JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pekan depan.
Sidang tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Kepastian jadwal itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, Polri belum mengumumkan tanggal pasti maupun susunan majelis yang akan memeriksa Listyo.
“Sidang Etik dijadwalkan minggu depan, ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” kata Isir.
Selain Listyo, penyidik menetapkan tiga perwira tinggi lainnya sebagai tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dengan demikian, total empat jenderal Polri terseret dalam perkara dugaan penyadapan tersebut. Namun, penetapan tersangka tetap harus dibedakan dari pembuktian kesalahan melalui proses hukum.
Ahrie Sonta Dipecat, Eko Hadi Jalani Sidang Etik
Sebelum sidang Listyo, Polri lebih dahulu menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang KKEP pada 10 November 2026.
Ahrie tidak menerima putusan tersebut dan telah mengajukan banding. Artinya, proses etik terhadap dirinya masih berlanjut melalui mekanisme pemeriksaan di tingkat banding.
Sementara itu, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026).
Persidangan berlangsung tertutup di Gedung Divpropam Polri, Jakarta Selatan, mulai sekitar pukul 09.00 WIB.
Sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Tiga anggota lainnya yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Hingga informasi terakhir yang disampaikan Polri, persidangan Eko masih berlangsung dan belum ada pengumuman putusan.
Adapun Irjen Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik karena masih menjalani perawatan medis. Isir menegaskan, Polri tidak akan memaksakan proses persidangan selama kondisi kesehatannya belum memungkinkan.
“Sementara salah satu terduga pelanggar, SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan. Enggak bisa, karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini,” ujar Isir.
Dugaan Makar Masuk Tahap Penyidikan
Di tengah proses etik tersebut, Polri juga mengungkap perkembangan baru dalam penanganan perkara. Pengembangan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan telah masuk tahap penyidikan.
Kadiv Humas Polri menyebut Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk mendalami perkara tersebut.
Penyidik juga masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menerima atau menggunakan hasil penyadapan.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR sebelumnya, Polri menyebut Listyo Sigit sebagai pihak yang diduga menjadi pengguna akhir (end user) dalam perkara tersebut.
Meski begitu, seluruh dugaan keterlibatan dan peran masing-masing pihak masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan serta persidangan.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum dan pengawasan internal Polri.
Publik menunggu proses yang transparan, objektif, dan setara, terutama karena perkara tersebut melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian dan menyangkut dugaan pelanggaran terhadap privasi kepala negara.
Penegakan etik maupun pidana diharapkan berjalan sesuai prosedur, tanpa perlakuan istimewa berdasarkan pangkat atau jabatan. **
Editor : Hadwan













