Pemerintahan Trump Dikecam Terkait Penanganan Epstein

Kamis, 12 November 2026 - 10:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Komite Pengawasan DPR AS mengritik penanganan berkas Jeffrey Epstein oleh pemerintahan Donald Trump dan Departemen Kehakiman. Dok: Istimewa.

Komite Pengawasan DPR AS mengritik penanganan berkas Jeffrey Epstein oleh pemerintahan Donald Trump dan Departemen Kehakiman. Dok: Istimewa.

POSNEWS.CO.ID, WASHINGTON – Komite Pengawasan DPR Amerika Serikat mengecam pemerintahan Presiden Donald Trump pada Selasa.

Komite memublikasikan laporan tebal berisi 137 halaman mengenai penanganan kasus Jeffrey Epstein.

Laporan tersebut mengritik Departemen Kehakiman karena gagal menjalankan Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, kegagalan merilis dokumen secara transparan memicu sorotan tajam dari publik.

Kegagalan Transparansi Dan Perlindungan Korban

Pemerintah membiarkan keterlambatan jadwal publikasi berkas kejahatan seksual Epstein.

Petugas gagal melindungi identitas rahasia dari hampir 100 korban kejahatan seksual.

Bahkan, Departemen Kehakiman menyembunyikan nama beberapa pihak yang mendanai kejahatan tersebut.

Baca Juga :  Fed Tahan Suku Bunga: Jerome Powell Waspadai Inflasi Energi Akibat Perang Iran

Departemen memublikasikan lebih dari 3 juta halaman dokumen beserta 2.000 video.

Pejabat juga membagikan 180.000 foto kepada publik selama bulan Desember dan Januari.

Penanganan berkas tersebut memicu pemecatan Jaksa Agung Pam Bondi pada April.

Dampak Politik Dan Rekam Jejak Hukum

Isu berkas Epstein muncul dalam lebih dari 350 iklan kampanye pemilu sela 3 November.

Namun demikian, laporan menyatakan Donald Trump tidak terlibat langsung dalam skandal Epstein.

Laporan mengritik keputusan Alexander Acosta yang memberi hukuman ringan 18 bulan penjara pada masa lalu.

Baca Juga :  Bapak Ilmu Pengetahuan Modern? Kontribusi Positivisme terhadap Metode Ilmiah

Acosta mengizinkan Epstein meninggalkan penjara selama 12 jam per hari.

Meskipun demikian, kejahatan Epstein terus berlanjut hingga polisi menangkapnya kembali.

Pernyataan Komite Dan Penutup

Ketua Komite James Comer menegaskan bahwa pemerintah federasi telah gagal melindungi para korban.

Epstein meninggal di penjara pada 2019 sebelum menjalani persidangan penuh.

Ghislaine Maxwell menerima hukuman 20 tahun penjara pada 2021 atas kejahatan perdagangan anak.

Oleh karena itu, Kongres menuntut pertanggungjawaban penuh atas penanganan berkas perkara ini.

Dengan demikian, komite akan terus mengawasi proses transparansi dokumen hukum tersebut.

Penulis : Ahmad Haris Kurnia

Editor : Ahmad Haris Kurnia

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Partai Republik Memilih Jim Jordan Sebagai Pemimpin Oposisi
Menhan AS Pete Hegseth Mengecam Upaya Pemakzulan
Badan Siber Inggris Peringatkan Serangan Siber Berbasis AI
AS Mengizinkan Kelanjutan Pembangunan Tembok Texas
Komedian Russell Brand Dijatuhi Hukuman Penjara
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Mengulas Arah Kebijakan
Thomas Massie Mengajukan Pemakzulan Menhan Pete Hegseth
Demokrat Berjanji Batasi Kebijakan Trump Pasca Kemenangan

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 10:00 WIB

Pemerintahan Trump Dikecam Terkait Penanganan Epstein

Kamis, 12 November 2026 - 08:58 WIB

Partai Republik Memilih Jim Jordan Sebagai Pemimpin Oposisi

Kamis, 12 November 2026 - 07:57 WIB

Menhan AS Pete Hegseth Mengecam Upaya Pemakzulan

Kamis, 12 November 2026 - 05:50 WIB

Badan Siber Inggris Peringatkan Serangan Siber Berbasis AI

Rabu, 11 November 2026 - 08:47 WIB

AS Mengizinkan Kelanjutan Pembangunan Tembok Texas

Berita Terbaru

Komite Pengawasan DPR AS mengritik penanganan berkas Jeffrey Epstein oleh pemerintahan Donald Trump dan Departemen Kehakiman. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Pemerintahan Trump Dikecam Terkait Penanganan Epstein

Kamis, 12 Nov 2026 - 10:00 WIB

Partai Republik memilih Jim Jordan sebagai pemimpin oposisi di DPR AS untuk mengawal kebijakan Donald Trump dari tekanan Partai Demokrat. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Partai Republik Memilih Jim Jordan Sebagai Pemimpin Oposisi

Kamis, 12 Nov 2026 - 08:58 WIB