JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) melontarkan kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadikan proyek unggulan pemerintah.
Program yang diklaim mampu menyehatkan generasi muda itu justru memunculkan sejumlah persoalan serius di lapangan.
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, mengungkapkan kritik ini dalam diskusi Indonesia Review di kantor redaksi VOI Media, Rabu (24/9/2025).
Ia menegaskan, data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 4.711 kasus keracunan makanan MBG sejak Januari hingga 22 September 2025, mayoritas terjadi di Pulau Jawa.
FWK menilai angka tersebut menjadi peringatan sekaligus bukti lemahnya pengawasan di lapangan. Raja menekankan, pemerintah perlu lebih serius bertanggung jawab karena korban terbanyak adalah siswa dan masyarakat kecil.
Kontroversi makin melebar setelah anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkap dugaan adanya 5.000 dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) fiktif dalam program MBG.
Ia mendorong BGN segera memperketat verifikasi agar data benar-benar akurat dan tidak dimanipulasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau data dapur masih bermasalah, publik tentu sulit percaya distribusi makanan sampai kepada penerima manfaat,” ujar Raja, mengutip pernyataan Nurhadi.
Konflik Kepentingan Ikut Tersingkap
Lebih jauh, Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui adanya keterlibatan sejumlah oknum legislatif DPR maupun DPRD dalam kepemilikan dapur SPPG. FWK menilai hal ini membuka potensi konflik kepentingan yang bisa mengganggu integritas program.
Selain soal teknis, FWK juga menyoroti besarnya anggaran MBG tahun 2026 yang mencapai Rp335 triliun. Dana ini diambil dari total Anggaran Pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun.
FWK menilai kebijakan tersebut bisa menggerus esensi pendidikan. Menurut mereka, anggaran sebesar itu seharusnya diprioritaskan untuk peningkatan kualitas guru, sarana belajar, serta infrastruktur sekolah.
Audit dan Evaluasi Menyeluruh Mendesak
FWK mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi total, termasuk audit investigatif terhadap anggaran dan distribusi MBG.
Mereka menekankan, tanpa transparansi dan pengawasan ketat, program ini rawan berubah menjadi proyek politik yang justru mengorbankan kesehatan dan masa depan generasi muda. (red)
