JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kepastian hukum dalam perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali menjadi sorotan.
Hingga Senin (16/11/2026), Polda Metro Jaya belum memastikan jadwal pemeriksaan lanjutan Firli, meskipun penyidik telah mendatanginya setelah dua kali panggilan pemeriksaan tidak dipenuhi.
Kini, penyidik masih menunggu konfirmasi dari tim penasihat hukum Firli untuk menyepakati waktu pemeriksaan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, perkara yang membuat mantan pimpinan lembaga antirasuah tersebut berstatus tersangka sejak November 2023 belum juga bergulir ke persidangan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) sebelumnya mendatangi Firli untuk menyampaikan kembali kewajiban memenuhi panggilan pemeriksaan.
“Beberapa waktu lalu penyidik dari Krimum menemui saudara FB, untuk menyampaikan menghadiri atas panggilan pertama dan kedua dari penyidik Krimum,” ujar Budi kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Budi menjelaskan, penyidik masih berkoordinasi dengan pengacara Firli untuk menentukan waktu pemeriksaan.
“Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB, untuk mensinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan,” jelasnya.
Polda Metro Jaya berjanji menyampaikan jadwal pemeriksaan setelah kedua pihak mencapai kesepakatan.
Dua Kali Tak Hadir, Penyidik Datangi Firli di GOR
Sebelumnya, penyidik mendatangi Firli di sebuah gelanggang olahraga (GOR) bulu tangkis pada Selasa (10/11/2026) malam.
Langkah tersebut dilakukan setelah Firli tidak memenuhi dua panggilan pemeriksaan terkait perkara dugaan pemerasan terhadap SYL.
Namun, polisi menegaskan kedatangan penyidik bukan untuk menangkap atau mengamankan Firli.
Menurut Budi, Firli menyampaikan kesediaannya untuk hadir memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya.
Dengan demikian, kepolisian kini tinggal memastikan waktu pemeriksaan. Namun, hingga 16 November, belum ada tanggal resmi yang diumumkan kepada publik.
Hampir Tiga Tahun Berstatus Tersangka, Perkara Belum Disidangkan
Firli ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 22 November 2023.
Penyidik menjeratnya dalam perkara dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi terkait penanganan persoalan hukum di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyeret SYL.
Namun, hampir tiga tahun sejak penetapan tersangka, perkara tersebut belum sampai ke meja hijau. Firli juga belum ditahan dalam perkara dugaan pemerasan tersebut.
Perjalanan penyidikan bahkan sempat menghadapi kendala pemberkasan. Penyidik pernah dua kali menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tetapi jaksa mengembalikannya karena dinilai belum lengkap.
Lebih jauh, Kejati DKI Jakarta menyatakan telah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara Firli kepada Polda Metro Jaya pada 7 Agustus 2025.
Pengembalian itu dilakukan karena petunjuk jaksa belum dipenuhi penyidik hingga melewati batas waktu yang ditentukan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkara Firli bukan hanya menyangkut kehadiran tersangka dalam pemeriksaan, tetapi juga penyelesaian administrasi dan kelengkapan penyidikan.
Publik Menunggu Kepastian Penanganan Kasus Firli
Lambannya penyelesaian perkara ini menjadi perhatian karena Firli merupakan mantan pimpinan lembaga yang memiliki mandat memberantas korupsi.
Penanganan perkara yang berlarut-larut berpotensi memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas dan konsistensi penegakan hukum.
Kepolisian perlu menjelaskan perkembangan penyidikan secara terbuka, termasuk langkah yang ditempuh setelah dua kali panggilan tidak dipenuhi, pemenuhan petunjuk jaksa, serta target penyelesaian perkara.
Di sisi lain, Firli tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan menjalani proses hukum sesuai ketentuan. Status tersangka bukan putusan bersalah.
Masyarakat kini menunggu lebih dari sekadar janji kehadiran dalam pemeriksaan. Publik membutuhkan kepastian bahwa perkara tersebut ditangani secara profesional, transparan, dan tidak berlarut-larut.
Sebab, penegakan hukum seharusnya berlaku sama bagi semua orang, termasuk mantan pejabat tinggi yang pernah memimpin lembaga pemberantasan korupsi. **
Editor : Hadwan













