BMKG Peringatkan Banjir Rob Nasional November 2025, Daftar Daerah dan Jadwal Lengkap

Sabtu, 1 November 2025 - 09:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas BPBD DKI Jakarta memantau ketinggian pasang air laut di pesisir Jakarta Utara saat potensi banjir rob meningkat. (Posnews/Ist)

Petugas BPBD DKI Jakarta memantau ketinggian pasang air laut di pesisir Jakarta Utara saat potensi banjir rob meningkat. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Badan Metreologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan dini kepada masyarakat terkait banjir rob yang siap menghantam pesisir Indonesia sepanjang November 2025.

Air laut diprediksi naik drastis hingga puncaknya 4–12 November, memicu ancaman genangan di pelabuhan, kampung nelayan, tambak, hingga kawasan pesisir padat penduduk.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ancaman ini bukan main-main. Fase Perigee (Bulan berada paling dekat dengan Bumi) dipadu Bulan Purnama pada 5 November akan memicu pasang maksimum air laut di berbagai wilayah.

Direktur Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo menegaskan, fenomena ini bakal berdampak luas.

Baca Juga :  Prakiraan Cuaca Hari Ini, Jabodetabek Berawan dan Hujan Ringan-Sedang

β€œTinggi pasang meningkat dan berpotensi memicu banjir pesisir di banyak daerah. Masyarakat wajib waspada,” tegasnya, Sabtu (1/11/2025).

Daerah Rawan Rob November 2025Β 

Sumatera

  • Aceh β€” 4–10 Nov
  • Sumut β€” 2–10 Nov
  • Sumbar β€” 18–21 Nov
  • Kepri β€” 5–12 Nov
  • Bangka Belitung β€” 7–15 Nov
  • Lampung β€” Awal–Tengah Nov

Jawa & Bali

  • Jakarta β€” 3–12 Nov,
  • Banten β€” 4–11 Nov
  • Jawa Barat β€” 4–16 Nov
  • Jawa Tengah β€” 1–16 Nov
  • Jawa Timur β€” 1–15 Nov
  • Bali β€” 5–9 Nov
Baca Juga :  Gangguan di Terminal 1: Polisi Selidiki Tas Tak Bertuan di Bandara Perth

Kawasan Timur

  • NTB β€” 3–26 Nov (paling panjang)
  • Kaltara β€” 4–10 Nov
  • Kalsel β€” 1–30 Nov (sepanjang bulan)
  • Sulut β€” 4–7 Nov
  • Maluku β€” 2–13 Nov

BMKG menegaskan, rob bisa mengganggu aktivitas pelabuhan, bongkar muat kapal, tambak garam, perikanan darat, hingga rumah pesisir.

β€œSegera amankan barang penting, sesuaikan jadwal melaut, dan hindari area rawan genangan saat puncak pasang,” imbau BMKG.

Pemerintah daerah diminta siaga penuh, sementara warga pesisir diimbau tidak meremehkan gelombang pasang yang bisa datang tiba-tiba. (red)

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Revisi UU Polri, Pigai Dorong Kalangan Sipil Isi Jabatan Non-Operasional di Kepolisian
Sertifikat Hak Milik Kebun Harus Sinkron dengan RTRW
Bareskrim Polri Tahan Bripka Dedy, Kasus Pembeking Narkoba Gang Langgar Samarinda
Solusi Hukum dan Kebijakan Keterlanjutan Sawit
Respons Cepat Polairud Polda Metro, Lansia Sakit Dievakuasi ke Puskesmas Pulau Tidung
Panduan Mengurus STDB dan Perizinan Sawit Rakyat
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Jakarta dan Bekasi Berawan, Bogor Hujan Ringan
Mahasiswa Asal AS James Higginbotham Hilang

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 09:53 WIB

Revisi UU Polri, Pigai Dorong Kalangan Sipil Isi Jabatan Non-Operasional di Kepolisian

Sabtu, 6 Juni 2026 - 09:14 WIB

Sertifikat Hak Milik Kebun Harus Sinkron dengan RTRW

Sabtu, 6 Juni 2026 - 09:01 WIB

Bareskrim Polri Tahan Bripka Dedy, Kasus Pembeking Narkoba Gang Langgar Samarinda

Sabtu, 6 Juni 2026 - 08:07 WIB

Solusi Hukum dan Kebijakan Keterlanjutan Sawit

Sabtu, 6 Juni 2026 - 07:48 WIB

Respons Cepat Polairud Polda Metro, Lansia Sakit Dievakuasi ke Puskesmas Pulau Tidung

Berita Terbaru

Penyelarasan tata ruang hulu sawit. Pentingnya memastikan Sertifikat Hak Milik (SHM) kebun sawit selaras dengan peta RTRW daerah guna mencegah sanksi hukum dan pembatalan hak atas tanah. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Sertifikat Hak Milik Kebun Harus Sinkron dengan RTRW

Sabtu, 6 Jun 2026 - 09:14 WIB

Resolusi tumpang tindih lahan sawit. Pemerintah menerapkan skema penyelesaian hukum keterlanjutan kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan demi kepastian investasi hulu. Dok: Istimewa.

NASIONAL

Solusi Hukum dan Kebijakan Keterlanjutan Sawit

Sabtu, 6 Jun 2026 - 08:07 WIB