JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menyita perhatian publik, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang motif dan pihak yang berada di balik perkara tersebut.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, mengingatkan bahwa pengadilan harus mengungkap tujuan sebenarnya dari tindakan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya.
Menurut Jimly, motif penyadapan menjadi faktor penting untuk menilai apakah perbuatan tersebut mengandung unsur makar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika terbukti bertujuan membunuh Presiden, melumpuhkan jalannya pemerintahan, atau mengkhianati kepentingan negara, unsur makar dapat dipertimbangkan.
“Nanti pasti di forum pengadilan, ini kan akan terungkap motifnya apa, apa betul mau membunuh presiden, atau mau membuat presiden lumpuh tidak lagi menjalankan tidak bisa lagi menjalankan pemerintahan, atau misalnya untuk berkhianat pada kepentingan negara, nah semua itu bisa masuk unsur makar, yang ancamannya bisa hukuman mati,” kata Jimly di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Meski demikian, Jimly meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan perkara tersebut sebagai makar. Ia menegaskan, dugaan itu masih berupa indikasi yang harus dibuktikan melalui proses persidangan.
“Tapi belum bisa kita langsung apa, tetapkan demikian karena ini baru indikasi. Nanti pembuktiannya di forum pengadilan,” ujarnya.
Empat Perwira Tinggi Polri Terseret Kasus Penyadapan
Perkembangan penyidikan menunjukkan Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Mereka terdiri atas mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Polisi menduga penyadapan tanpa prosedur tersebut berlangsung pada 2025 hingga 2026.
Sasarannya bukan hanya nomor telepon Presiden Prabowo, melainkan juga pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem elektronik pada Oktober 2026.
Dalam perkara ini, polisi menjerat para tersangka dengan sejumlah ketentuan pidana terkait penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatannya setelah mengalami stroke.
DPR Panggil Kapolri, Dalang dan Motif Jadi Sorotan
Di tengah proses penyidikan, Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, rapat tersebut akan membahas perkembangan penanganan kasus sekaligus mendalami siapa pihak yang diduga memerintahkan penyadapan dan apa motif di baliknya.
DPR ingin memastikan pengusutan perkara berjalan transparan dan tidak berhenti pada penetapan empat tersangka. Semua pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
Agenda rapat ini menjadi salah satu perkembangan penting karena pengungkapan pihak pemberi perintah dan motif penyadapan masih menjadi pertanyaan besar dalam perkara tersebut.
Jimly: Hukuman Makar Harus Dibuktikan di Pengadilan
Terlepas dari kemungkinan penerapan pasal makar, Jimly menilai dugaan penyadapan ilegal memiliki konsekuensi hukum serius.
Ia merujuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Yang jelas dari segi Undang-Undang ITE, KUHP, penyadapan ilegal ini ancamannya ya minimal 10 tahun. Gitu loh. Jadi kira-kira kalau urusan 10 tahun, udah di tangan ini. Tapi kalau untuk hukuman mati, nah itu masih masih perlu pembuktian-pembuktian yang biarlah nanti urusan pengadilan yang membuktikannya, gitu ya. Kita jangan mendahului gitu,” tuturnya.
Namun, pernyataan mengenai ancaman “minimal 10 tahun” tersebut merupakan pendapat Jimly.
Ketentuan yang disangkakan penyidik memiliki ancaman pidana maksimum berbeda, yakni hingga 10 tahun berdasarkan Pasal 258 KUHP, enam tahun berdasarkan Pasal 332 KUHP, serta delapan tahun berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Jimly juga menyatakan dukungan kepada Kapolri dan jajaran kepolisian agar mengusut perkara tersebut sampai tuntas.
“Jadi kita dukung Kapolri dengan segala ketegasannya untuk memberantas ini sampai ke akar-akarnya,” pungkasnya.
Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Motif, pemberi perintah, dan peran tersangka harus diungkap secara transparan dengan tetap menjunjung praduga tak bersalah. **
Editor : Hadwan
