Prabowo: Hukum Tak Boleh Jadi Alat Serang Lawan Politik, Siap Gunakan Abolisi-Amnesti

Jumat, 13 Februari 2026 - 20:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato tegas soal penegakan hukum dalam acara Economic Outlook 2026 di Jakarta. (Posnews/Setpres)

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato tegas soal penegakan hukum dalam acara Economic Outlook 2026 di Jakarta. (Posnews/Setpres)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto langsung menarik perhatian publik ketika ia menegaskan komitmennya menegakkan hukum secara adil, tegas, dan tanpa tebang pilih.

Ia juga secara terbuka melarang siapa pun menggunakan hukum sebagai senjata untuk menyerang lawan politik.

Prabowo menyampaikan sikap tegas itu di hadapan para tokoh ekonomi dan pejabat negara dalam forum Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pidatonya, ia secara lugas meminta seluruh aparat mematuhi prinsip keadilan dan menjauhi praktik penyalahgunaan kewenangan.

β€œKita harus tegakkan hukum dengan baik. Tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai untuk mengerjain lawan politik,” tegas Prabowo.

Baca Juga :  GPIB Gelar Sosialisasi Pendidikan dan Galang Donasi untuk Pelajar Penyintas Bencana Sumatera

Lebih jauh, Prabowo menyatakan siap menggunakan kewenangan konstitusionalnya, termasuk memberikan abolisi maupun amnesti, jika ia menemukan ketidakadilan dalam proses hukum.

Ia menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah tegas demi menjaga marwah keadilan.

Selain itu, ia menuntut pengadilan menerapkan standar pembuktian tinggi, yakni beyond a reasonable doubt, sebelum menjatuhkan vonis.

Dengan demikian, hakim tidak boleh menyisakan keraguan sedikit pun dalam setiap putusan.

Prabowo kemudian menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi fondasi utama stabilitas nasional. Ia meyakini Indonesia tidak akan mencapai kemajuan berkelanjutan tanpa sistem hukum yang adil dan transparan.

Baca Juga :  Satu Tahun Trump: Guncangan Global, Doktrin Donroe, dan Ambisi Menguasai Greenland

β€œSaya ingin ada rule of law di Indonesia. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat,” ujarnya, yang kembali disambut tepuk tangan hadirin.

Di akhir pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa sejarah membuktikan negara hanya bisa berhasil jika pemerintahannya bersih, adil, dan berintegritas.

Karena itu, ia berkomitmen memastikan hukum benar-benar menjadi alat perlindungan rakyat, bukan alat tekanan politik. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Brankas Besar Diduga Berisi Ekstasi di Klub Malam HH Club Planet Batam
Bareskrim Segel HH Club Planet 3.0 Batam, 32 Orang Diamankan – Diduga Sarang Narkoba
MUI Larang Peserta Karnaval 17 Agustus Pakai Busana Lawan Jenis
BNN Ungkap Bahaya Ketamin dalam Vape, Modus Baru Jaringan Narkoba Internasional
Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin Digagalkan di Bintan, 8 ABK Ditangkap
Bareskrim Sita Aset Rp425 Miliar dalam Kasus PT Dana Syariah Indonesia
Kasus TPPU Febrie Adriansyah, Kejagung Telusuri Keterkaitan 7 Perusahaan
KemenHAM Tegaskan Pasien BPJS Berhak Dapat Layanan Kesehatan Setara

Berita Terkait

Senin, 10 Agustus 2026 - 12:23 WIB

Brankas Besar Diduga Berisi Ekstasi di Klub Malam HH Club Planet Batam

Senin, 10 Agustus 2026 - 11:52 WIB

Bareskrim Segel HH Club Planet 3.0 Batam, 32 Orang Diamankan – Diduga Sarang Narkoba

Senin, 10 Agustus 2026 - 10:22 WIB

MUI Larang Peserta Karnaval 17 Agustus Pakai Busana Lawan Jenis

Senin, 10 Agustus 2026 - 07:58 WIB

BNN Ungkap Bahaya Ketamin dalam Vape, Modus Baru Jaringan Narkoba Internasional

Minggu, 9 Agustus 2026 - 06:31 WIB

Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin Digagalkan di Bintan, 8 ABK Ditangkap

Berita Terbaru