Prabowo: Hukum Tak Boleh Jadi Alat Serang Lawan Politik, Siap Gunakan Abolisi-Amnesti

Jumat, 13 Februari 2026 - 20:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato tegas soal penegakan hukum dalam acara Economic Outlook 2026 di Jakarta. (Posnews/Setpres)

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato tegas soal penegakan hukum dalam acara Economic Outlook 2026 di Jakarta. (Posnews/Setpres)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto langsung menarik perhatian publik ketika ia menegaskan komitmennya menegakkan hukum secara adil, tegas, dan tanpa tebang pilih.

Ia juga secara terbuka melarang siapa pun menggunakan hukum sebagai senjata untuk menyerang lawan politik.

Prabowo menyampaikan sikap tegas itu di hadapan para tokoh ekonomi dan pejabat negara dalam forum Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pidatonya, ia secara lugas meminta seluruh aparat mematuhi prinsip keadilan dan menjauhi praktik penyalahgunaan kewenangan.

“Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai untuk mengerjain lawan politik,” tegas Prabowo.

Baca Juga :  Kejagung Buka Suara soal Penggeledahan Polri, Tegaskan Hormati Proses Hukum

Lebih jauh, Prabowo menyatakan siap menggunakan kewenangan konstitusionalnya, termasuk memberikan abolisi maupun amnesti, jika ia menemukan ketidakadilan dalam proses hukum.

Ia menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah tegas demi menjaga marwah keadilan.

Selain itu, ia menuntut pengadilan menerapkan standar pembuktian tinggi, yakni beyond a reasonable doubt, sebelum menjatuhkan vonis.

Dengan demikian, hakim tidak boleh menyisakan keraguan sedikit pun dalam setiap putusan.

Prabowo kemudian menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi fondasi utama stabilitas nasional. Ia meyakini Indonesia tidak akan mencapai kemajuan berkelanjutan tanpa sistem hukum yang adil dan transparan.

Baca Juga :  Saiful Mujani Tantang Balas Opini, Bukan Lapor Polisi - Polemik Seruan ‘Jatuhkan Prabowo’

“Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat,” ujarnya, yang kembali disambut tepuk tangan hadirin.

Di akhir pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa sejarah membuktikan negara hanya bisa berhasil jika pemerintahannya bersih, adil, dan berintegritas.

Karena itu, ia berkomitmen memastikan hukum benar-benar menjadi alat perlindungan rakyat, bukan alat tekanan politik. (red)

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk
6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko
Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya
Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor
KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa
BNPB Catat Banjir di 8 Daerah, Cuaca Ekstrem Tewaskan Satu Orang

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:27 WIB

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk

Jumat, 20 November 2026 - 17:18 WIB

6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko

Jumat, 20 November 2026 - 06:13 WIB

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya

Kamis, 19 November 2026 - 19:48 WIB

Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi

Berita Terbaru

Negosiator perundingan iklim PBB COP31 di Antalya, Turki menambah waktu diskusi sehari tanpa kepastian rencana pemangkasan bahan bakar fosil. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

COP31 Di Turki Tambah Waktu Demi Kesepakatan Iklim

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:39 WIB

 Perundingan PBB di Jenewa soal senjata otonom berakhir dengan janji diskusi lanjutan dalam 2 tahun tanpa aturan hukum mengikat. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Perundingan PBB Soal Senjata Otonom Berakhir

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:00 WIB