JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali merombak jajaran internal Polri.
Sebanyak 25 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) mendapat penugasan baru melalui mutasi yang menyentuh sejumlah posisi strategis di Mabes Polri hingga kepolisian daerah.
Dua perwira berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) turut masuk dalam daftar rotasi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keduanya sebelumnya bertugas di Kantor Staf Presiden (KSP), kini kembali mendapat penugasan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.
Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Deni Dharmapala menandatangani surat tersebut.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus pembinaan karier personel.
Menurut dia, Polri mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan prinsip meritokrasi dalam menentukan penempatan pejabat.
“Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi,” kata Isir dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Dua Jenderal Bintang Tiga Dapat Jabatan Baru
Dua jenderal bintang tiga yang mendapat penugasan baru tersebut adalah Komjen Syahardiantono dan Komjen Yuda Gustawan. Keduanya sebelumnya berstatus sebagai Pati Polri dengan penugasan di KSP.
Kini, Syahardiantono dipercaya mengisi posisi Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang) Lemdiklat Polri. Sementara itu, Yuda mendapat tugas sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.
Perubahan penugasan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam rotasi terbaru Kapolri. Selain menggeser dua jenderal bintang tiga, kebijakan ini juga menyentuh sejumlah jabatan yang berkaitan langsung dengan penanganan perkara pidana.
Bareskrim Polri Ganti Direktur Tindak Pidana Tertentu
Di lingkungan Bareskrim Polri, Brigjen Irhamni yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) kini mendapat tugas sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.
Posisi Dirtipidter selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Bismo Teguh Prakoso. Sebelum mendapat jabatan baru tersebut, Bismo menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
Rotasi juga menyasar Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kombes Yuyan Priatmaja, yang sebelumnya bertugas sebagai Pamen Bareskrim dengan penugasan di Badan Narkotika Nasional (BNN), mendapat jabatan baru sebagai Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Umum.
Densus 88 dan Sejumlah Polda Ikut Terdampak
Perubahan jabatan turut berlangsung di lingkungan Densus 88 Antiteror Polri. Kombes Fachrul Sugiarto mendapat penugasan sebagai Dosen Kepolisian Madya Tingkat II Akpol Lemdiklat Polri.
Jabatan Kepala Subdirektorat Monitoring Direktorat Intelijen Densus 88 selanjutnya diemban Kombes Ervindo Maulana.
Selain di tingkat Mabes Polri, rotasi mencakup penempatan personel di sejumlah kepolisian daerah.
Di antaranya Polda Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, dan Maluku.
Polri Minta Pejabat Baru Segera Beradaptasi
Isir menyampaikan apresiasi kepada para pejabat sebelumnya atas pengabdian dan kontribusi mereka selama bertugas.
Dia juga meminta pejabat yang menerima amanah baru segera beradaptasi dan memperkuat koordinasi di lingkungan kerja masing-masing.
“Kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan kepada institusi Polri. Kepada pejabat yang mendapat amanah baru, diharapkan segera menyesuaikan diri, memperkuat soliditas, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat semakin optimal,” imbuhnya.
Melalui rotasi ini, Polri berharap para pejabat baru mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.
Dengan begitu, penyegaran organisasi tidak hanya menjadi pergantian posisi, tetapi juga mendorong peningkatan kinerja kepolisian dalam melayani masyarakat. **
Editor : Hadwan
