JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai menelusuri peran personel lain di luar empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Salah satunya perwira tinggi berinisial TK berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri kini memeriksa TK terkait dugaan pelanggaran profesi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada saat bersamaan, penyidik juga mendalami keterangannya untuk mengungkap dugaan keterlibatan dalam rangkaian aktivitas pemantauan atau surveillance.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa TK merupakan perwira tinggi berpangkat bintang satu. Namun, Polri belum mengungkap identitas lengkap maupun jabatan yang bersangkutan saat ini.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Johnny menjelaskan, Biro Wabprof Divisi Propam Polri sedang memeriksa TK. Keterangan perwira tersebut juga didalami penyidik untuk memperjelas peran setiap pihak dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujarnya.
Diduga Diperintah Ahrie Sonta Lakukan Surveillance
Nama TK mencuat setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkap dugaan peran mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AS).
Ahrie disebut menerima perintah dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Suyudi juga menyebut Ahrie diduga memerintahkan Brigjen TK melakukan pemantauan atau surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Selain itu, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara dan catatan aktivitas sistem (log), serta pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Empat Jenderal Telah Jadi Tersangka
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan menyasar sejumlah pihak, tidak hanya Presiden Prabowo.
Sasaran yang disebut dalam keterangan kepolisian meliputi pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Perkembangan penanganan perkara juga menunjukkan perubahan status penahanan. Kapolri menyebut Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta ditahan di Mako Brimob dengan masa penahanan berbeda.
Sementara itu, Slamet Uliandi telah menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026 setelah sebelumnya belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastrok.
Polri menyatakan pemeriksaan etik dan penyidikan pidana berjalan secara bersamaan. Meski demikian, peran Brigjen TK masih didalami dan statusnya dalam perkara pidana belum diumumkan sebagai tersangka.
Penyidik terus mendalami pihak yang terlibat, alur perintah, dan kaitan aktivitas pemantauan dengan dugaan penyadapan ilegal. **
Editor : Hadwan
