JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mendapat perhatian pimpinan DPR.
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah anggota legislatif.
Penerimaan laporan tersebut menjadi perkembangan baru dalam polemik yang menyeret nama orang nomor dua di Indonesia itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, DPR belum mengambil keputusan untuk menyetujui penggunaan hak tersebut, karena masih harus membahas prosedur dan persyaratan sesuai konstitusi.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Puan menjelaskan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan itu setelah pembukaan masa persidangan. Pembahasan akan mencakup mekanisme pengajuan, pihak-pihak yang terlibat, serta tahapan yang harus ditempuh.
“Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini; bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” ucap Puan.
Puan Tegaskan Proses Harus Sesuai Konstitusi
Puan mengingatkan bahwa setiap langkah politik dan kelembagaan DPR harus berjalan berdasarkan aturan hukum. Karena itu, pengajuan HMP tidak bisa dilakukan tanpa memenuhi prosedur yang berlaku.
“Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa DPR akan memproses laporan melalui jalur kelembagaan.
Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan antara penerimaan usulan, persetujuan penggunaan hak, dan keputusan akhir dalam proses ketatanegaraan.
HMP Memiliki Syarat dan Tahapan Khusus
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan Pasal 210 UU MD3, usulan HMP harus diajukan sedikitnya 25 anggota DPR. Pengusul juga wajib menyertakan materi, alasan, dan bukti yang menjadi dasar pengajuan.
Selanjutnya, usulan tersebut harus melalui pembahasan dan memperoleh persetujuan rapat paripurna sesuai ketentuan.
Artinya, diterimanya laporan oleh pimpinan DPR belum otomatis membuat HMP menjadi keputusan resmi parlemen.
Apabila proses berlanjut pada dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden, mekanisme pemberhentian juga harus mengikuti Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Tahapannya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan pimpinan DPR. Kejelasan mekanisme dan pemenuhan persyaratan akan menentukan apakah usulan tersebut dapat berlanjut ke tahap pembahasan resmi. **
Editor : Hadwan
