berkoordinasi dengan kuasa hukum mantan pimpinan KPK tersebut.
Padahal, pemeriksaan Firli dibutuhkan untuk memenuhi petunjuk jaksa dalam penyelesaian berkas perkara. Sebelumnya, penyidik bahkan mendatangi Firli di sebuah gedung olahraga setelah dua kali panggilan pemeriksaan tidak dipenuhi.
Situasi ini membuat penanganan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) kembali menjadi sorotan.
Mengapa Penanganannya Terlihat Berbeda?
Ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menilai publik berhak mempertanyakan konsistensi polisi dalam menangani perkara.
Menurut dia, masyarakat dapat membandingkan proses pengusutan kasus Firli dengan penanganan perkara lain.
Perbedaan tersebut, kata Reza, berpotensi menimbulkan spekulasi mengenai adanya faktor di luar hukum yang memengaruhi jalannya penyidikan.
Kecurigaan itu semakin menguat dalam pandangannya karena jaksa pernah mengembalikan SPDP, bukan hanya berkas perkara.
Pengembalian tersebut berkaitan dengan petunjuk jaksa yang tidak kunjung ditindaklanjuti penyidik.
Reza pun mempertanyakan apakah penanganan Firli benar-benar diarahkan untuk menegakkan hukum atau justru memiliki tujuan lain.
Ia menggunakan istilah weaponization of law untuk menggambarkan kondisi ketika hukum tidak lagi digunakan semata-mata untuk mencari keadilan, tetapi berpotensi dijadikan senjata demi kepentingan tertentu.
Jika ketidakberesan itu terbukti berkaitan dengan tindakan aparat, menurut Reza, persoalannya tidak cukup hanya dilihat sebagai hambatan teknis penyidikan.
Ada kemungkinan pelanggaran profesionalitas yang perlu diperiksa melalui mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik.
Tiga Kemungkinan yang Perlu Diusut
Reza mengajukan tiga kemungkinan untuk menelusuri sumber persoalan dalam penanganan perkara Firli.
Pertama, rotten apples. Istilah ini menggambarkan kemungkinan adanya oknum tertentu yang membuat proses penanganan perkara menjadi tidak beres, meskipun institusi sebenarnya ingin menuntaskan kasus.
Kedua, rotten barrel. Dalam skenario ini, persoalan diduga bukan sekadar ulah individu, melainkan sudah bersifat sistemik dan berkaitan dengan pola atau kebijakan di dalam institusi.
Ketiga, rotten barrel-maker. Kemungkinan ini menggambarkan dugaan adanya pihak luar yang memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi atau mendikte institusi kepolisian.
Ketiga kemungkinan tersebut menjadi pertanyaan yang menurut Reza perlu ditelusuri. Namun, semuanya masih merupakan kerangka analisis, bukan bukti bahwa telah terjadi intervensi atau perintah tertentu dalam penanganan kasus Firli.
SPDP Pernah Dikembalikan, Publik Menunggu Kepastian
Perjalanan perkara Firli memang tidak singkat. Penyidik Polda Metro Jaya sebelumnya telah mengirimkan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Namun, jaksa mengembalikannya karena masih terdapat petunjuk yang harus dipenuhi.
Kejati DKI juga pernah mengembalikan SPDP pada 7 Agustus 2025 setelah petunjuk jaksa belum ditindaklanjuti dalam batas waktu yang ditentukan.
Kini, polisi kembali berupaya melengkapi berkas perkara. Namun, kebutuhan menghadirkan Firli untuk pemeriksaan lanjutan membuat kepastian penyelesaian perkara masih dinantikan.
Di tengah proses yang berlarut-larut, masyarakat membutuhkan penjelasan yang terang mengenai apa saja kendala penyidikan dan kapan perkara tersebut dapat dituntaskan.
Kepolisian perlu menjawab kritik melalui perkembangan yang terukur dan transparan. Jika memang terdapat kesalahan personel, mekanisme pengawasan harus bekerja.
Jika persoalannya menyangkut prosedur, penyidik perlu menjelaskan langkah perbaikannya.
Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya menyangkut nasib hukum seorang mantan Ketua KPK. Kejelasan penanganannya juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Firli tetap berhak atas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Namun, publik juga berhak mendapatkan kepastian bahwa proses hukum berjalan profesional, transparan, dan tidak dipengaruhi kepentingan di luar hukum. **
Editor : Hadwan













