Model Beijing: Kapitalisme Otoriter Penantang Demokrasi Liberal

Jumat, 7 November 2025 - 16:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Tiongkok membuktikan Anda bisa kaya tanpa demokrasi.

Ilustrasi, Tiongkok membuktikan Anda bisa kaya tanpa demokrasi. "Model Beijing" (kapitalisme otoriter) kini menantang langsung model demokrasi liberal yang dipimpin Barat. Dok: Istimewa.

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Selama setengah abad terakhir, dunia hidup di bawah satu asumsi dominan, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet. Asumsi itu adalah: jika sebuah negara ingin makmur, ia harus mengadopsi paket Demokrasi Liberal ala Barat. Kapitalisme dan demokrasi publik anggap sebagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.

Lalu, Tiongkok datang dan menghancurkan asumsi tersebut.

Dalam tiga dekade, Tiongkok bertransformasi dari negara agraris yang terisolasi menjadi raksasa ekonomi global. Mereka mengeluarkan ratusan juta orang dari kemiskinan dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, Tiongkok tidak menjadi lebih demokratis seiring kekayaannya bertambah, seperti yang Barat prediksi. Sebaliknya, Tiongkok justru menyempurnakan sistem kontrol politik otoriter satu partai.

Inilah fenomena yang paling mendefinisikan tatanan dunia saat ini: kebangkitan “Model Beijing”.

Beijing Consensus: Kapitalisme di Bawah Kendali

Para analis politik-ekonomi global menjuluki resep pembangunan Tiongkok ini sebagai “Beijing Consensus”. Ini adalah sebuah model hibrida. Model ini memadukan dua hal yang sebelumnya publik anggap bertentangan:

  1. Kapitalisme Pasar Agresif: Di satu sisi, Tiongkok merangkul elemen pasar bebas. Mereka mendorong manufaktur, perdagangan global, kompetisi internal, dan inovasi teknologi secara sangat agresif.
  2. Kontrol Politik Otoriter: Di sisi lain, semua aktivitas ekonomi ini berada di bawah kendali ketat Partai Komunis Tiongkok (PKT). Negara mengarahkan investasi besar-besaran (lewat BUMN raksasa) dan mengontrol sistem perbankan. Yang terpenting, mereka membungkam semua oposisi politik dan kebebasan sipil yang mengancam stabilitas.
Baca Juga :  Harga BBM vs Perang Iran: Trump Abaikan Lonjakan Harga demi Fokus Operasi Militer

Singkatnya: Anda boleh kaya, tapi jangan pernah menantang kekuasaan Partai.

Kontras dengan Washington Consensus

Model Beijing ini adalah antitesis sekaligus penantang langsung dari “Washington Consensus”.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Washington Consensus” adalah resep standar yang Barat (terutama AS, IMF, dan Bank Dunia) promosikan selama puluhan tahun kepada negara-negara berkembang. Resep ini selalu berupa satu paket: privatisasi aset negara, deregulasi pasar penuh, dan adopsi demokrasi liberal sebagai syarat pinjaman atau investasi.

Baca Juga :  Kutukan Sumber Daya: Mengapa Kaya Minyak Sering Berarti Rakyat Miskin?

Tiongkok membuktikan kepada dunia bahwa ada alternatif lain, terutama bagi negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Model Beijing menawarkan “jalan pintas”. Negara-negara bisa mencapai kemakmuran ekonomi tanpa harus repot dengan syarat demokrasi, HAM, atau kebebasan pers ala Barat.

Persaingan Dua Model Abad Ke-21

Inilah pertarungan geopolitik sesungguhnya di abad ke-21. Ini bukan lagi sekadar perang dagang tarif. Ini adalah pertarungan ideologi fundamental tentang cara terbaik mengelola sebuah negara.

Di satu sudut, ada model Kapitalisme Demokrasi (AS/Eropa). Model ini menjanjikan kebebasan individu, namun sering terlihat lambat dan terpecah belah. Di sudut lain, ada model Kapitalisme Otoriter (Tiongkok/Rusia). Model ini mengorbankan kebebasan, namun menawarkan ilusi efisiensi, stabilitas, dan pembangunan cepat.

Hasil akhir persaingan dua model ekonomi politik ini akan menentukan tatanan dunia yang akan kita tinggali.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mendorong Ecocide ke Dalam Statuta Roma dan Memburu Korporasi Perusak Alam
Mengapa Keadilan Iklim Adalah Isu Etika Paling Krusial Tahun 2026?
Sekuritisasi Perubahan Iklim: Ketika Kerusakan Alam Menjadi Ancaman Militer
Menakar Kritik Negara Selatan terhadap Standar Lingkungan Global
Membedah Geopolitik Sungai Lintas Batas di Abad ke-21
Mengapa Isu Perubahan Iklim Menjadi Alat Tawar Politik Baru?
Kematian Dunia Menurun, Namun Nigeria dan Kongo Catat Rekor Kelam
ICE Tahan Ibu dan Anak Autis Kanada Meski Dokumen Legal

Berita Terkait

Senin, 23 Maret 2026 - 15:11 WIB

Mendorong Ecocide ke Dalam Statuta Roma dan Memburu Korporasi Perusak Alam

Senin, 23 Maret 2026 - 14:22 WIB

Mengapa Keadilan Iklim Adalah Isu Etika Paling Krusial Tahun 2026?

Senin, 23 Maret 2026 - 13:23 WIB

Sekuritisasi Perubahan Iklim: Ketika Kerusakan Alam Menjadi Ancaman Militer

Senin, 23 Maret 2026 - 12:20 WIB

Menakar Kritik Negara Selatan terhadap Standar Lingkungan Global

Senin, 23 Maret 2026 - 11:12 WIB

Membedah Geopolitik Sungai Lintas Batas di Abad ke-21

Berita Terbaru

Lebih dari sekadar emisi. Perspektif Teori Kritis memandang krisis iklim sebagai manifestasi ketidakadilan sejarah, di mana negara berkembang menanggung beban bencana atas kemakmuran yang dinikmati negara maju. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Mengapa Keadilan Iklim Adalah Isu Etika Paling Krusial Tahun 2026?

Senin, 23 Mar 2026 - 14:22 WIB

Ilustrasi, Wajah baru kolonialisme? Perspektif Marxisme memandang agenda lingkungan global sebagai alat tawar negara maju (Utara) untuk menghambat industrialisasi dan memperpanjang ketergantungan negara berkembang (Selatan). Dok: Istimerwa.

INTERNASIONAL

Menakar Kritik Negara Selatan terhadap Standar Lingkungan Global

Senin, 23 Mar 2026 - 12:20 WIB

Perebutan urat nadi kehidupan. Geopolitik air kini menjadi medan tempur baru bagi negara-negara yang bersaing memperebutkan kedaulatan sumber daya di tengah ancaman kekeringan global 2026. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Membedah Geopolitik Sungai Lintas Batas di Abad ke-21

Senin, 23 Mar 2026 - 11:12 WIB