Mangkrak 18 Tahun, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 - 09:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

DPR menggelar paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026 setelah mangkrak sejak 2008. Seluruh fraksi setuju. Dok: Istimewa.

DPR menggelar paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset pada 19 November 2026 setelah mangkrak sejak 2008. Seluruh fraksi setuju. Dok: Istimewa.

POSNEWS.CO.ID, JAKARTA – DPR menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Kamis, 19 November 2026.

Pengesahan itu menjadi agenda tunggal Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II 2026-2027.

RUU ini mengatur perampasan aset terkait korupsi dan tindak pidana lain.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jadwal Setjen DPR mencantumkan rapat tersebut mulai pukul 09.30 WIB.

Paripurna ini menjadi tahap pengambilan keputusan tingkat II.

Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah menyetujui naskah RUU di tingkat I pada Rabu, 18 November.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat persetujuan tersebut.

Seluruh fraksi setuju membawa RUU ke paripurna tanpa catatan.

Perjalanan Panjang sejak 2008

Juru bicara Fraksi PKS Nasir Djamil menyebut pembahasan RUU ini bermula sejak 2008.

Baca Juga :  Update Gedung di Cempaka Baru Terbakar: 17 Diduga Tewas, Evakuasi Terus Berlanjut

Saat itu, PPATK menyusun kajian awal hingga 2012.

Kemudian, RUU ini masuk Prolegnas jangka menengah pada 2015, tetapi tidak menjadi prioritas.

Pemerintah sempat mendorong pembahasan lewat surat presiden pada Mei 2023.

Namun, pembahasan tetap tidak berjalan hingga masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir.

DPR akhirnya memasukkan RUU ini ke Prolegnas Prioritas 2025–2026 sebagai usul inisiatif DPR.

Komisi III mulai membahas naskah RUU pada Januari 2026.

RUU ini akhirnya rampung sebelum tenggat 15 Desember 2026.

Bahkan, Dasco menyebut Komisi III menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum.

Fokus Pemulihan Hak Korban

Panja membahas total 397 daftar inventarisasi masalah.

Wakil Ketua Komisi III Moh. Rano Alfath menyebut pemulihan kerugian korban sebagai poin utama.

Baca Juga :  RUU Perampasan Aset Dikebut, Ini 13 Kejahatan yang Masuk Daftar DPR

“Uang korban harus kembali kepada korban,” ujar Rano.

Ia mencontohkan penipuan investasi yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Kerugian itu bisa berupa tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, hingga modal usaha.

Rano menilai hukuman bagi pelaku tidak otomatis mengembalikan uang korban.

Selain itu, Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menilai aturan ini penting untuk menjerat kejahatan yang merugikan ekonomi.

Di sisi lain, Suara.com mencatat sejumlah poin yang masih perlu pengawasan publik.

Poin itu mencakup batas tindak pidana, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, dan hak pihak ketiga.

Dengan demikian, RUU Perampasan Aset kini tinggal selangkah lagi menjadi undang-undang.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya
Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor
KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa
BNPB Catat Banjir di 8 Daerah, Cuaca Ekstrem Tewaskan Satu Orang
Bareskrim Geledah Posko Makar di Cipete, Gelar Perkara Hari Ini
Poin RUU Perampasan Aset, DPR Jamin Bukan Alat Pemerasan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 06:13 WIB

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya

Kamis, 19 November 2026 - 19:48 WIB

Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi

Kamis, 19 November 2026 - 19:10 WIB

Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor

Kamis, 19 November 2026 - 18:51 WIB

KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa

Berita Terbaru

Xiaomi 18 Pro dan 18 Pro Max meluncur global di Paris dan masuk Indonesia awal Desember 2026. Simak harga global. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

Xiaomi 18 Pro dan 18 Pro Max Meluncur Global, Masuk Indonesia

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:19 WIB

Pete Hegseth mengunjungi Caracas dan menandatangani kesepakatan pemulihan kerja sama militer AS-Venezuela, dari latihan bersama hingga berbagi intelijen. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Hegseth Kunjungi Caracas, Kerja Sama Militer AS-Venezuela

Jumat, 20 Nov 2026 - 09:07 WIB

HUAWEI WATCH D3 resmi di Indonesia seharga Rp6.999.000. Jam ini memantau tensi 24 jam lewat airbag di tali. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

HUAWEI WATCH D3 Resmi di Indonesia, Pantau Tensi 24 Jam

Jumat, 20 Nov 2026 - 08:18 WIB

Delapan nama masuk bursa cawapres pengganti Gibran, dari Puan Maharani, Dasco, Muhaimin, hingga AHY. Presiden wajib mengirim 2 nama. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Jumat, 20 Nov 2026 - 06:13 WIB