MALANG, POSNEWS.CO.ID – Pinjaman arisan yang awalnya hanya Rp900 ribu berubah menjadi jeratan utang hingga Rp12 juta.
Situasi tersebut diduga dimanfaatkan seorang perempuan untuk mengeksploitasi korban dengan memaksanya melayani pelanggan melalui praktik open BO.
Satreskrim Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polres Malang mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi seksual tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Polisi menetapkan FS (27), warga Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, sebagai tersangka. Ia diduga memaksa R (29) melayani pelanggan dengan alasan untuk membayar utang arisan yang terus membengkak.
Kasat Reskrim PPA dan PPO Polres Malang, AKP Yulistiana Sri Iriana, menjelaskan perkara itu bermula dari transaksi utang-piutang dalam kegiatan arisan pada 2022.
Saat itu, korban meminjam uang dengan plafon Rp1 juta. Namun, korban hanya menerima Rp900 ribu dan harus mengembalikan Rp1,2 juta.
Seiring waktu, korban kesulitan membayar pinjaman karena beban bunga. Hingga Juni 2026, tersangka menyebut jumlah utang tersebut telah mencapai Rp12 juta.
Korban sempat berusaha membayar sebagian utang dengan menggadaikan sepeda motor. Namun, upaya itu belum menyelesaikan persoalan.
Diancam Utang Dibongkar kepada Ibu
Dalam kondisi terdesak, FS diduga menawarkan korban untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) agar dapat mencicil utang dari hasil melayani pelanggan.
Korban awalnya menolak. Namun, tersangka diduga terus menekan korban dan mengancam akan mengungkap persoalan utangnya kepada sang ibu.
Ancaman tersebut membuat korban merasa terpojok. Ia akhirnya terpaksa menuruti permintaan tersangka.
“Korban awalnya tidak bersedia. Namun, karena mendapat ancaman bahwa persoalan utangnya akan disampaikan kepada ibunya, korban akhirnya merasa terpaksa menyetujui tawaran tersebut,” ungkap Yulistiana, Selasa (10/11/2026).
Seluruh Uang Layanan Diduga Dikuasai Tersangka
Praktik eksploitasi tersebut mulai berlangsung sekitar pertengahan September 2026 di sebuah hotel kawasan Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.
Tersangka mematok tarif Rp150 ribu untuk setiap transaksi. Namun, seluruh uang hasil layanan tersebut diduga diambil oleh FS.
Ironisnya, biaya kamar hotel mencapai Rp200 ribu per malam. Akibatnya, korban justru harus menambah Rp50 ribu dari uang pribadinya untuk menutup kekurangan biaya kamar.
“Tersangka juga aktif mencarikan pelanggan lain melalui aplikasi pesan instan,” terang Yulistiana.
Dengan demikian, korban tidak hanya kehilangan kendali atas uang hasil layanan, tetapi juga harus menanggung kekurangan biaya kamar.
Korban Melapor, Polisi Tahan Tersangka
Tak tahan menghadapi tekanan dan permintaan berulang untuk melayani pelanggan, korban akhirnya memberanikan diri melapor ke Polres Malang.
Polisi kemudian melakukan penyelidikan, memeriksa korban dan sejumlah saksi, serta mengumpulkan barang bukti. Setelah itu, penyidik menetapkan FS sebagai tersangka dan menahannya.
Petugas turut menyita telepon genggam milik tersangka dan nota pembayaran kamar hotel.
Atas dugaan perbuatannya, FS dijerat Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Tersangka terancam hukuman penjara tiga hingga 15 tahun.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa persoalan utang dapat berubah menjadi bentuk eksploitasi ketika seseorang menggunakan tekanan dan ancaman untuk mengendalikan orang lain.
Korban yang berada dalam kondisi rentan justru membutuhkan perlindungan, bukan intimidasi. **
Editor : Hadwan
