Heboh OTT KPK di Jakut, Menkeu Tegaskan Pendampingan Hukum untuk Pegawai Pajak

Minggu, 11 Januari 2026 - 00:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Posnews/Ist)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara terkait pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak di Jakarta Utara.

Purbaya menegaskan, Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai pajak yang terlibat.

Namun, ia memastikan langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pendampingan hukum tetap kami berikan karena bagaimanapun yang bersangkutan adalah pegawai Kementerian Keuangan. Namun, proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Purbaya saat berada di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Pendampingan Hukum, Bukan Intervensi

Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa pendampingan hukum merupakan prosedur normal dalam institusi negara.

Baca Juga :  Kampus Bukan Pasar: KPK Bongkar Dugaan Transaksi Rp650 Juta di Unsoed

Oleh karena itu, Kemenkeu tidak akan membiarkan pegawainya menghadapi proses hukum sendirian, tanpa mencampuri kewenangan aparat penegak hukum.

“Pendampingan bukan berarti intervensi. Proses hukum tetap kami hormati sepenuhnya,” tegasnya.

OTT KPK di Jakarta Utara

Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Jakarta Utara pada Sabtu (10/1/2026). Dalam operasi senyap tersebut, tim satgas KPK mengamankan pejabat DJP Kemenkeu Kantor Wilayah Jakarta Utara beserta sejumlah pihak lain.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT tersebut. Ia menyebut pegawai pajak yang diamankan diduga terlibat dalam praktik suap pengurangan nilai pajak.

“Benar, pegawai pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara,” ujar Fitroh kepada wartawan.

Baca Juga :  Jakbar Buka 1.000 Lowongan Pramudi Mikrotrans, Prioritas Warga Lokal dan Perempuan

Meski demikian, KPK belum membeberkan identitas lengkap para pihak yang diamankan. Berdasarkan informasi sementara, salah satu pihak yang ditangkap berstatus pejabat setingkat kepala kantor pajak, bersama pihak terkait lainnya.

Selain mengamankan para terduga pelaku, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam OTT tersebut. Fitroh menyebut, nilai uang yang diamankan mencapai ratusan juta rupiah, termasuk mata uang asing (valas).

“Jumlah pastinya masih dihitung. Sementara ada ratusan juta rupiah dan juga valas,” ungkapnya.

Saat ini, seluruh pihak yang diamankan telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

KPK masih terus mendalami perkara ini guna menentukan status hukum para terduga pelaku.

Penulis : Hadwan

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Profil Letjen TNI Iwan Setiawan, Pangkostrad Baru Penakluk Everest
Putusan MK Jadi Amunisi, Gibran Dilaporkan ke Bareskrim soal Dokumen Pendidikan
Sopir Taksi Listrik Ditusuk di Pademangan, Wanita MS Diamankan Polisi
Pesta Narkoba di Rutan Depok Berujung Pemindahan 313 Napi ke Nusakambangan
Baru Mau Naik Bus, Pria di Serang Dikeroyok dan Ditusuk, 2 Kernet Dibekuk
Prabowo Tambah Polisi Hutan Jadi 70 Ribu, Pembalak Liar Mulai Diburu
Nusron Wahid Dipanggil KPK Hari Ini, Kasus HGB Summarecon Makin Terang?
Prabowo: Ada Ancaman, Jangan Gentar! Rp52 Triliun Kekayaan Negara Diselamatkan

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 13:27 WIB

Profil Letjen TNI Iwan Setiawan, Pangkostrad Baru Penakluk Everest

Rabu, 7 Oktober 2026 - 13:15 WIB

Putusan MK Jadi Amunisi, Gibran Dilaporkan ke Bareskrim soal Dokumen Pendidikan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:35 WIB

Pesta Narkoba di Rutan Depok Berujung Pemindahan 313 Napi ke Nusakambangan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:25 WIB

Baru Mau Naik Bus, Pria di Serang Dikeroyok dan Ditusuk, 2 Kernet Dibekuk

Rabu, 7 Oktober 2026 - 07:58 WIB

Prabowo Tambah Polisi Hutan Jadi 70 Ribu, Pembalak Liar Mulai Diburu

Berita Terbaru

Pengacara David Hearn mendesak pengawas pemerintah AS menyelidiki kegagalan renovasi Kolam Refleksi Lincoln dan kriminalisasi palsu. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Pengacara Mantan Atlet Olimpiade AS Mendesak Penyelidikan

Rabu, 7 Okt 2026 - 15:12 WIB

Donald Trump mempromosikan investasi Anduril $3,7 miliar di Sparrows Point Maryland untuk komponen kapal selam nuklir AS menjelang pemilu sela. Dok: Istimewa.

INTERNASIONAL

Donald Trump Mempromosikan Investasi Anduril Senilai 3,7 Miliar

Rabu, 7 Okt 2026 - 13:52 WIB