NEW YORK, POSNEWS.CO.ID – Ketegangan diplomatik antara Tiongkok dan Jepang mencapai titik didih baru di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Cong, melayangkan surat protes keras kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Jumat (21/11/2025).
Langkah ini merupakan respons langsung terhadap pernyataan kontroversial Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi. Sebelumnya, Takaichi secara terbuka mengaitkan keamanan Taiwan dengan keamanan Jepang dalam sesi parlemen awal bulan ini.
Fu Cong tidak menahan diri dalam suratnya. Secara tegas, ia menyebut komentar pemimpin Jepang tersebut sebagai “provokasi terang-terangan”. Bahkan, ia menilai pernyataan itu sangat berbahaya dan merusak tatanan internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejarah Kelam dan Ancaman Militer
Fu menyoroti satu poin krusial dalam suratnya. Menurutnya, ini adalah pertama kalinya sejak kekalahan Jepang pada 1945, seorang pemimpin Jepang secara formal mempromosikan gagasan “kontingensi Taiwan adalah kontingensi Jepang”.
Lebih jauh, Takaichi mengaitkan situasi tersebut dengan pelaksanaan hak pertahanan diri kolektif. Artinya, Jepang secara terbuka mengisyaratkan potensi keterlibatan angkatan bersenjatanya dalam masalah Taiwan.
“Ini merupakan ancaman militer tersirat terhadap Tiongkok dan tantangan langsung bagi kepentingan inti kami,” tegas Fu.
Pasalnya, Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya. Oleh karena itu, Fu menekankan bahwa segala upaya intervensi militer Jepang akan setara dengan tindakan agresi.
Pelanggaran Hukum Internasional
Tiongkok menilai Jepang tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan meski telah menerima protes keras berulang kali. Akibatnya, Beijing memilih jalur formal PBB untuk menekan Tokyo.
Fu menegaskan bahwa pernyataan Takaichi melanggar hukum internasional dan norma dasar hubungan antarnegara. Selain itu, sikap ini melukai perasaan 1,4 miliar rakyat Tiongkok dan negara-negara Asia lain yang pernah menderita akibat agresi Jepang di masa lalu.
Maka, Fu mendesak pemerintah Jepang untuk segera mencabut pernyataan keliru tersebut. Ia juga meminta Tokyo untuk merenungkan kembali tanggung jawab sejarahnya secara mendalam.
Dokumen Resmi Majelis Umum PBB
Surat protes ini tidak akan berakhir di meja Sekjen PBB saja. Nantinya, surat tersebut akan beredar luas ke seluruh negara anggota PBB sebagai dokumen resmi Majelis Umum.
Eskalasi ini memperburuk hubungan kedua negara raksasa Asia tersebut. Apalagi, Fu Cong baru saja melontarkan kritik pedas pada Selasa lalu.
Dalam pertemuan Majelis Umum, ia menyindir ambisi Jepang di panggung dunia. Secara blak-blakan, Fu menyebut Jepang “sama sekali tidak dalam posisi” untuk meminta kursi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Kini, komunitas internasional menanti respons resmi dari Tokyo. Pernyataan Takaichi telah mengubah ambiguitas strategis Jepang yang selama ini mereka pegang teguh, menjadi potensi konflik terbuka di Selat Taiwan.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
