120 Legislator Usulkan HMP Gibran, Apa Tahapan Berikutnya di DPR?

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima pimpinan DPR RI.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan yang meminta parlemen menindaklanjuti polemik persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan jumlah tersebut berdasarkan rekapitulasi dokumen yang diserahkan para pengusul.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penerimaan usulan berlangsung dalam rapat bersama perwakilan delapan fraksi di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Saan memimpin rapat tersebut bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam keterangannya, Saan memastikan dokumen yang diterima pimpinan DPR memuat tanda tangan 120 legislator.

“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan.

Jumlah itu berasal dari seluruh delapan fraksi di DPR. PKS menjadi fraksi dengan pengusul terbanyak, yakni 28 anggota. Sebaliknya, PAN tercatat mengirimkan satu anggota.

Berikut rincian jumlah pengusul berdasarkan rekapitulasi pimpinan DPR:

– PDIP: 14 anggota
– Partai Golkar: 11 anggota
– Partai Gerindra: 11 anggota
– Partai NasDem: 19 anggota
– PKB: 18 anggota
– PKS: 28 anggota
– PAN: 1 anggota
– Partai Demokrat: 18 anggota

Saan menegaskan, jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP. Ketentuan yang disampaikan pimpinan DPR mensyaratkan sedikitnya 25 anggota dan dukungan lintas fraksi.

“Ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi,” ujarnya.

HMP Gibran Dijadwalkan Masuk Paripurna

Setelah menerima dokumen, pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui mekanisme kelembagaan. Agenda Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026) dijadwalkan memuat pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR.

Namun, masyarakat perlu memahami bahwa penerimaan usulan HMP tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatan sebagai wakil presiden.

Tahapan tersebut merupakan bagian awal dari proses politik dan konstitusional yang masih harus berjalan.

Materi yang diajukan para legislator berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

Para pengusul mendasarkan langkah tersebut pada ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam ketentuan itu, DPR memiliki hak menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, maupun dugaan bahwa keduanya tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Selanjutnya, apabila proses berlanjut menjadi pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya syarat jabatan, mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden tetap harus mengikuti UUD 1945.

Proses tersebut melibatkan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sebelum MPR mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan demikian, agenda paripurna menjadi tahapan penting untuk melihat bagaimana DPR memproses usulan tersebut. Keputusan akhir mengenai pemberhentian wakil presiden tidak berada di tangan pimpinan DPR semata.

Daftar Nama Pengusul HMP dari Delapan Fraksi

Berikut nama-nama anggota DPR yang tercantum dalam daftar bahan usulan:

1. Fraksi PDIP (14 nama)

1. Haris Turino
2. Bony Triyana
3. I Wayan Sudirta
4. Andreas Eddy Susetyo
5. Dede Indra Permana
6. Sturman Panjaitan
7. Selly A gantina
8. TB Hasanuddin
9. Sofyan Tan
10. Ina Ammania
11. I Nyoman Parta
12. Mufti Anam
13. Eddy Purwanto
14. Adian Napitupulu

2. Fraksi Partai Golkar (daftar memuat 12 nama)

1. Ahmad Doli Kurnia Tanjung
2. Ahmad Irawan
3. Robert Joppy Kardinal
4. Abraham Sridjaya
5. Umbu Kabunang
6. Hetifah Sjaifudian
7. Bambang Patijaya
8. Andhika Satya W
9. Eric Hermawan
10. Karmila Sari
11. Atalia Praratya
12. Samsul Bahri

3. Fraksi Partai NasDem (19 nama)

1. Sugeng Suparwoto
2. Muslim Ayub
3. Yoyok Riyo
4. Charles Meikyansah
5. Syarif Abdullah
6. Ghulam Mahfud Sarom
7. Fauzi Amro
8. Habiburahman
9. Ujang Bey
10. Asep Wahyu
11. Tonny Tesar
12. Rajiv
13. Ananda Topati
14. Arif Rahman
15. Martin Manurung
16. Rudianto Lallo
17. Mori Hanafi
18. Nabil Husein
19. Amelia Anggraini

4. Fraksi PKB (18 nama)

1. Muhammad Hozin
2. Rico Alviano
3. A. Iman Sukri
4. Abdullah
5. Rina Sa’adah
6. Daniel Johan
7. Imas Aan Ubudiah
8. Kaisar Abu Hanifah
9. Indra Jaya
10. Eva Monalisa
11. Fauqi Hapidekso
12. Marwan Ja’far
13. Usman Husein
14. Ali Ahmad
15. Jaelani
16. Bertu Merlas
17. Ratna Juwita
18. Syamsurizal

5. Fraksi PKS (28 nama)

1. Mardani Ali Sera
2. Muhammad Kholid
3. Rahmat Saleh
4. Riono
5. Hamid Noor Yasin
6. Nasir Jamil
7. Sukamta
8. Syahrul Aidi Maazat
9. Kurniasih Mufidayati
10. Netti Prasetiyani
11. Ledia Hanifa
12. Yanuar Arif Wibowo
13. Gamal Albinsaid
14. Johan Rosihan
15. Abdul Hadi
16. Junaidi Auly
17. Reni Astuti
18. Achmad Ru’yat
19. Abdul Fikri Faqih
20. Ghufron
21. Slamat
22. Rizal Bawazier
23. Adang Darajatun
24. Ahmad Heryawan
25. Ateng Sutisna
26. Izzuddin Alqassam Kasuba
27. Muhammad Haris
28. Askweni

6. Fraksi PAN (1 nama)

1. Sarifuddin Sudding

7. Fraksi Partai Demokrat (18 nama)

1. Benny K. Harman
2. Hinca Panjaitan XIII
3. H. T. Ibrahim
4. Bambang Purwanto
5. Anton S. Sukartono
6. Mulyadi
7. Andi Muzakkir
8. Wahyu Sanjaya
9. M. Lokot Nasution
10. Nanang Samodra
11. Marwan Cik Hasan
12. E. Herman Khaeron
13. Lucy Kurniasari
14. Wastam
15. Achmad
16. Dede Yusuf
17. Raja Faisal
18. Iman Adinugraha

8. Fraksi Partai Gerindra (11 nama)

1. Azis Subekti
2. Longki Djanggola
3. Rahmawati
4. Darori Wonodipuro
5. La Tinro La Tunrung
6. Endro Hermono
7. Abdul Wachid
8. Martin Tumbelaka
9. Muhammad Husni
10. Azikin Solthan
11. Bahtra Banong

Masuknya usulan dari delapan fraksi ini menandai dimulainya proses pembahasan HMP di DPR.

Meski demikian, tahapan selanjutnya tetap harus mengikuti aturan parlemen dan konstitusi, sehingga status Gibran sebagai wakil presiden belum berubah. **

Editor : Hadwan