Perang Semikonduktor: Perebutan Minyak Baru Abad ke-21

Senin, 1 Desember 2025 - 09:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Lupakan minyak bumi, kini dunia berperang demi kepingan silikon kecil. Simak persaingan sengit AS dan China memperebutkan

Lupakan minyak bumi, kini dunia berperang demi kepingan silikon kecil. Simak persaingan sengit AS dan China memperebutkan "otak" teknologi masa depan. Dok: Istimewa.

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Selama abad ke-20, negara-negara rela berperang demi menguasai ladang minyak. Emas hitam itu menjadi roda penggerak ekonomi dan militer dunia. Namun, di abad ke-21 ini, definisi “minyak baru” telah berubah drastis.

Komoditas paling berharga itu kini berukuran lebih kecil dari kuku jari manusia. Benda itu adalah chip atau semikonduktor. Faktanya, hampir semua perangkat modern bergantung pada kepingan silikon ini.

Mulai dari iPhone di saku kita, mobil listrik di jalanan, hingga rudal presisi tinggi milik militer, semuanya membutuhkan chip canggih. Oleh karena itu, siapa yang menguasai rantai pasok semikonduktor, dialah yang akan memegang kendali atas masa depan dunia.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penguasa Kunci: TSMC dan ASML

Struktur industri ini sangat unik dan rapuh. Pasalnya, produksi chip tercanggih hanya bertumpu pada segelintir pemain utama.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) memegang mahkota sebagai raja manufaktur. Bayangkan, perusahaan ini memproduksi lebih dari 90 persen chip paling canggih di dunia. Dunia akan lumpuh seketika jika pabrik mereka di Taiwan berhenti beroperasi.

Baca Juga :  Pria Tewas Bersimbah Darah di Otista, Warga Panik, Polisi Buru Pelaku Sadis

Di sisi lain, ada ASML dari Belanda. Perusahaan ini memonopoli pembuatan mesin litografi EUV (Extreme Ultraviolet). Mesin seharga triliunan rupiah ini adalah satu-satunya alat yang bisa mencetak sirkuit super kecil pada wafer silikon. Tanpa restu ASML, tidak ada negara yang bisa membuat chip mutakhir.

Strategi AS: Teknologi sebagai Senjata

Amerika Serikat (AS) menyadari kerentanan posisi mereka. Meskipun banyak desain chip lahir di Silicon Valley, pabriknya berada di Asia. Lantas, Washington meluncurkan strategi agresif bernama CHIPS Act.

AS menggelontorkan subsidi miliaran dolar untuk menarik pabrik chip kembali ke tanah Amerika. Namun, langkah mereka tidak berhenti di situ. Mereka menjadikan teknologi sebagai senjata keamanan nasional.

AS memblokir akses China terhadap chip canggih dan peralatan pembuatannya. Tujuannya jelas, mereka ingin mencekik kemajuan militer dan kecerdasan buatan (AI) Beijing. AS memaksa sekutunya, termasuk Belanda dan Jepang, untuk ikut serta dalam embargo teknologi ini.

Baca Juga :  Viral! Minta Paksa Rp 100.000, Polisi Tangkap Juru Parkir Liar di Tanah Abang

Ambisi China Melawan Balik

China tentu tidak tinggal diam melihat leher teknologinya tercekik. Beijing merespons dengan investasi gila-gilaan. Mereka menanamkan modal triliunan yuan demi mencapai kemandirian semikonduktor.

Walaupun masih tertinggal dalam teknologi pembuatan chip paling ujung (cutting-edge), China menguasai pasar chip generasi lama (legacy chips). Chip jenis ini sangat vital untuk industri otomotif dan elektronik rumah tangga.

Akibatnya, China mencoba membangun rantai pasok alternatif yang bebas dari teknologi Amerika. Mereka merekrut talenta terbaik dan melakukan riset masif untuk mengejar ketertinggalan.

Pada akhirnya, persaingan ini membawa risiko besar bagi ekonomi global. Kita sedang menuju fragmentasi rantai pasok teknologi.

Dunia berpotensi terbelah menjadi dua blok ekosistem yang tidak saling terhubung: blok Barat pimpinan AS dan blok Timur pimpinan China. Imbasnya, inovasi akan melambat dan biaya produk teknologi akan melambung tinggi.

Globalisasi teknologi yang dulu menyatukan dunia kini mulai retak. Maka, bersiaplah menghadapi era baru di mana kepingan chip menjadi pemicu ketegangan geopolitik yang lebih panas daripada barel minyak.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prancis Melarang Panggilan Telemarketing Tanpa Izin Konsumen
Senat AS Konfirmasi Dr Erica Schwartz Sebagai Direktur CDC
Israel Gelar Serangan Susulan di Lebanon Selatan Saat Diplomasi
AS Periksa Akun Media Sosial Jurnalis Asing Pemohon Visa
AS Tetap Dorong Lisensi Rudal Patriot Ukraina
Presiden Lee Jae Myung Siaga Satu Sambut Puncak Gelombang
Iran dan Oman Sepakati Kontrol Selat Hormuz dalam Draf
Pemerintah Jepang Pangkas Pajak Konsumsi Makanan

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 12:17 WIB

Prancis Melarang Panggilan Telemarketing Tanpa Izin Konsumen

Jumat, 7 Agustus 2026 - 11:02 WIB

Senat AS Konfirmasi Dr Erica Schwartz Sebagai Direktur CDC

Jumat, 7 Agustus 2026 - 10:00 WIB

Israel Gelar Serangan Susulan di Lebanon Selatan Saat Diplomasi

Jumat, 7 Agustus 2026 - 09:00 WIB

AS Periksa Akun Media Sosial Jurnalis Asing Pemohon Visa

Jumat, 7 Agustus 2026 - 09:00 WIB

AS Tetap Dorong Lisensi Rudal Patriot Ukraina

Berita Terbaru

Pemerintah Prancis memberlakukan undang-undang baru yang melarang perusahaan melakukan panggilan telemarketing tanpa persetujuan awal konsumen. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Prancis Melarang Panggilan Telemarketing Tanpa Izin Konsumen

Jumat, 7 Agu 2026 - 12:17 WIB

Senat AS mengonfirmasi Dr Erica Schwartz sebagai Direktur CDC di tengah krisis internal lembaga. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Senat AS Konfirmasi Dr Erica Schwartz Sebagai Direktur CDC

Jumat, 7 Agu 2026 - 11:02 WIB

Militer Israel menggempur kembali kawasan Lebanon selatan di tengah berlangsungnya negosiasi diplomatik di Roma. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Israel Gelar Serangan Susulan di Lebanon Selatan Saat Diplomasi

Jumat, 7 Agu 2026 - 10:00 WIB

Departemen Luar Negeri AS memperketat pemeriksaan media sosial jurnalis asing demi memverifikasi kelayakan visa dan menjaga keamanan nasional. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

AS Periksa Akun Media Sosial Jurnalis Asing Pemohon Visa

Jumat, 7 Agu 2026 - 09:00 WIB

Amerika Serikat melanjutkan perundingan lisensi produksi rudal interceptor Patriot untuk Ukraina guna memperkuat pertahanan udara dari serangan Rusia. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

AS Tetap Dorong Lisensi Rudal Patriot Ukraina

Jumat, 7 Agu 2026 - 09:00 WIB