LONDON, POSNEWS.CO.ID – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menghadapi tekanan masif dari internal partainya sendiri pada Rabu (11/2/2026). Sejumlah anggota parlemen perempuan Partai Buruh menuntut penunjukan tokoh wanita senior untuk mengawasi “perubahan budaya total” di Downing Street.
Tuntutan ini muncul setelah serangkaian skandal mengungkap adanya budaya “klub pria” di pusat pemerintahan. Oleh karena itu, Harriet Harman, salah satu tokoh paling senior di partai, mendesak Starmer untuk menghidupkan kembali jabatan Sekretaris Pertama Negara—posisi yang dahulu ditempati Peter Mandelson. Namun, ia menegaskan bahwa kali ini seorang perempuan harus mengisi posisi strategis tersebut.
Penghapusan Misogini Struktural
Dalam pertemuan tertutup dengan para anggota parlemen perempuan, Starmer kembali menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Ia menyesali keputusannya menunjuk Peter Mandelson sebagai duta besar Inggris untuk AS, terutama mengingat hubungan masa lalu Mandelson dengan Jeffrey Epstein.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai langkah nyata, Starmer berjanji akan mengambil tindakan tegas untuk “memberantas misogini struktural” di jantung pemerintahan. Harriet Harman menilai penunjukan deputi perempuan akan mengirimkan pesan yang sangat kuat ke publik. Jabatan ini nantinya bertugas memastikan setiap departemen pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan perlindungan perempuan dan anak perempuan. “Kita butuh perubahan budaya yang lengkap, dan semua orang menyadari itu,” tegas Harman.
Munculnya “Garda Amazonia” di Downing Street
Krisis kepemimpinan ini memicu perombakan besar-besaran di lingkaran inti Starmer. Setelah pengunduran diri Kepala Staf Morgan McSweeney, dua pejabat pelaksana wanita, Vidhya Alakeson dan Jill Cuthbertson, kini mengisi posisi tersebut.
Bahkan, para pengamat mulai menjuluki fenomena ini sebagai pembentukan “Garda Amazonia” di sekitar perdana menteri. Selain itu, Sophie Nazemi kini menjabat sebagai direktur komunikasi sementara untuk menggantikan Tim Allan. Di sisi lain, reputasi Direktur Politik No. 10, Amy Richards, juga semakin menguat karena para kolega menganggapnya mampu memperbaiki hubungan Starmer dengan anggota parlemen yang sempat merenggang akibat budaya pengarahan (briefing) yang bias gender.
Desakan Penyelidikan Skandal Al Fayed
Ketegangan dalam pertemuan tersebut semakin memuncak saat anggota parlemen asal Bolsover, Natalie Fleet, berbicara. Fleet, yang merupakan penyintas kekerasan seksual, meminta Starmer untuk segera meluncurkan penyelidikan nasional terhadap kejahatan mantan pemilik Harrods, Mohamed Al Fayed.
“Ini adalah korban-korban kita, ini adalah ‘Epstein’ versi kita,” ujar Fleet dengan emosional. Lebih lanjut, ia mengungkapkan laporan mengerikan mengenai oknum polisi yang menerima suap dan dokter yang melakukan pemeriksaan tidak manusiawi terhadap para korban Al Fayed. Meskipun Fleet tetap memberikan dukungan penuh kepada Starmer, ia menegaskan bahwa perdana menteri harus menunjukkan bukti nyata lewat tindakan, bukan sekadar kata-kata.
Ujian Integritas bagi Starmer
Kini, masa depan politik Starmer sangat bergantung pada kemampuannya menepati janji terkait isu keselamatan perempuan. Pasalnya, para menteri seperti Lisa Nandy secara terbuka mengkritik budaya pengarahan internal yang sering kali menyudutkan tokoh perempuan di kabinet.
Starmer harus membuktikan bahwa ia mampu mengakhiri dominasi kepentingan pria-pria kaya dan berkuasa dalam pengambilan keputusan negara. Dengan demikian, melalui penguatan posisi perempuan di meja perundingan, pemerintah berharap dapat memenuhi target ambisius untuk memangkas setengah angka kekerasan terhadap perempuan dalam satu dekade ke depan.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
