Kejar Pemulihan Sebelum Ramadan, Mendagri Tito Ajukan 5.000 BKO TNI-Polri ke Sumatra

Minggu, 11 Januari 2026 - 00:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mendagri Tito Karnavian saat rapat koordinasi pemulihan pascabencana Sumatra membahas penambahan 5.000 personel BKO TNI dan Polri. (Posnews/Kemendagri)

Mendagri Tito Karnavian saat rapat koordinasi pemulihan pascabencana Sumatra membahas penambahan 5.000 personel BKO TNI dan Polri. (Posnews/Kemendagri)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bergerak cepat merespons lambannya pembersihan lumpur pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera.

Untuk mempercepat pemulihan, Tito secara resmi meminta tambahan 5.000 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) dari TNI dan Polri.

Permintaan itu disampaikan guna mengejar target pemulihan sebelum memasuki bulan Ramadan 2026, sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dapat kembali normal.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tito menegaskan, hasil temuan Satgas DPR RI menunjukkan bahwa pembersihan lumpur masih menjadi pekerjaan krusial di wilayah terdampak. Oleh karena itu, ia mendorong percepatan dengan dukungan personel tambahan.

“Kami sependapat dengan Satgas DPR RI. Jalan memang relatif sudah bagus, tetapi pembersihan lumpur ini sangat penting dan harus dipercepat,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana Sumatra di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito menilai penambahan personel menjadi kunci agar proses pemulihan tidak berlarut-larut.

Baca Juga :  Polsek Koja Libatkan 120 Personel Sabuk Kamtibmas untuk Jaga Jakarta

Permintaan Langsung ke Kapolri dan Panglima TNI

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa permintaan tambahan personel tersebut telah ia sampaikan langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.

Permintaan itu disampaikan saat menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026).

“Saya sampaikan langsung, apakah bisa ditambah sekitar 5.000 personel BKO TNI dan Polri,” tegas Tito.

Menurut Tito, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menggenjot pemulihan. Pasalnya, seluruh rangkaian libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) telah berakhir, sehingga kekuatan personel tidak lagi terbagi.

“Sebelumnya sudah ada tambahan 1.000 personel sebelum Nataru. Sekarang Nataru sudah selesai, jadi momentumnya pas,” jelasnya.

Selain TNI dan Polri, Tito juga menyoroti kontribusi praja IPDN dalam membantu pemulihan. Namun, ia mengakui keterlibatan mereka masih terbatas di beberapa wilayah saja.

Baca Juga :  BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem di Kota Besar Hari Ini, Hujan Lebat Mengguyur Seharian

“Kami sudah kirim 1.200 Praja IPDN, tetapi baru fokus di kawasan kedinasan di Tamiang. Di Aceh Timur dan Gayo Lues masih ada persoalan,” ungkapnya.

Daerah Diminta Gerak Cepat Gunakan APBD

Meski mendorong bantuan pusat, Tito menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh pasif. Ia meminta kepala daerah segera menggerakkan APBD tanpa menunggu sepenuhnya bantuan pusat.

“Kuncinya ada di daerah. Jangan semua minta dari pusat. APBD harus segera didisburskan, delivery-nya harus cepat,” tegas Tito.

Dengan tambahan personel dan percepatan anggaran daerah, pemerintah optimistis proses pemulihan pascabencana di Sumatra bisa rampung lebih cepat dan masyarakat dapat menyambut Ramadan dengan kondisi yang lebih aman dan layak.

Penulis : Hadwan

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk
6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko
Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya
Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi
Kemendag Temukan 96 Pelaku Usaha Bermasalah dalam Pengawasan Impor
KPK Telusuri Dugaan Suap HGB Summarecon, Tiga Pejabat Tinggi ATR/BPN Diperiksa
BNPB Catat Banjir di 8 Daerah, Cuaca Ekstrem Tewaskan Satu Orang

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:27 WIB

Rumah di Bogor Diduga Jadi Posko Makar, Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk

Jumat, 20 November 2026 - 17:18 WIB

6 Rumah Digeledah Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Satu Diduga Jadi Posko

Jumat, 20 November 2026 - 06:13 WIB

Delapan Nama Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Jumat, 20 November 2026 - 05:38 WIB

Pemerintah Siapkan 31 Ribu Warga Binaan Jadi Lebih Produktif, Ini Programnya

Kamis, 19 November 2026 - 19:48 WIB

Menhan Sjafrie Siapkan 514 Batalyon di Daerah, Tegaskan Bukan Militerisasi

Berita Terbaru

Negosiator perundingan iklim PBB COP31 di Antalya, Turki menambah waktu diskusi sehari tanpa kepastian rencana pemangkasan bahan bakar fosil. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

COP31 Di Turki Tambah Waktu Demi Kesepakatan Iklim

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:39 WIB

 Perundingan PBB di Jenewa soal senjata otonom berakhir dengan janji diskusi lanjutan dalam 2 tahun tanpa aturan hukum mengikat. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Perundingan PBB Soal Senjata Otonom Berakhir

Sabtu, 21 Nov 2026 - 21:00 WIB