JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Persada 212 menyatakan tidak akan berhenti menyuarakan tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Organisasi alumni Gerakan 212 itu bahkan menyiapkan aksi unjuk rasa berjilid-jilid dengan target mengerahkan massa dalam jumlah besar.
Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (Persada 212), Ahmad Shabri Lubis, menyampaikan sikap tersebut dalam konsolidasi bersama 90 elemen umat dan nasionalis di Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan itu, mereka membahas dua hal utama, yakni desakan pemakzulan Gibran dan pengawalan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ahmad Shabri menegaskan, pihaknya siap menggelar aksi berulang kali untuk mendorong DPR RI menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Di sisi lain, ia menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo untuk melakukan pembenahan di lingkungan pemerintahan.
“Kami bersepakat untuk siap melaksanakan aksi berjilid-jilid dan aksi juta-jutaan manusia untuk memakzulkan Gibran, dan mendukung pemerintah Prabowo agar berani untuk bersih-bersih daripada seluruh pengaruh dan jaringan Solo,” ujar Ahmad Shabri.
Ia menambahkan, dukungan terhadap Prabowo juga berkaitan dengan harapan agar pemerintah menertibkan pengaruh maupun pejabat yang dinilai tidak bertanggung jawab.
“Oleh karena itu, kita saat sekarang ini mendukung dua-duanya semua, mendukung Presiden Prabowo untuk bersih-bersih daripada pengaruh-pengaruh ataupun juga pejabat-pejabat,” katanya.
Desak DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Tak hanya menyiapkan aksi massa, Persada 212 juga mendorong DPR RI segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait tuntutan pemakzulan Gibran.
Ahmad Shabri mengaitkan desakan tersebut dengan dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurut dia, DPR perlu mengambil langkah selanjutnya sesuai kewenangannya.
“Aksi-aksinya insyaallah taala kita akan laksanakan mendesak DPR RI untuk segera, sesegera mungkin mengeluarkan hak berpendapatnya. Karena MK sudah menyampaikan keputusannya, MA juga demikian, tinggal DPR,” tegasnya.
Meski begitu, pernyataan tersebut merupakan sikap politik Persada 212. Proses pemakzulan wakil presiden tidak dapat berlangsung hanya melalui desakan aksi massa, tetapi harus mengikuti tahapan dan ketentuan konstitusi.
Siapkan Ijtima Ulama dan Reuni Akbar 212
Untuk memperkuat gerakan, Persada 212 berencana menggelar konsolidasi lanjutan melalui Ijtima Ulama. Ahmad Shabri juga mengajak masyarakat dari berbagai daerah menghadiri Reuni Akbar 212 di Jakarta pada awal Desember 2026.
Agenda tersebut sekaligus menjadi momentum mengenang satu dekade gerakan 212. Ia berharap reuni itu dapat menjadi ajang konsolidasi untuk menyuarakan tuntutan mereka.
“Berikutnya insyaallah kami akan melaksanakan Ijtima Ulama dan berikutnya insyaallah taala aksi reuni 212 di Jakarta ini kita mengenang adalah aksi sudah 10 tahun. Kita hari ini 212 tahun 2026 adalah 10 tahun daripada reuni 212. Kita akan mengenang dan berjihad bersama-sama menyelamatkan negara ini seperti 10 tahun yang lalu,” pungkasnya.
Gibran Pilih Perjuangkan Dokumen Pendidikan di PTUN
Di tengah munculnya desakan pemakzulan, Gibran menyatakan tidak ingin polemik mengenai dokumen pendidikannya terus berlarut-larut.
Meski sebelumnya menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan wakil presiden, Gibran menegaskan akan memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan tersebut melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran menyampaikan hal itu setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi. Ia mengaku mendapat sejumlah masukan dari Prabowo, termasuk saran agar tetap menempuh proses hukum.
“Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN,” ujar Gibran kepada wartawan.
Perkembangan ini menempatkan tuntutan politik Persada 212 dan langkah hukum Gibran pada jalur yang berbeda.
Publik kini menanti tindak lanjut lembaga negara terhadap berbagai persoalan tersebut, sementara setiap proses harus berjalan sesuai aturan hukum dan konstitusi. **
Editor : Hadwan
