JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak perlu kembali membawa polemik dokumen pendidikannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai langkah tersebut tidak akan membawa hasil jika menggunakan objek dan materi perkara yang sama.
Menurut Yusril, sengketa administrasi mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran telah diputus Mahkamah Agung (MA). Karena itu, putusan tersebut harus dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Enggak ada, enggak ada. Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan,” kata Yusril kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril juga menyoroti kedudukan hukum Gibran dalam perkara yang diajukan Subhan. Menurut dia, Gibran tidak dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut karena tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi.
“Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan. Yang diajukan oleh Mercy sama Denny Indrayana, betul, beliau tergugat intervensi. Tergugat intervensi bisa banding, bisa PK, bisa kasasi, bisa PK. Tapi kalau tidak pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.
Yusril kembali menegaskan, mengajukan perkara baru dengan substansi yang sama tidak akan mengubah hasil putusan MA.
“Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” tegasnya.
Dia menambahkan, pembuktian dokumen melalui jalur hukum harus berlangsung dalam forum persidangan.
Sementara itu, apabila ingin memberikan penjelasan kepada masyarakat di luar pengadilan, Gibran dapat memanfaatkan media sosial.
“Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja,” katanya.
MA Batalkan Surat Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran
Polemik dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan dalam perkara tata usaha negara.
Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Putusan tersebut diketok pada 30 Oktober 2026 dan menjadi perkembangan penting dalam sengketa administrasi pendidikan tersebut.
Yusril menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak akan mengajukan peninjauan kembali (PK) dan akan menindaklanjuti putusan MA.
Meski demikian, objek perkara perlu dipahami secara tepat. Putusan MA menyangkut pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan putusan pidana yang menyatakan ijazah Gibran palsu.
Dengan demikian, polemik ini harus tetap ditempatkan dalam konteks sengketa administrasi dan proses hukum yang berlaku.
Yusril: Gibran Tetap Wakil Presiden
Di tengah polemik tersebut, Yusril memastikan putusan MK dan MA tidak otomatis mengakhiri jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Menurut dia, Gibran tetap menduduki jabatan tersebut selama belum mengundurkan diri secara resmi atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” ucapnya.
Sebelumnya, Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Namun, penyampaian niat tersebut tidak otomatis membuat jabatan wakil presiden kosong. Pengunduran diri harus mengikuti prosedur ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Yusril menjelaskan, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, surat pengunduran diri harus disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Selanjutnya, MPR meminta Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden. MPR kemudian memilih pengganti melalui sidang paling lambat 60 hari setelah menerima usulan Presiden.
Yusril mengaku telah memberikan penjelasan kepada Prabowo mengenai implikasi hukum putusan MK dan MA, termasuk konsekuensinya terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut putusan MA dan sikap Gibran menghadapi polemik dokumen pendidikannya.
Kepastian hukum dan keterbukaan informasi menjadi hal penting agar persoalan tersebut tidak terus memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. **
Editor : Hadwan
