Dua Jenderal Dipecat, Bareskrim Geledah Rumah Posko di Cipete

Rabu, 18 November 2026 - 12:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi, Garis polisi. (Posnews/Ist)

Ilustrasi, Garis polisi. (Posnews/Ist)

JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Penyidikan dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru.

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan sebagai posko oleh Irjen Eko Hadi Santoso.

Penggeledahan berlangsung pada Selasa (17/11/2026) malam. Selain memeriksa rumah tersebut, penyidik juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari petunjuk yang berkaitan dengan perkara dugaan makar.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan kegiatan tersebut. Ia menyebut rumah di Cipete itu digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi.

“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” kata Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Meski demikian, Susatyo belum membeberkan hasil penggeledahan, termasuk kemungkinan barang bukti yang ditemukan atau disita penyidik. Bareskrim akan menyampaikan perkembangan perkara tersebut melalui konferensi pers.

“Untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara (Kamneg) dan makar akan disampaikan saat presscon lengkap,” ujarnya.

Kasus Makar Sudah Naik Penyidikan

Penggeledahan tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.

Baca Juga :  Tragedi KRL vs Argo Bromo, Prabowo Instruksikan Evaluasi Total Sistem Perkeretaapian

Sebelumnya, Polri telah meningkatkan penanganan dugaan makar ke tahap penyidikan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi.

Namun, hingga Selasa (17/11/2026), Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut. Penyidik juga mendalami barang bukti elektronik, termasuk perangkat komunikasi yang telah diamankan.

Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara dugaan makar kepada Kejaksaan Agung pada 11 November 2026.

Dengan demikian, penyidikan perkara ini masih berjalan dan belum dapat disimpulkan bahwa dugaan makar telah terbukti.

Dua Jenderal Dipecat, Listyo Sigit Menyusul Sidang Etik

Di sisi lain, Bareskrim sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Kasus ini terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat, tokoh politik, media, ormas, LSM, serta pengusaha.

Penyidik mendalami dugaan pemasukan nomor telepon ke server LIMS tanpa verifikasi sesuai prosedur. Perbuatan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025–2026.

Perkembangan terbaru juga terjadi dalam proses etik. Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Eko Hadi Santoso melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (17/11/2026).

Baca Juga :  Kapolri Sigit Pastikan Polri Makin Transparan, Keterbukaan Informasi Diperkuat

Dalam sidang yang berlangsung sekitar sembilan jam itu, majelis menghadirkan sembilan saksi.

Eko dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan terlibat dalam akses ilegal menggunakan perangkat milik Mabes Polri untuk melakukan penyadapan.

Meski demikian, Eko menyatakan banding atas putusan pemecatan tersebut. Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta juga dijatuhi PTDH pada 10 November 2026 dan mengajukan banding.

Sementara itu, sidang etik terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan. Adapun sidang etik Irjen Slamet Uliandi belum dapat dijadwalkan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan kesehatan.

Dua Perkara Berbeda Masih Berjalan

Keempat perwira tinggi itu dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait dugaan penyadapan dan akses ilegal.

Ancaman pidana dalam ketentuan tersebut berbeda-beda, mulai dari enam hingga 10 tahun penjara, bergantung pada pasal yang terbukti dilanggar.

Adapun perkara dugaan makar merupakan pengembangan penyidikan tersendiri. Karena itu, penetapan tersangka dalam perkara penyadapan tidak otomatis berarti orang yang sama telah ditetapkan sebagai tersangka makar.

Publik kini menanti hasil penggeledahan rumah di Cipete dan penjelasan resmi Bareskrim mengenai bukti yang ditemukan penyidik.

Penanganan perkara harus transparan agar hukum ditegakkan secara adil dan berdasarkan bukti. **

Editor : Hadwan

Follow WhatsApp Channel www.posnews.co.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MPR Tetapkan Pemilihan Wapres Pengganti pada 9 Desember
Jelang Nataru 2026, Polri-Bakom Siapkan Penguatan Informasi Publik
Yusril Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Penyadapan Prabowo, Dugaan Makar Disidik
Kasus Penyadapan Prabowo, Listyo Sigit Segera Jalani Sidang Etik Polri
Said Iqbal Ingatkan Pengusaha soal Dana Pesangon, Sanksinya 4 Tahun Penjara
Habiburokhman Pimpin Verifikasi Cawapres, Ini Jadwal dan 22 Syaratnya
HUT Ke-81 Brimob, Kapolri Suyudi Ingatkan Polisi Jangan Tinggalkan Etika
21,8 Kg Emas Diselipkan di Celana dan Kaus Dalam, Malaysia Diduga Tempat Transit

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 12:40 WIB

Dua Jenderal Dipecat, Bareskrim Geledah Rumah Posko di Cipete

Rabu, 18 November 2026 - 10:17 WIB

MPR Tetapkan Pemilihan Wapres Pengganti pada 9 Desember

Selasa, 17 November 2026 - 20:58 WIB

Jelang Nataru 2026, Polri-Bakom Siapkan Penguatan Informasi Publik

Selasa, 17 November 2026 - 20:27 WIB

Yusril Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Penyadapan Prabowo, Dugaan Makar Disidik

Selasa, 17 November 2026 - 15:24 WIB

Kasus Penyadapan Prabowo, Listyo Sigit Segera Jalani Sidang Etik Polri

Berita Terbaru

Logitech memberi 7.000 karyawan cuti berbayar lewat program Logi Game Day untuk bermain GTA 6. Sejumlah perusahaan lain mengambil langkah serupa. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

Logitech Beri 7.000 Karyawan Cuti Berbayar untuk Main GTA 6

Rabu, 18 Nov 2026 - 11:45 WIB

Skor pengguna GTA 6 di Metacritic sempat hanya 6,5 sebelum rilis dari 5 penilaian. Muncul dugaan review bombing. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

Skor Pengguna GTA 6 di Metacritic Cuma 6,5 Sebelum Rilis

Rabu, 18 Nov 2026 - 10:40 WIB

GTA 6 rilis 19 November 2026 pukul 00.00 WIB. Harga mulai Rp1.190.000 di PS Store Indonesia dengan ukuran unduhan hingga 212 GB. Dok: Istimewa.

TEKNOLOGI

GTA 6 Rilis Malam Ini Pukul 00.00 WIB, Cek Harga dan Ukuran

Rabu, 18 Nov 2026 - 10:39 WIB

MPR menetapkan pemilihan wapres pengganti Gibran pada 9 Desember 2026. Presiden Prabowo wajib mengirim 2 nama. Dok: Istimewa.

NASIONAL

MPR Tetapkan Pemilihan Wapres Pengganti pada 9 Desember

Rabu, 18 Nov 2026 - 10:17 WIB