JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Perusahaan yang mengabaikan kewajiban Dana Cadangan Pesangon (DCP) menghadapi sanksi berlapis.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengingatkan, pelanggaran dapat berujung pada pembatasan hingga pencabutan izin usaha.
Bahkan, pengusaha yang sengaja tidak membayar pesangon pekerja terancam pidana penjara maksimal empat tahun.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Peringatan itu disampaikan Said setelah pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Regulasi tersebut mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan untuk menjamin pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kalau pengusaha tidak membayar iuran dana cadangan pesangon, sanksi terberatnya penutupan perusahaan. Tapi jangan lupa, ada satu sanksi lagi. Pengusaha yang tidak membayar pesangon bisa dikenai pidana empat tahun,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (16/11/2026).
Sanksi berlapis bagi perusahaan
Ketentuan DCP tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026. Pengusaha wajib menyediakan dana tersebut sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK.
Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban DCP dapat dikenai sanksi administratif berupa:
– Peringatan tertulis.
– Pembatasan kegiatan usaha.
– Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
– Pencabutan perizinan berusaha.
Sementara itu, Pasal 295 mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV bagi pemberi kerja yang dengan sengaja tidak membayar pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja.
Dengan demikian, sanksi administratif karena tidak menyediakan DCP berbeda dari pidana akibat kesengajaan tidak membayar hak pekerja.
Perusahaan diberi waktu hingga Oktober 2027
Pemerintah memberikan masa persiapan sebelum mekanisme DCP berjalan efektif. UU tersebut disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Kemnaker menyebut perusahaan memiliki waktu hingga Oktober 2027 untuk menyesuaikan pengelolaan dana pesangon.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, meminta perusahaan mulai mendata pekerja serta menghitung kebutuhan pencadangan pesangon.
Menurut Indah, masa transisi diperlukan agar perusahaan tidak terbebani ketika kebijakan baru mulai diterapkan.
“Bukan dalam konteks menakut-nakuti, tetapi saya harus menginformasikan supaya Bapak-Ibu punya waktu untuk mempersiapkan,” ujar Indah dalam sosialisasi UU tersebut.
Lembaga pengelola belum ditetapkan
Salah satu pekerjaan rumah pemerintah adalah menentukan lembaga yang akan mengelola dana pesangon secara terpusat.
Kemnaker menegaskan belum menetapkan lembaga pengelola DCP. Karena itu, informasi yang menyebut Danantara sudah ditunjuk sebagai pengelola dana tersebut tidak benar.
Pemerintah masih harus menyiapkan aturan teknis mengenai besaran iuran, mekanisme penyetoran, tata kelola investasi, hingga pencairan dana ketika pekerja terkena PHK.
Said juga mengusulkan agar perhitungan iuran menggunakan batas atas upah atau *ceiling wages*. Usulan ini bertujuan menjaga agar kewajiban perusahaan tetap proporsional, terutama untuk pekerja dengan gaji sangat tinggi.
Pesangon dihitung berdasarkan masa kerja
UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur besaran dasar pesangon berdasarkan masa kerja. Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun berhak atas satu bulan upah.
Besarannya meningkat hingga sembilan bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja delapan tahun atau lebih.
Selain pesangon, pekerja juga dapat memperoleh uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan serta alasan PHK.
Kewajiban menyediakan DCP dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil. Namun, pengecualian DCP tidak otomatis menghapus kewajiban membayar hak pekerja ketika terjadi PHK.
Hak pekerja jangan berhenti di atas kertas
Kehadiran DCP diharapkan mencegah pekerja kehilangan hak ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, pailit, atau melakukan efisiensi.
Selama ini, persoalan pembayaran pesangon kerap muncul ketika perusahaan tidak memiliki dana cukup saat melakukan PHK.
Karena itu, pemerintah perlu segera menetapkan lembaga pengelola dan aturan teknis yang transparan.
Pengawasan juga harus memastikan dana benar-benar aman, terpisah dari kas operasional perusahaan, serta dapat dicairkan tepat waktu ketika pekerja berhak menerimanya.
Bagi pekerja, kepastian pesangon bukan sekadar angka dalam undang-undang. Dana tersebut menjadi penyangga ekonomi keluarga ketika sumber penghasilan tiba-tiba terputus.
Sementara bagi pengusaha, persiapan sejak dini dapat membantu mengelola kewajiban PHK secara bertahap.
Dengan pengelolaan yang akuntabel, DCP diharapkan memberi kepastian bagi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha. **
Editor : Hadwan













