POSNEWS.CO.ID, JENEWA – Perundingan PBB mengenai regulasi senjata otonom berakhir pada Sabtu, 21 November 2026.
Pertemuan negara anggota Konvensi Senjata Konvensional Tertentu ini menghasilkan janji diskusi lanjutan dalam kurun 2 tahun mendatang.
Para pendukung regulasi sebelumnya menuntut aturan hukum mengikat untuk mengendalikan sistem senjata berbasis kecerdasan buatan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, penolakan keras dari Rusia serta beberapa negara produsen senjata besar melemahkan hasil akhir perundingan tersebut.
Sekitar 100 negara mendukung penuh pembentukan aturan ketat guna membatasi penggunaan robot pembunuh di medan perang.
Amerika Serikat, Rusia, dan Israel menolak usulan aturan mengikat tersebut demi mempertahankan pengembangan teknologi pertahanan mereka.
Bahkan, delegasi Rusia sempat menghambat jalannya rapat melalui keberatan prosedur hingga memaksa pembatalan sejumlah sesi pertemuan resmi.
Para diplomat harus berdebat sengit sepanjang malam untuk menyepakati rumusan kalimat dalam dokumen akhir konferensi.
Kritik Tajam Kelompok Hak Asasi Manusia
Kekhawatiran global terus meningkat seiring meluasnya penggunaan senjata otonom di Ukraina, Sudan, serta kawasan Timur Tengah.
Sekretaris Jenderal PBB, Paus, dan Palang Merah Internasional telah mendesak negara-negara untuk segera menyusun regulasi mengikat.
Sementara itu, ketua pertemuan asal Swiss Julien Thoeni tetap memuji kesepakatan ini sebagai pencapaian diplomasi kemanusiaan.
Thoeni menegaskan bahwa diplomasi multilateral masih mampu melahirkan hasil nyata setelah lebih dari 10 tahun berunding.
Rapat maraton di Jenewa tersebut baru berakhir lewat pukul 4 pagi waktu setempat dengan kompromi terbatas.
Meskipun demikian, berbagai organisasi hak asasi manusia mengkritik tajam hasil konferensi yang dinilai gagal melindungi warga sipil.
Direktur Eksekutif Stop Killer Robots Nicole van Rooijen menyebut penundaan aturan mengikat menempatkan umat manusia dalam bahaya besar.
Desakan Jalur Alternatif Di Luar Kerangka PBB
Perkembangan teknologi militer otonom kini melaju jauh lebih cepat daripada proses negosiasi diplomasi antarnegara di Jenewa.
Oleh karena itu, sejumlah pengamat dan mantan pejabat militer menyarankan pembentukan proses negosiasi baru di luar PBB.
Kerangka Konvensi PBB saat ini mewajibkan seluruh 128 negara anggota mencapai kesepakatan bulat untuk mengesahkan aturan baru.
Mekanisme konsensus mutlak tersebut memudahkan negara adidaya menjegal setiap upaya pelarangan sistem senjata tanpa kendali manusia.
Dengan demikian, masa depan regulasi senjata otonom global masih menghadapi jalan panjang yang penuh hambatan politik.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia











