WASHINGTON, POSNEWS.CO.ID – Gedung Putih sedang merencanakan pertemuan perdana para pemimpin untuk dewan bentukan Presiden Donald Trump, “Board of Peace”, pada 19 Februari mendatang. Pertemuan ini akan berfokus pada upaya rekonstruksi Jalur Gaza.
Laporan dari Axios menyebutkan bahwa agenda ini juga berfungsi sebagai konferensi penggalangan dana internasional. Meskipun rencana masih dalam tahap awal dan dapat berubah, pertemuan ini rencananya akan bertempat di United States Institute of Peace, Washington. Jadwal ini berdekatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih pada 18 Februari.
Inisiatif Global yang Menimbulkan Kontroversi
Donald Trump meluncurkan “Board of Peace” pada akhir Januari lalu. Ia sendiri yang akan memimpin dewan ini dengan tujuan menyelesaikan berbagai konflik global. Namun, langkah ini segera memicu kekhawatiran dari banyak pakar internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa dewan semacam ini dapat merusak peran dan otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh karena itu, berbagai pemerintahan di seluruh dunia memberikan reaksi yang sangat hati-hati. Meskipun beberapa sekutu dekat AS di Timur Tengah telah bergabung, sebagian besar sekutu tradisional di Barat masih memilih untuk menjauh dari inisiatif tersebut.
Struktur Dewan dan Kritik “Kolonial”
Secara hukum, resolusi Dewan Keamanan PBB pada pertengahan November telah memberikan wewenang kepada dewan ini. Negara-negara yang bekerja sama dengannya diizinkan untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Pasukan ini bertugas mengawasi gencatan senjata rapuh yang telah dimulai sejak Oktober tahun lalu.
Namun, struktur dewan ini menghadapi kritik tajam dari para ahli hak asasi manusia. Beberapa pakar menilai pengawasan Trump terhadap urusan wilayah asing menyerupai struktur kolonial. Bahkan, mereka mengecam ketiadaan perwakilan Palestina di dalam dewan tersebut. “Bagaimana mungkin masa depan wilayah tersebut diputuskan tanpa menyertakan suara dari masyarakatnya sendiri?” ujar salah satu pakar hukum internasional.
Realitas Tragis di Lapangan
Di tengah persiapan pertemuan mewah di Washington, situasi di Jalur Gaza tetap memprihatinkan. Gencatan senjata yang ada sering kali mengalami pelanggaran berdarah. Sejak Oktober, lebih dari 550 warga Palestina dan empat tentara Israel dilaporkan tewas di tengah masa jeda tersebut.
Selain itu, agresi militer yang berlangsung sejak akhir 2023 telah menewaskan lebih dari 71.000 warga Palestina. Konflik ini memicu krisis kelaparan massal dan memaksa seluruh penduduk Gaza mengungsi di dalam wilayah mereka sendiri. Berbagai penyelidikan PBB serta pakar hukum internasional menyebut situasi ini sebagai genosida. Di sisi lain, Israel tetap bersikeras bahwa tindakannya merupakan bentuk pertahanan diri setelah serangan kelompok militan pada akhir 2023 silam.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
