JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Penyidikan kasus dugaan makar yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus berkembang.
Kali ini, Bareskrim Polri menggeledah enam lokasi rumah di wilayah Bogor, Jawa Barat, dan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten.
Penggeledahan yang berlangsung sejak Kamis (19/11/2026) malam tersebut menyasar sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Brigjen Pol Muhammad Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanudin.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu rumah di Bogor bahkan diduga pernah digunakan sebagai posko oleh salah satu pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan kegiatan penggeledahan tersebut.
Menurut dia, penyidik masih mengumpulkan bukti untuk mendalami dugaan tindak pidana makar.
“Sejak Kamis malam, tim penyidik Direktorat Tipidum terus melakukan penggeledahan terkait tindak pidana makar di lima lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah Bogor dan satu lokasi di Curug, Tangerang,” ujar Susatyo kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Susatyo juga mengonfirmasi bahwa inisial TK merujuk pada Brigjen Pol Muhammad Tedjo Kusumo, sedangkan IM merupakan Kombes Pol Iman Imanudin.
Dia mengungkapkan salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi Kombes Iman. Namun, penyidik belum membeberkan secara terperinci aktivitas yang diduga berlangsung di lokasi tersebut.
“Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi KBP IM,” katanya.
Penggeledahan Masih Berlangsung
Hingga Jumat (20/11/2026), penyidik masih melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi. Karena itu, Bareskrim belum mengumumkan barang bukti maupun temuan yang diperoleh dari penggeledahan tersebut.
Susatyo memastikan kepolisian akan menyampaikan hasil kegiatan itu melalui konferensi pers setelah seluruh rangkaian penggeledahan selesai.
“Kegiatan saat ini masih berlangsung. Untuk hasil penggeledahan akan disampaikan saat presscon,” tuturnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan untuk menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pihak serta mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam perkara tersebut.
Ekspose Bersama Kejagung Ditunda Pekan Depan
Di tengah penggeledahan tersebut, Bareskrim Polri juga menunda agenda ekspose atau pemaparan perkembangan perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung).
Semula, ekspose yang melibatkan jaksa penuntut umum (JPU) itu dijadwalkan berlangsung Jumat (20/11/2026).
Namun, penyidik memutuskan menggeser agenda tersebut hingga pekan depan karena masih melakukan pengembangan di Bogor dan Tangerang.
“Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan,” kata Susatyo.
Dia menjelaskan penyidik membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penggeledahan lanjutan sebelum memaparkan perkembangan perkara kepada jaksa.
“Karena saat ini tim penyidik Tipidum masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang,” jelasnya.
Meski demikian, Susatyo belum memastikan tanggal pelaksanaan ekspose tersebut.
Berawal dari Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden
Kasus dugaan makar ini berkaitan dengan penyidikan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh lainnya.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka terdiri atas mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Sementara itu, penyidikan dugaan makar ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Penyidik sebelumnya telah memeriksa 59 saksi, termasuk para tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Bareskrim juga telah melakukan penggeledahan di sebuah rumah kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi Santoso.
Hingga perkembangan terakhir yang disampaikan pada 20 November 2026, penyidikan dugaan makar masih berjalan dan belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri dan menyangkut dugaan tindak pidana terhadap Presiden.
Namun, seluruh dugaan keterlibatan pihak-pihak yang diperiksa tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. **
Editor : Hadwan












