JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Penyidik kini mendalami proses penerbitan hak atas tanah tersebut di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Untuk menelusuri dugaan penyimpangan, KPK memeriksa tiga pejabat tinggi ATR/BPN sebagai saksi pada Rabu (18/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka adalah Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang Muh Rizal.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menggali kewenangan masing-masing pejabat, termasuk keterlibatan mereka dalam proses penerbitan HGB dan HGU.
“Untuk saksi ASN didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Dirjen,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Penyidik juga mendalami tugas Muh Rizal sebagai direktur serta fungsi Virgo Eresta Jaya dalam proses penerbitan hak atas tanah tersebut.
Sementara itu, seorang saksi dari kalangan swasta, R. Eko Yufri Krismawan Nugroho, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaannya.
KPK Kembangkan Penyidikan, Telusuri Dugaan Gratifikasi
Pemeriksaan tiga pejabat ATR/BPN tersebut merupakan bagian dari pengembangan kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026 di wilayah Jabodetabek.
Dalam operasi itu, KPK mengamankan 19 orang dan menyita barang bukti senilai sekitar Rp106,3 miliar dalam berbagai mata uang.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan suap pengurusan sertifikat HGB lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
KPK juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi lain di lingkungan ATR/BPN. Penelusuran tidak hanya menyasar layanan pertanahan, tetapi juga dugaan pemberian uang terkait mutasi dan promosi jabatan.
Dengan demikian, penyidikan tidak berhenti pada dugaan suap penerbitan sertifikat. KPK turut menelusuri kemungkinan praktik korupsi lain yang melibatkan oknum di lingkungan kementerian tersebut.
Delapan Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
KPK sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya terkait pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Berikut identitas dan jabatan para tersangka:
1. Lampri (LMP) – Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN.
2. Sontang Coin Manurung (SON) – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
3. Adrianto Pitojo Adi (ADR) – Direktur Utama Summarecon.
4. Arif Sugiyanto (ARF) – Pihak swasta.
5. Fahd El Fouz (FEZ) – Pihak swasta.
6. Rizal Pahlevi (LEV) – Pihak swasta.
7. Erwin (ERW) – Pihak swasta.
8. Muhammad Fakhry (MF) – Pihak swasta.
KPK masih menelusuri alur pemberian uang, kewenangan pejabat, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Pemeriksaan saksi dari lingkungan ATR/BPN diharapkan membantu penyidik mengungkap proses penerbitan hak atas tanah yang menjadi pokok perkara.
Penyidik juga perlu memastikan setiap dugaan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti dan fakta hukum. Seluruh pihak yang diperiksa sebagai saksi tetap harus mendapatkan perlakuan sesuai asas praduga tak bersalah. **
Editor : Hadwan












