Tirai Besi Digital: Rusia Blokir WhatsApp dan Paksa Migrasi

Jumat, 13 Februari 2026 - 18:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kontrol total ruang siber. Moskow resmi memblokir WhatsApp dan membatasi Telegram guna memaksa warga menggunakan aplikasi domestik

Kontrol total ruang siber. Moskow resmi memblokir WhatsApp dan membatasi Telegram guna memaksa warga menggunakan aplikasi domestik "Max" yang diduga menjadi alat pengawasan negara. Dok: Istimewa.

MOSKOW, POSNEWS.CO.ID – Rusia mengambil langkah drastis dalam memperketat kontrol internet di wilayahnya. Pada Kamis, pemerintah mengumumkan pemblokiran penuh terhadap WhatsApp karena platform tersebut menolak permintaan akses data dari penegak hukum.

Keputusan ini muncul hanya selang beberapa hari setelah regulator internet Rusia membatasi akses ke Telegram. Oleh karena itu, kritikus menilai tindakan ini sebagai bagian dari kampanye besar Moskow untuk memantau aktivitas daring warganya secara lebih mudah.

WhatsApp dan Telegram di Bawah Tekanan

WhatsApp merupakan layanan pesan paling populer di Rusia dengan lebih dari 100 juta pengguna. Namun demikian, ketegangan dengan pemiliknya, Meta, telah meningkat sejak tahun lalu. Pemerintah Rusia menuduh platform ini memfasilitasi aktivitas kriminal dan terorisme.

Di sisi lain, Telegram tetap menjadi saluran utama bagi komunikasi militer dan pernyataan resmi Kremlin. Meskipun demikian, otoritas kini mulai memperlambat akses ke aplikasi buatan Pavel Durov tersebut. Durov sendiri menyebut tindakan ini sebagai upaya paksa untuk menggiring warga menuju aplikasi yang dikendalikan negara demi sensor politik.

Baca Juga :  Puluhan Negara Dukung Latihan Militer China di Taiwan

Ambisi “Max” Sebagai Super-App Domestik

Rusia kini mempromosikan aplikasi “Max” sebagai solusi pengganti. Raksasa media sosial VK merilis aplikasi ini tahun lalu dengan ambisi meniru kesuksesan WeChat di Tiongkok. Bahkan, pemerintah mewajibkan produsen untuk memasang aplikasi Max pada semua ponsel dan tablet baru sejak September lalu.

Aplikasi Max menawarkan berbagai layanan, mulai dari pesan singkat hingga pemesanan makanan dan layanan pemerintah. Tentu saja, popularitasnya meningkat tajam dengan klaim 75 juta pengguna pada akhir Desember. Namun, banyak warga mengaku terpaksa mengunduh aplikasi ini karena instruksi langsung dari tempat mereka bekerja.

Baca Juga :  Polda Metro Jaya Turunkan 2.511 Personel Amankan Reuni Akbar 212 di Monas

Risiko Pengawasan dan Ketiadaan Enkripsi

Para ahli keamanan siber menyoroti perbedaan teknis yang sangat krusial pada aplikasi Max. Berbeda dengan WhatsApp, Max tampaknya tidak menerapkan enkripsi ujung-ke-ujung. Akibatnya, negara dapat memantau dan menyimpan pesan yang dikirim oleh pengguna tanpa hambatan teknis.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sarkis Darbinyan dari LSM Roskomsvoboda menyatakan bahwa migrasi ini menciptakan “vakum informasi”. Selain itu, pemerintah dapat dengan mudah membatasi informasi yang mereka anggap tidak layak konsumsi oleh publik. Pada akhirnya, warga Rusia kini terjepit antara kebutuhan komunikasi dan hilangnya ruang privasi digital di tengah konflik yang masih berlangsung di Ukraina.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

AS Terima 5.000 Pengungsi Afrikaner Kulit Putih di Tahun 2026
JD Vance Bela Viktor Orban dan Kecam Ancaman Zelenskyy
Prahara di Levent: Turki Tangkap 198 Simpatisan IS Pasca-Serangan Konsulat Israel
Perancis Siaga Perang: Stok Drone Peledak Naik 400% untuk Hadapi Agresi Rusia
Trump Ancam Tarif 50% bagi Negara Pemasok Senjata ke Iran
Hanya Tiga Kapal Berani Lintasi Selat Hormuz Pasca-Gencatan Senjata
Israel Bangun dan Putuskan Jalur Utama Lebanon Selatan
Doktrin Perang Abadi: Israel Bangun Zona Penyangga di Lebanon, Gaza, dan Suriah

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 15:22 WIB

AS Terima 5.000 Pengungsi Afrikaner Kulit Putih di Tahun 2026

Jumat, 10 April 2026 - 14:14 WIB

JD Vance Bela Viktor Orban dan Kecam Ancaman Zelenskyy

Jumat, 10 April 2026 - 14:08 WIB

Prahara di Levent: Turki Tangkap 198 Simpatisan IS Pasca-Serangan Konsulat Israel

Jumat, 10 April 2026 - 12:05 WIB

Perancis Siaga Perang: Stok Drone Peledak Naik 400% untuk Hadapi Agresi Rusia

Jumat, 10 April 2026 - 11:02 WIB

Trump Ancam Tarif 50% bagi Negara Pemasok Senjata ke Iran

Berita Terbaru

Pengecualian di tengah pembatasan. Administrasi Donald Trump memberikan status pengungsi kepada hampir 5.000 warga Afrikaner kulit putih asal Afrika Selatan, memicu ketegangan diplomatik dengan pemerintah Pretoria. Dok: AFP.

INTERNASIONAL

AS Terima 5.000 Pengungsi Afrikaner Kulit Putih di Tahun 2026

Jumat, 10 Apr 2026 - 15:22 WIB

Konfrontasi di jantung Eropa. Wakil Presiden AS JD Vance menyebut komentar Presiden Zelenskyy sebagai

INTERNASIONAL

JD Vance Bela Viktor Orban dan Kecam Ancaman Zelenskyy

Jumat, 10 Apr 2026 - 14:14 WIB

Tekanan ekonomi maksimum. Presiden Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif 50 persen tanpa pengecualian terhadap negara mana pun yang memasok senjata ke Iran, hanya beberapa jam setelah menyepakati gencatan senjata di Timur Tengah. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Trump Ancam Tarif 50% bagi Negara Pemasok Senjata ke Iran

Jumat, 10 Apr 2026 - 11:02 WIB