JAKARTA, POSNEWS.CO.ID – Penyidikan dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru.
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga digunakan sebagai posko oleh Irjen Eko Hadi Santoso.
Penggeledahan berlangsung pada Selasa (17/11/2026) malam. Selain memeriksa rumah tersebut, penyidik juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari petunjuk yang berkaitan dengan perkara dugaan makar.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan kegiatan tersebut. Ia menyebut rumah di Cipete itu digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi.
“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” kata Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Meski demikian, Susatyo belum membeberkan hasil penggeledahan, termasuk kemungkinan barang bukti yang ditemukan atau disita penyidik. Bareskrim akan menyampaikan perkembangan perkara tersebut melalui konferensi pers.
“Untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara (Kamneg) dan makar akan disampaikan saat presscon lengkap,” ujarnya.
Kasus Makar Sudah Naik Penyidikan
Penggeledahan tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Sebelumnya, Polri telah meningkatkan penanganan dugaan makar ke tahap penyidikan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi.
Namun, hingga Selasa (17/11/2026), Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut. Penyidik juga mendalami barang bukti elektronik, termasuk perangkat komunikasi yang telah diamankan.
Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara dugaan makar kepada Kejaksaan Agung pada 11 November 2026.
Dengan demikian, penyidikan perkara ini masih berjalan dan belum dapat disimpulkan bahwa dugaan makar telah terbukti.
Dua Jenderal Dipecat, Listyo Sigit Menyusul Sidang Etik
Di sisi lain, Bareskrim sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kasus ini terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat, tokoh politik, media, ormas, LSM, serta pengusaha.
Penyidik mendalami dugaan pemasukan nomor telepon ke server LIMS tanpa verifikasi sesuai prosedur. Perbuatan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025–2026.
Perkembangan terbaru juga terjadi dalam proses etik. Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Eko Hadi Santoso melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (17/11/2026).
Dalam sidang yang berlangsung sekitar sembilan jam itu, majelis menghadirkan sembilan saksi.
Eko dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan terlibat dalam akses ilegal menggunakan perangkat milik Mabes Polri untuk melakukan penyadapan.
Meski demikian, Eko menyatakan banding atas putusan pemecatan tersebut. Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta juga dijatuhi PTDH pada 10 November 2026 dan mengajukan banding.
Sementara itu, sidang etik terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan. Adapun sidang etik Irjen Slamet Uliandi belum dapat dijadwalkan karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan kesehatan.
Dua Perkara Berbeda Masih Berjalan
Keempat perwira tinggi itu dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait dugaan penyadapan dan akses ilegal.
Ancaman pidana dalam ketentuan tersebut berbeda-beda, mulai dari enam hingga 10 tahun penjara, bergantung pada pasal yang terbukti dilanggar.
Adapun perkara dugaan makar merupakan pengembangan penyidikan tersendiri. Karena itu, penetapan tersangka dalam perkara penyadapan tidak otomatis berarti orang yang sama telah ditetapkan sebagai tersangka makar.
Publik kini menanti hasil penggeledahan rumah di Cipete dan penjelasan resmi Bareskrim mengenai bukti yang ditemukan penyidik.
Penanganan perkara harus transparan agar hukum ditegakkan secara adil dan berdasarkan bukti. **
Editor : Hadwan













