JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di parlemen.
Kali ini, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengklaim lebih dari 25 legislator telah menyatakan dukungan terhadap pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Mardani menyebut jumlah pendukung terus bertambah. Bahkan, dia memperlihatkan dokumen yang berisi daftar anggota DPR pengusul hak tersebut sebagai bukti adanya dukungan dari sejumlah legislator.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam dokumen bertajuk “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat” itu, nama Mardani tercantum pada urutan pertama dengan nomor anggota A-447.
Namun, dokumen yang ditampilkan baru memperlihatkan 12 tanda tangan. Meski begitu, Mardani menegaskan jumlah anggota DPR yang mendukung sudah melampaui 25 orang.
“Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR,” ujar Mardani, Selasa (10/11/2026).
Mardani Tunjukkan Dokumen Dukungan
Mardani membagikan dua foto dokumen terkait rencana pengajuan HMP. Salah satu foto memperlihatkan daftar pengusul yang telah ditandatangani 12 anggota DPR.
Dia menyebut dukungan terus mengalir dari sesama legislator sejak malam sebelumnya. Meski demikian, belum seluruh nama yang diklaim mendukung terlihat dalam dokumen yang dipublikasikan.
Perbedaan jumlah tersebut menjadi perhatian karena dukungan minimal anggota DPR merupakan salah satu syarat penting dalam pengajuan HMP.
Karena itu, daftar lengkap pengusul dan dokumen resmi perlu dicermati untuk memastikan tahapan pengajuan berjalan sesuai aturan.
Sementara itu, hingga berita ini disusun, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar belum memberikan tanggapan terkait klaim dukungan tersebut.
Pengajuan HMP Memiliki Syarat Khusus
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Penggunaannya tidak cukup hanya dengan mengumpulkan tanda tangan, tetapi harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Berdasarkan Pasal 210 UU MD3, usulan HMP harus diajukan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR. Pengusul juga wajib menyertakan materi, alasan, dan bukti yang menjadi dasar pengajuan.
Selanjutnya, usulan tersebut harus melalui pembahasan serta memperoleh persetujuan sesuai mekanisme DPR.
Dengan demikian, klaim dukungan lebih dari 25 anggota belum otomatis berarti HMP telah disetujui menjadi keputusan resmi parlemen.
Perkembangan ini membuat perhatian publik tertuju pada langkah para legislator berikutnya. Masyarakat kini menunggu kejelasan dokumen pengusul serta tindak lanjut resmi DPR terhadap polemik ijazah Gibran. **
Editor : Hadwan
