JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menekankan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kasus keracunan makanan yang menimpa anak-anak di berbagai daerah dinilai sudah tidak bisa ditolerir.
Terbaru, sejumlah siswa kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengalami keracunan makanan. “Pertahanan anak sekecil itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Kondisi di keluarga juga sulit terpantau,” ujar Jasra, Minggu (21/9/2025).
KPAI menyoroti peningkatan kasus keracunan makanan anak-anak, sehingga pemerintah perlu evaluasi menyeluruh, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara MBG.
KPAI Usulkan Hentikan Sementara Program MBG
“Pemerintah perlu evaluasi total program MBG. Kami usul hentikan sementara sampai panduan dan pengawasan BGN benar-benar dijalankan,” tegas Jasra.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
diingatkan untuk lebih peka terhadap kondisi kesehatan anak-anak penerima manfaat program MBG.
Penanganan Darurat Anak PAUD
KPAI menegaskan, pemerintah tidak boleh tutup mata jika terjadi kondisi darurat. “Anak-anak PAUD perlu penanganan khusus dan alat standar untuk menyelamatkan mereka. Pertahanan mereka belum sekuat orang dewasa,” lanjut Jasra.
Tim Pelaksana MBG Harus Perhatikan Kualitas Makanan
Jasra mengusulkan tim pelaksana MBG mendengar masukan tentang kualitas makanan, waktu pemberian, dan kebersihan. Ia menyoroti, pemahaman MBG sering hanya fokus pada dampak ekonomi, mengabaikan higienitas, bahan baku, proses memasak, dan penyajian.
“Anak-anak senang budaya makan bersama, tapi kualitas dan penyajian menu MBG masih mengecewakan,” kata Jasra.
Prinsip Perlindungan Anak Harus Jadi Pedoman
KPAI menekankan prinsip perlindungan anak wajib diterapkan dalam MBG:
- Non diskriminasi
- Kepentingan terbaik bagi anak
- Kelangsungan hidup dan perkembangan anak
- Penghargaan terhadap pendapat anak
“Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin anak memperoleh makan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, dengan standar keamanan pangan dan pemenuhan gizi yang jelas,” tegas Jasra. (red)





















