JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Polemik dua desa di Bogor, Jawa Barat, yang dilelang langsung menyedot perhatian DPR RI.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, melaporkan kasus tersebut dalam rapat bersama pimpinan DPR, sejumlah menteri, dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bergerak cepat dengan meminta Plt Menteri BUMN, Dony Oskaria, segera menindaklanjuti persoalan itu. Ia menekankan pentingnya mengecek peran bank-bank Himbara terkait pelelangan desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau tadi kita dengar ada dua desa dilelang, tolong dicek bank-bank di bawah Himbara, Pak Dony,” ujar Dasco dalam rapat.
Dorongan Segera Isi Direksi Perhutani
Selain itu, Dasco juga menekan Dony untuk segera mengisi kekosongan direksi Perhutani. Menurutnya, kekacauan terkait pelelangan desa tidak bisa dilepaskan dari masalah internal perusahaan pelat merah tersebut.
“Beberapa carut-marut ini karena Perhutani. Kami cek tadi, sampai sekarang direksi Perhutani masih kosong. Kapan akan diisi? Supaya masalah seperti ini cepat terselesaikan,” tegas Dasco.
Menanggapi hal itu, Dony memastikan susunan direksi Perhutani akan terisi pekan depan. Dasco pun menyetujui komitmen tersebut.
“Minggu depan sudah ada ya komposisi direksi Perhutani?” kata Dasco yang langsung dijawab dengan anggukan oleh Dony.
Sebelumnya, Yandri Susanto mengungkapkan ada dua desa di Kecamatan Sukamakmur, Bogor — yakni Desa Sukamulya dan Sukaharja — yang kini dipasang pelang lelang. Kondisi tersebut membuatnya prihatin.
“Desa ini berdiri sejak 1930, jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun pada 1980-an, ada perusahaan bernama Gunung Makmur yang mengagunkan tanah desa ke bank. Kredit itu macet, dan kini tanah desa dipasang pelang lelang,” ungkap Yandri.
Lebih jauh, Yandri menegaskan pemerintah dan DPR harus segera mengambil langkah tegas. Ia menolak adanya pelelangan desa di negeri yang sudah merdeka puluhan tahun.
“Indonesia sudah 80 tahun merdeka. Tidak boleh ada desa yang dilelang. Ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (red)
