JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Iming-iming gaji puluhan juta rupiah, kontrak kerja ratusan juta, hingga janji kehidupan lebih baik di luar negeri ternyata dapat menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang.
Di balik tawaran menggiurkan itu, para korban justru menghadapi ancaman eksploitasi, penjeratan utang, bahkan kehilangan kontak dengan keluarga.
Polda Metro Jaya membongkar tujuh kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan beragam modus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Praktik tersebut mulai dari perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia, pengiriman pekerja migran ke Malaysia dan Slovakia, eksploitasi seksual anak, eksploitasi anak buah kapal (ABK), hingga perkawinan pesanan.
Dalam pengungkapan yang berlangsung sepanjang Maret hingga November 2026 itu, polisi menetapkan 19 orang sebagai tersangka dan menyelamatkan 30 korban.
Mereka terdiri atas 23 laki-laki, tiga perempuan dewasa, dan empat anak perempuan.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA-PPO) Polda Metro Jaya, Kombes Rita Wulandari Wibowo, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja sama Direktorat PPA-PPO dengan sejumlah polres jajaran.
“Kami di Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse PPA-PPO, mengungkap dua kasus. Kemudian ini merupakan pengembangan daripada kasus yang sudah diungkap di Polres Metro Jakarta Barat,” kata Rita dalam konferensi pers, Rabu (11/11/2026).
Dijanjikan Kontrak Rp400 Juta untuk Berangkat ke Rusia
Salah satu modus yang menjadi perhatian adalah perekrutan WNI untuk diberangkatkan ke Rusia.
Para korban dijanjikan uang kontrak sekitar Rp400 juta, gaji bulanan Rp40 juta hingga Rp50 juta, serta tunjangan anak masing-masing Rp3 juta.
Pelaku juga menawarkan berbagai fasilitas dengan dalih pekerjaan pengamanan perbatasan dan pembangunan fasilitas pertahanan.
Namun, janji tersebut diduga tidak sesuai dengan kenyataan. Rita mengungkapkan, hampir seluruh tawaran yang disampaikan perekrut tidak terpenuhi.
Sejumlah korban bahkan kehilangan kontak dengan keluarga, sementara ada yang dikabarkan meninggal dunia.
“Modus operandi di sini pelaku merekrut dan memberangkatkan warga negara Indonesia ke Rusia dengan iming-iming janji uang kontrak sekitar kalau dirupiahkan sekitar senilai Rp400 juta, kemudian gajinya Rp40-50 juta, kemudian ada tunjangan untuk anak, masing-masing senilai Rp3 juta,” ungkap Rita.
Fakta tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran kerja luar negeri yang menjanjikan penghasilan besar tanpa kejelasan perusahaan, kontrak, dan prosedur keberangkatan.
Pekerja Migran Dijanjikan Gaji Tinggi
Selain Rusia, polisi mengungkap dugaan pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia dan Slovakia.
Dalam kasus pengiriman ke Malaysia, pelaku menawarkan pekerjaan dengan bayaran tinggi. Mereka juga menjanjikan akan mengurus seluruh dokumen dan proses keberangkatan korban.
Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur mengungkap kasus penempatan pekerja migran ke Slovakia yang diduga tidak sesuai dengan perjanjian awal.
Modus seperti ini perlu diwaspadai karena calon pekerja dapat terjebak dalam pekerjaan berbeda dari kesepakatan semula.
Karena itu, masyarakat harus memastikan legalitas perusahaan penempatan, jenis pekerjaan, kontrak, dan dokumen keberangkatan sebelum menerima tawaran kerja di luar negeri.
Anak Dieksploitasi untuk Layanan Seksual
Modus lain yang memprihatinkan adalah eksploitasi seksual terhadap anak. Kasus tersebut diungkap Polres Metro Jakarta Utara.
Dalam perkara ini, korban diduga direkrut dengan kedok pekerjaan sebagai pemandu lagu atau *ladies companion* (LC). Namun, korban juga diarahkan untuk memberikan layanan seksual.
Rita menjelaskan, pelaku memperoleh keuntungan dari penyewaan kamar, penjualan minuman, serta pembayaran jasa pemandu lagu.
“Di sini pelaku memperoleh keuntungan dari sewa kamar, penjualan minuman, dan juga pembayaran pemandu sekitar kurang lebih Rp1-3 juta per hari,” ujarnya.
Eksploitasi anak merupakan persoalan serius karena dapat meninggalkan dampak fisik dan psikologis bagi korban. Anak yang menjadi korban membutuhkan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan, bukan stigma dari lingkungan sekitar.
Anak 14 Tahun Diduga Dijadikan Pengantin Pesanan
Kasus lain yang tak kalah memprihatinkan terungkap di wilayah hukum Polres Metro Depok. Polisi mengusut dugaan perdagangan anak dengan modus perkawinan pesanan.
Dalam perkara tersebut, pelaku diduga memanipulasi dokumen untuk mengubah usia korban yang masih di bawah umur agar tercatat sebagai orang dewasa.
Rita menjelaskan, korban merupakan anak perempuan berusia 14 tahun. Pelaku diduga berupaya membuat dokumen palsu melalui Kantor Imigrasi Kota Depok sebelum mengirim korban ke luar negeri sebagai pengantin pesanan.
Korban dijanjikan mahar sebesar Rp70 juta.
“Korban yang masih anak ini di bawah umur supaya tercatat dewasa, kemudian berupaya mengirimkan korban ke luar negeri sebagai pengantin pesanan dengan janji mahar sebesar Rp70 juta. Di sini korban adalah seorang anak perempuan, usianya 14 tahun,” jelas Rita.
Praktik tersebut menunjukkan bagaimana anak dapat menjadi sasaran perdagangan orang melalui manipulasi identitas dan dokumen.
Masyarakat perlu segera melaporkan jika menemukan dugaan pemalsuan usia, perekrutan anak, atau rencana perkawinan yang mencurigakan.
Eksploitasi ABK hingga Jeratan Utang
Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok juga membongkar dugaan eksploitasi anak buah kapal (ABK). Dalam modus ini, pelaku diduga memanfaatkan perekrutan melalui media sosial untuk menjaring calon pekerja.
Para korban kemudian ditempatkan di penampungan dan dibebani utang atau kasbon. Kondisi tersebut berpotensi membuat korban sulit meninggalkan pekerjaan maupun lingkungan yang mengeksploitasinya.
Selain Direktorat Reserse PPA-PPO Polda Metro Jaya, pengungkapan tujuh perkara ini melibatkan Polres Metro Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Timur, Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok, dan Polres Metro Depok.
Polisi Proses 19 Tersangka
Kombes Rita menegaskan, motif utama para pelaku dalam sejumlah perkara tersebut adalah faktor ekonomi, yakni mencari keuntungan dengan memanfaatkan orang lain.
Dari tujuh perkara yang diungkap, dua berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh kejaksaan. Satu perkara telah memasuki tahap I, sedangkan empat perkara lainnya masih dalam proses penyusunan berkas.
Pengungkapan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perdagangan orang tidak selalu diawali dengan penculikan atau kekerasan.
Tawaran pekerjaan bergaji tinggi, janji keberangkatan ke luar negeri, hingga perkawinan pesanan dapat menjadi modus untuk menjerat korban.
Masyarakat diimbau memeriksa legalitas perekrut dan perusahaan penempatan pekerja migran, tidak menyerahkan dokumen pribadi kepada pihak yang tidak jelas, serta segera melapor apabila menemukan indikasi eksploitasi.
Perlindungan korban juga harus menjadi prioritas. Sebab, selain proses hukum terhadap para tersangka, para korban membutuhkan pendampingan agar dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan secara aman. **
Editor : Hadwan
