JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pemprov DKI Jakarta meneken MoU dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan.
Gubernur Pramono Anung membuka akses audit tanpa batas di seluruh sektor Pemprov.
“BPKP boleh masuk ke semua lini. Tidak ada batasan. Apa pun yang perlu diaudit, silakan dilakukan,” tegas Pramono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini bertujuan membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung Jakarta menjadi Kota Global dan Berbudaya.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menegaskan, pengawasan fokus pada pencegahan penyimpangan dan perbaikan sistem pengendalian internal.
“Kami akan rekomendasikan perbaikan jika ditemukan masalah,” katanya.
Kolaborasi Pemprov DKI dan BPKP diharapkan membuat pengelolaan anggaran dan pelayanan publik lebih efektif, efisien, serta bebas dari kecurangan. (red)
Editor : Hadwan
