TOKYO, POSNEWS.CO.ID – Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, akhirnya membuka kartu politiknya. Pada hari Senin (20/1), ia secara resmi mengumumkan rencananya untuk membubarkan Majelis Rendah (House of Representatives) pada tanggal 23 Januari mendatang.
Keputusan ini memuluskan jalan bagi pemilihan umum dini (snap election) yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari.
Dalam konferensi pers, Takaichi menegaskan akan membubarkan majelis beranggotakan 465 kursi itu tepat pada hari Jumat, hari pembukaan sesi parlemen biasa tahun ini. Kampanye resmi akan dimulai pada 27 Januari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ini adalah pertaruhan besar. Pemilu ini akan menjadi yang pertama sejak Takaichi menjabat pada 21 Oktober tahun lalu. Padahal, masa jabatan Majelis Rendah saat ini sebenarnya masih tersisa lebih dari dua tahun.
Peta Kekuatan Baru: Komeito Membelot?
Takaichi telah menginformasikan rencana ini kepada anggota senior Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa dan mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang (Japan Innovation Party).
Namun, lanskap politik Jepang sedang bergeser. Untuk melawan blok penguasa, kekuatan oposisi mulai merapatkan barisan.
Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP) dan Partai Komeito mencapai kesepakatan mengejutkan pada hari Kamis. Komeito, yang secara historis merupakan sekutu lama LDP, kini bergabung dengan CDP untuk membentuk “Aliansi Reformasi Sentris” (Centrist Reform Alliance). Koalisi baru ini siap menjadi kekuatan oposisi terbesar dalam pemilu mendatang.
Kritik Pedas: “Penyalahgunaan Kekuasaan”
Langkah Takaichi tidak lepas dari sorotan tajam media. Surat kabar Kyoto Shimbun mempertanyakan rasionalitas pembubaran parlemen pada saat ini.
Editorial koran tersebut berargumen bahwa tidak ada pembenaran yang sah untuk langkah tersebut. Pasalnya, baru satu tahun tiga bulan berlalu sejak pemilihan majelis rendah terakhir—kurang dari separuh masa jabatan empat tahun majelis.
Kyoto Shimbun mencatat bahwa taktik ini transparan: upaya untuk mendapatkan kursi tambahan melalui pemilu mendadak sebelum kelemahan apa pun muncul dalam pembahasan parlemen yang sedang berlangsung.
Lebih jauh, mereka mengutuk langkah itu sebagai “penyalahgunaan kekuasaan pembubaran yang mencolok”. Media tersebut memperingatkan dampak buruknya bagi lintasan politik masa depan Jepang dan mata pencaharian rakyatnya yang mungkin terabaikan demi kepentingan partisan.
Penulis : Ahmad Haris Kurnia
Editor : Ahmad Haris Kurnia
