JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Kabar seluruh bank di Indonesia menjadi sasaran peretasan hacker global membuat masyarakat khawatir terhadap keamanan rekening dan transaksi digital.
Isu tersebut kini menjadi perhatian pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menggelar rapat bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta pihak perbankan untuk menelusuri potensi dampaknya.
Di tengah kekhawatiran publik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan sistem perbankan nasional masih dalam kondisi aman dan terkendali berdasarkan pemantauan hingga Senin (9/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dudung mengatakan, rapat tersebut membahas sejauh mana ancaman serangan siber berpotensi memengaruhi sistem perbankan nasional.
“Masalah hacker di perbankan, hari ini juga sedang dirapatkan oleh deputi saya dengan perbankan, termasuk dari BSSN, sejauh mana dampak dari hacker saat ini, khususnya yang menyangkut masalah perbankan,” kata Dudung saat ditemui di kantornya, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, pembahasan tidak hanya menyasar sektor perbankan. Pemerintah juga perlu mengantisipasi kemungkinan serangan terhadap lembaga lain yang memiliki infrastruktur digital strategis.
“Ini saat ini sedang dirapatkan, nanti akan saya informasikan lebih lanjut,” jelasnya.
OJK Minta Seluruh Bank Siaga 24 Jam
Sebelum rapat pemerintah tersebut, OJK telah meminta seluruh perbankan meningkatkan pertahanan digital menyusul meningkatnya aktivitas ancaman siber di berbagai negara.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pengawas teknologi informasi (TI) OJK telah berkoordinasi dengan personel TI seluruh bank sejak Jumat (6/11/2026).
OJK juga beberapa kali mengirimkan surat kepada jajaran direksi bank. Surat terbaru yang dikirim pekan lalu meminta manajemen memperkuat langkah pencegahan terhadap kemungkinan gangguan sistem teknologi informasi maupun operasional layanan nasabah.
Dian menjelaskan, bank harus memantau transaksi bernilai signifikan dan segera memeriksa aktivitas yang tidak biasa. Jika menemukan transaksi mencurigakan, bank dapat menghentikannya sementara untuk melakukan klarifikasi.
“Saya juga sudah mengirimkan surat beberapa kali, dan terakhir minggu lalu mengingatkan agar manajemen bank selalu dalam posisi alert terkait peningkatan serangan cyber akhir-akhir ini, dan melakukan langkah-langkah preventif yang kita elaborate dalam surat saya itu,” kata Dian.
Meski meningkatkan kewaspadaan, Dian memastikan kondisi perbankan Indonesia masih aman berdasarkan pemantauan regulator.
“So far aman ya, karena kita minta bank-bank betul-betul siaga 24 jam untuk memonitor setiap anomali dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk menghentikan transaksi untuk melakukan klarifikasi dahulu,” ujarnya.
1,9 Juta Serangan Siber Diblokir dalam 24 Jam
Gambaran ancaman siber juga terlihat dari dasbor pemantauan FortiGuard Labs yang diakses pada Senin (9/11/2026) pukul 15.02 WIB.
Data tersebut mencatat sekitar 1,9 juta aktivitas serangan siber berhasil diblokir dalam 24 jam terakhir. Laju aktivitas serangan mencapai sekitar 22 kali per detik.
Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi kelompok industri dengan jumlah serangan tertinggi, yakni sekitar 999 ribu. Berikutnya, sektor teknologi mencatat 421 ribu serangan, sedangkan sektor pemerintahan sekitar 101 ribu.
Namun, angka tersebut perlu dipahami secara tepat. Jumlah aktivitas serangan yang terdeteksi atau diblokir tidak otomatis menunjukkan sistem berhasil ditembus maupun data nasabah berhasil dicuri.
Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menyimpulkan kondisi darurat hanya berdasarkan angka serangan dalam satu hari.
Data tersebut perlu dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk mengetahui apakah benar terjadi lonjakan yang tidak biasa.
Dengan demikian, angka pada dasbor pemantauan menjadi indikator aktivitas ancaman, bukan bukti bahwa seluruh bank di Indonesia telah diretas.
OJK dan BI Aktifkan Tim Tanggap Insiden Siber
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, OJK dan Bank Indonesia (BI) telah mengaktifkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS).
Tim tersebut disiapkan untuk mengantisipasi dan menangani kemungkinan insiden yang dapat mengganggu keamanan sistem keuangan.
Selain itu, OJK mewajibkan bank memperkuat ketahanan digital melalui pengujian penetrasi atau penetration testing, simulasi serangan siber, serta audit teknologi informasi.
Sementara itu, BI juga meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman yang berpotensi mengganggu infrastruktur kritis dan sistem pembayaran nasional.
Penyelenggara sistem pembayaran diminta memperkuat deteksi aktivitas mencurigakan serta mempercepat pelaporan apabila terjadi insiden.
Langkah tersebut penting karena semakin banyak aktivitas masyarakat bergantung pada layanan perbankan digital, mulai dari transfer uang, pembayaran tagihan, hingga transaksi belanja.
Nasabah Diminta Tetap Tenang dan Lindungi Rekening
Di tengah ramainya kabar peretasan, OJK meminta masyarakat tidak panik dan tetap menggunakan layanan perbankan seperti biasa. Nasabah juga diminta mengikuti protokol keamanan yang disampaikan bank melalui saluran resmi.
Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk melindungi rekening:
– Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, kode OTP, atau kode akses kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas bank.
– Aktifkan autentikasi dua faktor jika tersedia.
– Gunakan aplikasi dan situs resmi perbankan, serta hindari tautan mencurigakan yang dikirim melalui pesan singkat atau media sosial.
– Jangan mengakses layanan perbankan melalui jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman.
– Periksa mutasi rekening secara berkala dan segera hubungi bank jika menemukan transaksi yang tidak dikenal.
– Jangan memasang aplikasi dari sumber tidak resmi atau memberikan akses perangkat kepada orang yang tidak dikenal.
OJK juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi spekulatif mengenai status darurat perbankan. Pastikan setiap kabar diperiksa melalui kanal resmi regulator maupun bank terkait.
Pemerintah, OJK, BI, dan industri perbankan kini memperkuat koordinasi untuk menjaga keamanan infrastruktur keuangan digital.
Di sisi lain, kewaspadaan nasabah tetap menjadi lapisan perlindungan penting agar rekening dan data pribadi tidak mudah disalahgunakan. **
Editor : Hadwan
