JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Polri menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari jumlah tersebut, tiga perusahaan berstatus penanaman modal asing (PMA).
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan perkembangan penegakan hukum itu setelah menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
“Kita sudah menetapkan 11 tersangka korporasi, tiga di antaranya adalah PMA,” kata Suyudi kepada awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski begitu, Kapolri belum mengungkapkan nama maupun identitas perusahaan yang terseret dalam perkara tersebut. Ia memastikan Polri akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah proses penanganan perkara berjalan.
“Nanti akan dijelaskan,” ujarnya.
Bareskrim Usut 98 Laporan Karhutla Korporasi
Penetapan 11 korporasi tersebut menjadi perkembangan penting dalam upaya Polri mengusut dugaan keterlibatan badan usaha dalam kebakaran hutan dan lahan.
Sebelumnya, pada Senin (19/10/2026), Suyudi mengungkapkan bahwa Bareskrim Polri telah meningkatkan 98 laporan polisi terkait dugaan karhutla yang melibatkan korporasi ke tahap penyidikan.
Penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat perkara dan menentukan pihak yang harus bertanggung jawab.
Selain badan usaha, penyidik juga menelusuri kemungkinan pertanggungjawaban pemilik perusahaan maupun pemegang saham yang memiliki keterkaitan dan tanggung jawab terhadap perkara tersebut.
Namun, penetapan tanggung jawab setiap pihak tetap harus berdasarkan bukti dan proses hukum.
Tiga Korporasi PMA Ikut Terseret
Keterlibatan tiga perusahaan berstatus PMA menjadi salah satu perhatian dalam penanganan kasus karhutla kali ini. Kapolri belum merinci identitas maupun asal negara penanam modal ketiga perusahaan tersebut.
Karena itu, masyarakat perlu menunggu keterangan resmi Polri sebelum menarik kesimpulan mengenai perusahaan yang dimaksud.
Status tersangka juga harus dipahami sebagai bagian dari proses hukum, bukan putusan akhir mengenai kesalahan suatu korporasi.
Di sisi lain, penegakan hukum yang transparan dan berbasis bukti penting untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran mendapat penanganan yang adil.
Penegakan Hukum dan Perlindungan Lingkungan
Karhutla tidak hanya mengancam kawasan hutan, tetapi juga dapat merusak ekosistem, mengganggu kesehatan masyarakat akibat asap, serta menghambat aktivitas ekonomi warga.
Oleh sebab itu, penyidikan terhadap dugaan keterlibatan korporasi perlu berjalan beriringan dengan pencegahan kebakaran, pengawasan kawasan rawan, dan pemulihan lingkungan yang terdampak.
Penanganan yang tegas dan transparan diharapkan dapat memperkuat tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan.
Sementara itu, masyarakat dapat berperan dengan melaporkan indikasi kebakaran kepada petugas berwenang dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
Polri menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut mengenai identitas korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Publik kini menantikan penjelasan resmi mengenai perkara, bukti, dan pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak. **
Editor : Hadwan
