Lebih 2 Juta Penerima Bansos Tidak Layak, Verifikasi Lapangan Berjalan

Rabu, 29 Oktober 2025 - 09:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan pernyataan terkait ribuan ASN Kemensos yang absen setelah libur Lebaran. (Posnews/Ist)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan pernyataan terkait ribuan ASN Kemensos yang absen setelah libur Lebaran. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID Bantuan sosial (bansos) yang selama ini disalurkan pemerintah masih banyak yang tidak tepat sasaran. Ini terjadi di daerah dan pelosok desa.

Mereka yang mendata paling bawah diduga menjadi biangkerok dengan melakukan nepotisme lebih memilih kerabatnya untuk dapat bansos.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, pemerintah menemukan lebih dari 2 juta masyarakat tidak layak menerima bantuan sosial (bansos).

Selama lima hari terakhir, tim pemerintah turun langsung ke lapangan dan mengecek nama-nama penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria.

Baca Juga :  Realisme Defensif: Mengejar Kekuatan Secukupnya demi Stabilitas Global

“Hasil per hari ini sudah lebih 2 juta orang yang tidak layak menerima bansos,” kata Gus Ipul di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Verifikasi dilakukan langsung oleh pendamping sosial dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pendamping kami turun ke lapangan, didukung sumber daya pemerintah daerah, untuk memastikan data sesuai fakta,” ujar Gus Ipul.

Langkah ini penting, karena terdapat lebih dari 15 juta penerima baru yang datanya masih perlu divalidasi agar bansos tepat sasaran.

Baca Juga :  Aktor Gary Iskak Meninggal Usai Tabrak Pohon, Dimakamkan di Tanah Kusir Sore Ini

“Nah, ini terus kita lakukan. Data penerima baru perlu dipastikan kebenarannya,” tegas Gus Ipul.

Mensos juga mengapresiasi kerja sama aktif pemerintah daerah dalam proses verifikasi dan validasi data.

“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang bekerja baik, sehingga data balikan cepat kami peroleh,” tambahnya.

Gus Ipul menegaskan, seluruh upaya ini memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Data balikan ini sangat penting untuk diteruskan ke BPS guna verifikasi dan validasi lebih lanjut,” pungkasnya. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jutaan Warga AS Turun ke Jalan Protes Kebijakan Deportasi
20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan
Ancaman Nuklir Permanen: Kim Jong Un Pantau Uji Coba Mesin Rudal Berdaya Dorong 2.500 Kiloton
Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun
Update Arus Balik Lebaran 2026, 186 Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek
Membongkar Bias Gender dalam Studi Keamanan Global
Tantangan Ekonomi Perempuan dalam Ekonomi Gig
Membedah Ekofeminisme dan Krisis Ekologi Global

Berita Terkait

Minggu, 29 Maret 2026 - 20:00 WIB

Jutaan Warga AS Turun ke Jalan Protes Kebijakan Deportasi

Minggu, 29 Maret 2026 - 19:30 WIB

20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan

Minggu, 29 Maret 2026 - 18:30 WIB

Ancaman Nuklir Permanen: Kim Jong Un Pantau Uji Coba Mesin Rudal Berdaya Dorong 2.500 Kiloton

Minggu, 29 Maret 2026 - 18:00 WIB

Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun

Minggu, 29 Maret 2026 - 17:56 WIB

Update Arus Balik Lebaran 2026, 186 Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek

Berita Terbaru

Pemberontakan sipil di seluruh negeri. Gelombang ketiga aksi

INTERNASIONAL

Jutaan Warga AS Turun ke Jalan Protes Kebijakan Deportasi

Minggu, 29 Mar 2026 - 20:00 WIB

Sisi gelap perang energi. Sekitar 20.000 pelaut sipil kini terperangkap di kawasan Teluk, menghadapi kelangkaan pasokan dasar dan ancaman serangan udara saat operator kapal mulai mengabaikan hak-hak keselamatan mereka. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

20.000 Pelaut di Selat Hormuz Alami Krisis Pangan

Minggu, 29 Mar 2026 - 19:30 WIB

Ilustrasi, Modernisasi vs Tradisi. Kyoto mengkaji rencana pelonggaran batas tinggi bangunan dari 31 meter menjadi 60 meter guna menarik investasi, memicu perdebatan mengenai identitas visual ibu kota kuno Jepang tersebut. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Kyoto Pertimbangkan Bangun Gedung 60 Meter dekat Stasiun

Minggu, 29 Mar 2026 - 18:00 WIB