JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Proses pengisian kursi Wakil Presiden RI memasuki tahap penting.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menunjuk Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebagai Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen calon pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Penunjukan tersebut diputuskan dalam Rapat Gabungan MPR RI bersama pimpinan lembaga dan para ketua fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Habiburokhman mengatakan, tim verifikasi akan bekerja mulai 25 November hingga 8 Desember 2026. Pemeriksaan ini menjadi tahapan penting sebelum MPR menggelar pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru pada Rabu, 9 Desember 2026.
“Verifikasi akan dilaksanakan tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2026,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Periksa kelengkapan dan kebenaran dokumen
Habiburokhman menegaskan, tim tidak hanya memeriksa keberadaan berkas secara administratif. Mereka juga akan memastikan dokumen persyaratan yang diserahkan masing-masing calon benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan cawapres,” katanya.
Untuk memastikan proses berjalan maksimal, tim akan berkoordinasi secara proaktif dengan instansi terkait. Langkah tersebut diperlukan agar pemeriksaan tidak sekadar menjadi formalitas menjelang sidang paripurna.
“Dalam menjalankan tugas kami tak ingin kerja sekadar formalitas. Kami akan proaktif agar mendapat kepastian bahwa semua dokumen yang diserahkan calon benar adanya,” tegasnya.
Prabowo harus mengajukan dua nama
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi jabatan yang kosong.
MPR menetapkan batas akhir penyerahan dua nama beserta dokumen persyaratan pada 25 November 2026. Dengan demikian, pemeriksaan administrasi dan validasi dokumen memiliki waktu sekitar dua pekan sebelum pemilihan.
Muzani juga menyebut terdapat 22 persyaratan yang harus dipenuhi masing-masing calon. Dokumen tersebut antara lain berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan yang akan diperiksa lebih terperinci oleh tim verifikasi.
Namun, daftar lengkap 22 persyaratan perlu merujuk pada dokumen resmi MPR agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti seluruh ketentuan yang wajib dipenuhi kandidat.
MPR bentuk dua tim untuk mengawal proses
Selain tim verifikasi yang dipimpin Habiburokhman, MPR membentuk panitia ad hoc untuk menyiapkan kebutuhan pemilihan dan pelantikan wakil presiden.
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul ditunjuk sebagai Ketua Tim Ad Hoc. Panitia tersebut beranggotakan 36 orang yang berasal dari fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR, dengan dua wakil ketua.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat ditunjuk sebagai koordinator tim verifikasi. Habiburokhman bertindak sebagai ketua tim, sedangkan posisi sekretaris berasal dari PDI Perjuangan.
Pembagian tugas tersebut diharapkan membuat persiapan administrasi, pemeriksaan dokumen, hingga pelaksanaan sidang berjalan terkoordinasi.
Berawal dari pengunduran diri Gibran
Pengisian jabatan wakil presiden bermula ketika MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan surat tersebut disampaikan langsung oleh Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Muzani kemudian menyampaikan bahwa jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak 12 November 2026. MPR selanjutnya menyiapkan tahapan pengisian jabatan sesuai ketentuan konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan dasar tersebut, pemilihan dan pelantikan dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Transparansi menjadi kunci
Proses verifikasi dokumen bukan sekadar tahapan administratif. Pemeriksaan yang cermat menjadi bagian penting untuk memastikan calon pemimpin negara memenuhi persyaratan konstitusional dan ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, tim verifikasi perlu menjelaskan standar pemeriksaan, mekanisme konfirmasi kepada instansi terkait, serta tindak lanjut apabila menemukan dokumen yang belum lengkap atau membutuhkan pembuktian tambahan.
Masyarakat juga berhak mengetahui bahwa proses pengisian jabatan strategis negara berlangsung terbuka, akuntabel, dan tidak sekadar mengejar tenggat waktu.
Komitmen Habiburokhman untuk bekerja proaktif patut diuji melalui pelaksanaan tugas yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, keabsahan dokumen calon wakil presiden bukan hanya urusan administrasi MPR, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan rakyat terhadap proses ketatanegaraan. **
Editor : Hadwan













