JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Media sosial yang semestinya memudahkan komunikasi justru dimanfaatkan sekelompok orang untuk menawarkan dokumen palsu.
Melalui iklan Facebook, sindikat di kawasan Koja, Jakarta Utara, diduga memasarkan SIM, KTP, hingga ijazah tanpa melalui prosedur resmi.
Praktik ilegal tersebut akhirnya terbongkar setelah polisi menyelidiki laporan aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di Kampung Mangga, Jalan Syawal Raya, Gang Buntu II, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota Opsnal Polsek Koja yang dipimpin Ipda Ruswandi menggerebek rumah itu pada Minggu (8/11/2026) sekitar pukul 00.10 WIB. Petugas menemukan lima orang yang diduga menjalankan usaha pembuatan dokumen palsu.
Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto mengungkapkan, para pelaku menawarkan jasa tersebut melalui iklan Facebook yang terhubung dengan WhatsApp Business.
“Melalui iklan di FB,” kata Andry, Selasa (10/11/2026).
Pesanan Datang dari Luar Jakarta
Bisnis ilegal itu diduga telah berjalan sekitar dua hingga empat bulan. Pelanggan memesan dokumen melalui media sosial, kemudian mentransfer uang ke rekening para tersangka.
Menurut Andry, pemesan tidak hanya berasal dari Jakarta. Sejumlah pelanggan disebut datang dari luar daerah, bahkan luar pulau.
“Kliennya dari para pemesan melalui FB dan rata-rata dari luar pulau dan luar wilayah Jakarta,” ujarnya.
Sindikat tersebut menawarkan tarif berdasarkan jenis dokumen. SIM C dipatok Rp300 ribu, SIM A Rp600 ribu, SIM B1 Umum Rp1,1 juta, dan SIM B2 Umum Rp1,4 juta.
Sementara itu, KTP ditawarkan Rp200 ribu. Untuk ijazah, tarifnya berkisar Rp400 ribu hingga Rp900 ribu, tergantung jenjang pendidikan. Rinciannya, ijazah SD Rp400 ribu, SMP Rp600 ribu, SMK Rp700 ribu, dan SMA Rp900 ribu.
Andry menyebut para tersangka mengaku melakukan kegiatan tersebut karena tidak memiliki pekerjaan dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Produksi Dokumen Menggunakan Komputer dan Mesin Pres
Dalam menjalankan aksinya, empat tersangka berinisial RK, FFD, R, dan SS bertugas mencari pelanggan, mengedit, sekaligus mencetak dokumen pesanan.
Mereka menggunakan aplikasi PicsArt untuk mengolah desain SIM atau KTP. Setelah itu, hasil edit dicetak menggunakan komputer dan printer dengan kertas khusus atau overlay.
Cetakan tersebut kemudian ditempelkan pada bahan PVC, dipotong menggunakan alat pemotong kartu, lalu dipres agar menyerupai dokumen asli.
Setelah proses produksi selesai, tersangka YPW bertugas mengirimkan paket kepada pemesan melalui jasa ekspedisi J&T.
Polisi mengungkap, tersangka RK menyediakan rumah yang digunakan sebagai tempat produksi.
Sementara itu, Nanang yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO) diduga memasok komputer, mesin pres, dan alat pemotong kartu sekaligus mengajari para tersangka membuat dokumen palsu.
Lima Tersangka Ditangkap, Nanang Diburu
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan enam orang sebagai tersangka.
Lima orang telah ditangkap, yakni Rossy Kurniawan alias RK, Farhandhito Fauzrial Driantama alias FFD, Royadi alias R, Sandi Syahputra alias SS, dan Yustinus Putut Wizanarko alias YPW.
Sementara itu, Nanang masih diburu polisi karena diduga berperan menyediakan peralatan produksi dan mengajari para tersangka membuat SIM serta KTP palsu.
Dari lokasi penggerebekan, petugas menyita 129 SIM dan 12 KTP yang diduga palsu.
Polisi juga mengamankan delapan telepon genggam, satu unit CPU merek Acer, dua printer Epson, satu keyboard, dua alat pemotong kartu, dan satu mesin laminating kartu.
Barang bukti lainnya berupa dua mouse, delapan botol tinta printer, satu rim bahan PVC, serta tujuh paket SIM atau KTP.
Total terdapat 141 dokumen yang diduga palsu dalam barang bukti sitaan polisi. Angka tersebut merupakan jumlah dokumen yang ditemukan petugas di lokasi penggerebekan.
Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara
Polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 96 atau Pasal 96A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan/atau Pasal 391 ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Atas dugaan perbuatan tersebut, mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak tergiur tawaran pembuatan SIM, KTP, maupun ijazah melalui jalur tidak resmi.
Dokumen yang diperoleh tanpa prosedur dan kewenangan sah berisiko menimbulkan persoalan hukum.
Masyarakat sebaiknya mengurus dokumen kependudukan dan surat izin melalui instansi berwenang agar keabsahannya terjamin. **
Editor : Hadwan
