JAKARTA, POSNEWS.CO.ID — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bergerak cepat merespons lambannya pembersihan lumpur pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera.
Untuk mempercepat pemulihan, Tito secara resmi meminta tambahan 5.000 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) dari TNI dan Polri.
Permintaan itu disampaikan guna mengejar target pemulihan sebelum memasuki bulan Ramadan 2026, sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dapat kembali normal.
Tito menegaskan, hasil temuan Satgas DPR RI menunjukkan bahwa pembersihan lumpur masih menjadi pekerjaan krusial di wilayah terdampak. Oleh karena itu, ia mendorong percepatan dengan dukungan personel tambahan.
“Kami sependapat dengan Satgas DPR RI. Jalan memang relatif sudah bagus, tetapi pembersihan lumpur ini sangat penting dan harus dipercepat,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana Sumatra di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito menilai penambahan personel menjadi kunci agar proses pemulihan tidak berlarut-larut.
Permintaan Langsung ke Kapolri dan Panglima TNI
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa permintaan tambahan personel tersebut telah ia sampaikan langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Permintaan itu disampaikan saat menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026).
“Saya sampaikan langsung, apakah bisa ditambah sekitar 5.000 personel BKO TNI dan Polri,” tegas Tito.
Menurut Tito, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menggenjot pemulihan. Pasalnya, seluruh rangkaian libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) telah berakhir, sehingga kekuatan personel tidak lagi terbagi.
“Sebelumnya sudah ada tambahan 1.000 personel sebelum Nataru. Sekarang Nataru sudah selesai, jadi momentumnya pas,” jelasnya.
Selain TNI dan Polri, Tito juga menyoroti kontribusi praja IPDN dalam membantu pemulihan. Namun, ia mengakui keterlibatan mereka masih terbatas di beberapa wilayah saja.
“Kami sudah kirim 1.200 Praja IPDN, tetapi baru fokus di kawasan kedinasan di Tamiang. Di Aceh Timur dan Gayo Lues masih ada persoalan,” ungkapnya.
Daerah Diminta Gerak Cepat Gunakan APBD
Meski mendorong bantuan pusat, Tito menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh pasif. Ia meminta kepala daerah segera menggerakkan APBD tanpa menunggu sepenuhnya bantuan pusat.
“Kuncinya ada di daerah. Jangan semua minta dari pusat. APBD harus segera didisburskan, delivery-nya harus cepat,” tegas Tito.
Dengan tambahan personel dan percepatan anggaran daerah, pemerintah optimistis proses pemulihan pascabencana di Sumatra bisa rampung lebih cepat dan masyarakat dapat menyambut Ramadan dengan kondisi yang lebih aman dan layak.
Penulis : Hadwan
Editor : Hadwan
